Advertisement
DPR Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tidak Layak Disubsidi!

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—DPR RI kritik pernyataan Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengumumkan bakal memberikan subsidi untuk tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo KCJB tidak memerlukan public service obligation (PSO) atau subsidi, karena bukan diklasifikasikan Kereta Api ekonomi dan perintis. Terlebih, pemberian subsidi itu bakal berpotensi melanggar UU No. 23/2007 tentang Perkeretaapian.
Advertisement
"Subsidi hanya boleh diberikan untuk kereta api ekonomi dan perintis. Sementara KCJB tidak bisa diklasifikasikan sebagai kereta ekonomi dan kereta perintis," kata Sigit dalam keterangannya, Sabtu (26/8/2023).
BACA JUGA : Kereta Cepat Lewat Jogja, Sultan: Perhatikan Jarak Rel dengan Pemukiman Warga
Dari sisi spesifikasinya pun, kata Sigit, KCJB ini tidak layak untuk diberikan subsidi. Pasalnya, kecepatan yang menyentuh 420 kilometer per jam dan kecepatan operasional mencapai 350 kilometer per jam bukan untuk kelas ekonomi.
"Fasilitas kelas dari VIP sampai second class menunjukkan kereta cepat Jakarta-Bandung bukan kereta kelas ekonomi yang layak disubsidi. Dan ini sudah diperjelas juga oleh Kemenhub bahwa KCJB bukan kereta ekonomi,” imbuhnya.
Perlu diketahui, satu rangkaian KCJB akan terdiri dari delapan gerbong kereta dengan kapasitas penumpang sebanyak 601 pelanggan. Jumlah ini terbagi dalam beberapa kelas pelayanan, yakni VIP, First Class, dan Second Class.
Adapun, kapasitas maksimal penumpang VIP sekitar 18 orang, 28 orang untuk pelanggan First Class, dan 555 penumpang untuk Second Class. Untuk fasilitas yang disediakan dalam KCJB ini adalah Dining Car, Charging Port, Luggage Storage, hingga fasilitas untuk difabel.
Dengan demikian, berdasarkan pasal 153 ayat 1 dan 2 UU Perkeretaapian, maka kewajiban pelayanan PSO hanya diberikan untuk kereta ekonomi dan perintis.
Di sisi lain, pemberian PSO dilakukan jika tarif angkutan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
Alhasil, selisihnya akan menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan yang diberikan dalam bentuk PSO atau subsidi.
“Pembangunannya yang tadinya murni bisnis menjadi tanggungan APBN, ditambah lagi tarifnya minta disubsidi, apa tidak double menjadi beban APBN kereta cepat ini,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah mempertimbangkan subsidi kewajiban pelayanan umum KCJB dan transportasi umum lainnya. Hal itu disampaikan Jokowi sebagai upaya mendorong masyarakat beralih menggunakan moda transportasi publik.
BACA JUGA : Jadwal Kereta Cepat Bandara XPress, Minggu 16 Juli 2023
Apalagi, Jokowi mengatakan subsidi diperlukan bagi setiap transportasi massal agar jumlah penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan, sehingga bisa mengurangi kemacetan lalu lintas.
“Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, Transjakarta, KRL, kereta api, LRT, MRT, kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal,” katanya saat mencoba LRT Jabodebek di Jakarta, Kamis (10/8/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement

Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement