Enam Perkara Diputus KPPU, Denda Capai Rp767 Miliar
KPPU telah memutus enam perkara persaingan usaha hingga Juni 2026 dengan total denda Rp767 miliar. Enam perkara lainnya masih diproses.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan. /ANTARA FOTO-Wahyu Putro A\r\n
Harianjogja.com, BEIJING—Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menegaskan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto tidak pernah menyebut ada tindakan ekspansi China di Laut China Selatan seperti yang dituduhkan Amerika Serikat.
Hal tersebut terkait dengan keterangan pers yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) yang menyebutkan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto sama-sama berpandangan bahwa klaim maritim China yang ekspansif di Laut China Selatan tidak konsisten dengan hukum internasional.
"Kami mencatat bahwa tidak ada konten seperti itu yang dapat ditemukan dalam siaran pers Kementerian Pertahanan Indonesia pada pertemuan yang sama. Kedutaan Besar China di Indonesia telah berkomunikasi dengan pihak Indonesia, yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan pihak AS tidak benar," kata Wang Wenbin dalam keterangan kepada media di Beijing pada Senin (28/8/2023).
BACA JUGA : Terancam Dipecat PDIP Karena Memilih Prabowo Subianto, Segini Harta Budiman Sujatmiko
Rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan AS pada Sabtu (26/8/2023) menerangkan hasil pertemuan Austin dan Prabowo, yaitu pandangan Indo-Pasifik Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (AOIP) sejalan dengan pandangan Indo-Pasifik AS. Tujuannya adalah mewujudkan pertahanan, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
Rilis yang sama menyebutkan bahwa Kementerian Pertahanan AS memantau kegiatan China di Laut China Selatan yang semakin ekstensif dan ekspansif, serta menyebut tindakan itu melanggar Piagam PBB yang menegaskan bahwa batas-batas kedaulatan setiap negara harus dihormati.
"Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Saya bertanya-tanya apakah ini merupakan contoh lain dari diplomasi koersif atau diplomasi kebohongan atau diplomasi hasutan yang dilakukan AS," ungkap Wang Wenbin.
Menurut Wenbin, negara-negara di kawasan sudah memiliki aspiran dan kepentingan yang sama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan serta bekerja sama untuk pembangunan.
"AS perlu sungguh-sungguh menghormati upaya negara-negara di kawasan untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan. Berhenti ikut campur dalam permasalahan Laut China Selatan, berhenti menimbulkan perselisihan dan menciptakan masalah, serta menahan diri untuk tidak mengganggu perdamaian dan stabilitas di kawasan," katanya.
Menhan Prabowo Subianto diketahui melawat ke AS pekan lalu untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang komitmen pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX, jet tempur terbaru generasi 4.5 di markas besar Boeing di St. Louis, Missouri.
Dia juga menyaksikan penandatanganan pengadaan helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk di fasilitas Lockheed Martin di Washington. Prabowo juga melangsungkan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat, termasuk Menteri Pertahanan Lloyd Austin.
China memiliki sengketa wilayah di Laut China Selatan dengan beberapa anggota ASEAN, antara lain Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia.
China menerapkan sistem bernama Sembilan Garis Putus-putus (nine dash line) berdasarkan pergerakan historis China di perairan tersebut sehingga Beijing berpandangan bahwa setidaknya dua pertiga dari wilayah di Laut China Selatan merupakan milik China.
BACA JUGA : Pemecatan Budiman Sudjatmiko Disebut Timbulkan Efek Domino
Filipina menggugat klaim ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Keputusan yang dikeluarkan pada 2016 menyatakan kemenangan Filipina dan bahwa Sembilan Garis Putus-putus itu tidak sah. Namun, sengketa tetap berlanjut karena kode panduan (code of conduct) antara China dan ASEAN tidak kunjung selesai.
Indonesia menyatakan tak punya sengketa maritim dengan China di Laut China Selatan. Namun, manuver kapal-kapal China di perairan dekat Natuna sempat bersitegang dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI karena China kerap memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPPU telah memutus enam perkara persaingan usaha hingga Juni 2026 dengan total denda Rp767 miliar. Enam perkara lainnya masih diproses.
Menteri Desa Yandri Susanto menyebut 20 persen keuntungan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi Pendapatan Asli Desa untuk memperkuat ekonomi desa.
Lionel Messi menegaskan Argentina lolos ke final Piala Dunia 2026 berkat kerja keras dan kualitas permainan, bukan karena perlakuan istimewa.
Kementerian Pariwisata mencatat event pariwisata sepanjang semester I-2026 menghasilkan perputaran ekonomi Rp858,12 miliar dan melibatkan ribuan UMKM.
Pemerintah menargetkan Zero ODOL berlaku pada 2027, namun masih menghadapi kekurangan anggaran Rp92,9 miliar dan tantangan distribusi logistik nasional.
Kemendag menyelesaikan 89 persen pengaduan konsumen sepanjang semester I-2026 dengan nilai transaksi Rp18,59 miliar. Aduan terbanyak terkait elektronik dan refu