APBN untuk Utang Whoosh Rp1,2 Triliun, Menkeu Belum Tahu

Harianjogja.com, JAKARTA—Rencana penggunaan APBN untuk membayar utang Whoosh sebesar Rp1,2 triliun per tahun belum diketahui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Skema pelunasan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh itu disebut masih akan didiskusikan lebih lanjut.

Purbaya mengaku belum mendapatkan informasi detail terkait wacana APBN untuk utang Whoosh tersebut. Ia menyebut posisi pembahasan sejauh ini masih belum final dan perlu pendalaman lebih lanjut di internal pemerintah.

"Saya belum tahu masalah itu, seingat saya masih 50-50. Tetapi saya akan diskusikan," ujar Purbaya kepada wartawan usai menghadiri acara Economy Outlook 2026 di Financial Club, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu juga mengaku belum kembali diajak berdiskusi oleh Istana Kepresidenan. Padahal, beberapa hari sebelumnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah menyebut bahwa pelunasan utang Whoosh akan ditanggung melalui APBN.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Prasetyo mengonfirmasi bahwa APBN akan diikutsertakan sebagai sumber pembayaran utang proyek strategis nasional (PSN) hasil kerja sama Indonesia dan China tersebut.

"Iya [sumber pembayaran utang Whoosh dari APBN]," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Namun demikian, politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa dalam perkembangan terakhir, Danantara masih memfinalisasi keputusan terkait skema penanganan utang Whoosh. Proses negosiasi teknis disebut tengah berlangsung.

"Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi dan sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ujar Prasetyo.

Isu pelunasan utang proyek KCJB Whoosh menjadi sorotan publik karena total beban utangnya mencapai Rp116 triliun. Skema pembiayaan dan keterlibatan APBN untuk utang Whoosh dinilai memiliki implikasi besar terhadap keuangan negara.

Tahun lalu, Presiden RI Prabowo Subianto telah menyampaikan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat tersebut.

"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun," kata Prabowo kepada wartawan.

Menurutnya, persoalan Kereta Cepat Whoosh tidak semata-mata dipandang dari sisi utang, melainkan juga dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat, seperti mengurangi kemacetan, menekan polusi, serta mempercepat waktu tempuh perjalanan, seiring pembahasan lanjutan pemerintah mengenai skema APBN untuk utang Whoosh yang hingga kini masih dalam tahap finalisasi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia