Advertisement
Anggaran Pemilu 2024 Naik 4 Kali Lipat, Begini Tanggapan Ekonom
Ilustrasi pemilu. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah dinilau perlu mengurangi anggaran pemilihan umum atau Pemilu 2024 yang naik hingga empat kali lipat dari anggaran Pemilu 2019. Anggaran pemilu serentak yang memadai dinilai cukup sekitar Rp36 triliun.
Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro, Rami Ramdana, dan Drewya Cinantyan menilai bahwa anggaran untuk Pemilu 2024 menjadi yang tertinggi dalam sejarah pesta demokrasi Indonesia. Dari berbagai sumber informasi, diketahui anggaran itu berada di rentang Rp86—110 triliun.
Advertisement
Presiden Joko Widodo sendiri menyampaikan bahwa perkiraan anggaran Pemilu 2024 adalah Rp110,4 triliun, untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Jumlah itu naik hingga 431,4 persen dari anggaran Pemilu 2019 yakni Rp25,59 triliun.
Putera, Rami, dan Drewya menilai bahwa pemerintah perlu mengurangi anggaran Pemilu 2024, karena proyeksi itu telah mencakup sekitar 0,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan sekitar 3 persen dari pengeluaran pemerintah. Padahal, Indonesia akan memasuki masa konsolidasi fiskal mulai tahun depan.
"Penyusutan anggaran pemilu diperlukan. Alasan diadakannya pemilihan serentak—presiden, kepala daerah, dan partai politik secara bersamaan—sebenarnya untuk menghemat uang, dengan semua pengaturan logistik dan dukungan pengawasan yang terus berjalan," tulis ketiganya dalam riset Bahana Sekuritas, Selasa (12/4/2022).
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyarankan pengurangan anggaran pemilu menjadi Rp50—60 triliun. Namun, Bahana Sekuritas menilai bahwa anggaran itu bisa berkurang lagi hingga hampir separuhnya.
"Kami melihat perhitungan yang adil sebenarnya [anggaran Pemilu 2024] mencapai Rp36 triliun atau 0,2 persen dari PDB," tulis ketiganya.
Di sisi lain, ketiganya menilai bahwa penyelenggaraan pemilihan serentak dapat memiliki efek pengganda yang lebih tinggi terhadap konsumsi rumah tangga. Bahana Sekuritas memperkirakan adanya pertumbuhan PDB tambahan sekitar 0,2 persen—0,3 persen dari pesta demokrasi 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Polisi Hanya Jerat Pasal Penculikan Terkait Kematian Kacab Bank di Jakarta
Catat Lokasi dan Waktu Demo Ojol 17 September 2025
Konservasi Ikan Belida, Kilang Pertamina Selamatkan Identitas Sungai Musi
Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
Advertisement
Korban Meninggal Kasus Kecelakaan Bus RS Bina Sehat di Bromo Bertambah
Pembunuhan Kacab Bank, Dua Oknum TNI AD Dijanjikan Imbalan Rp100 Juta
Ojol Gelar Demo 17 September 2025, Ini 7 Tuntutan yang Diangkat
Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
Mahfud MD Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Begini Respons Bappisus
Advertisement
Polri Minta Interpol Terbitkan Red Notice Riza Chalid
Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres
Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
Alasan Pasukan TNI Terus Jaga Gedung Parlemen
Advertisement
Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Pemkab Bantul Gelar Gerakan Pangan Murah Antisipasi Kenaikan Harga Pokok
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- Guru Besar UMY: Dukungan Prabowo ke Qatar Bagian Diplomasi RI
- 8.018 SPPG Sudah Beroperasi, Serapan Anggaran Rp15,7 Miliar
- BNPB: Sistem Hujan Disempurnakan Jadi Peringatan Dini Banjir
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
- KPK Ungkap Kuota Khusus Haji Dijual Sesama Biro
Advertisement
Advertisement
