Advertisement
Kasus Nikel Ilegal Blok Mandiodo, Kejaksaan Sita Rp79 Miliar

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sulteng) menyita uang Rp79 miliar terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Pertambangan Ore Nikel pada WIUP PT. Antam Tbk di Blok Mandiodo Konawe Utara.
Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sultra, Ade Hermawan mengatakan penyitaan uang dalam beberapa mata uang seperti Rupiah, Dolar Singapura atau SGD dan Dolar Amerika.
Advertisement
"Penyidik Kejati Sulawesi Tenggara mengumumkan Hasil Penyitaan Berupa Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pertambangan Ore Nikel pada WIUP PT. Antam Tbk di Blok Mandiodo Konawe Utara," kata Ade dalam keterangannya, dikutip Jumat (25/8/2023).
BACA JUGA: KPK Periksa 2 Orang Kasus Korupsi Truk Basarnas
Perinciannya, sebanyak Rp59.275.226.828, kemudian SGD sebesar 1.350.000 atau setara dengan Rp15.273.900.000 dan terakhir US$296.700 yang jika di rupiahkan mencapai Rp4.539.510.000.
"Sehingga total yang telah berhasil disita Penyidik sejumlah Rp.79.088.636.828. Uang tersebut disita dari rekening tersangka dan beberapa pihak yang terkait dengan perkara tindak pidana [kasus ore nikel PT Antam]," tambahnya.
Sebagai informasi, kasus ini telah menyeret beberapa nama penting seperti seperti eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin. Bahkan, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mencopot tiga jaksa terkait atas dugaan suap dalam kasus ini.
Adapun, kasus ini berawal dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara yang menetapkan pemilik perusahaan tambang PT Lawu Agung Mining, Windu Aji Santoso, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pertambambangan ore nikel di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. atau Antam, Blok Mandiodo, Konawe.
Windu Aji, atau WAS, lalu ditahan pihak Kejaksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Modus operandi WAS dalam dugaan korupsi pertembangan nikel itu yakni dengan cara menjual hasil tambang nikel di wilayah IUP PT Antam menggunakan dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya dari PT Kabaena Kromit Pratama dan beberapa perusahaan lain di sekitar blok Mandiodo.
Penjualan hasil tambang itu dilakukan dengan seolah-olah nikel tersebut bukan berasal dari PT Antam, lalu dijual ke beberapa smelter di Morosi dan Morowali.
Adapun berdasarkan perjanjian KSO, semua ore nikel hasil penambangan di wilayah IUP PT Antam harus diserahkan ke PT Antam. Sementara itu, PT Lawu Agung Mining milik WAS hanya mendapatkan upah selaku kontraktor pertambangan.
Akan tetapi, pada kenyataannya, perusahaan milik WAS mempekerjakan 39 perusahaan pertambangan sebagai kontraktor untuk melakukan penambangan ore nikel. Kemudian, perusahaan WAS menjual hasil tambang menggunakan rencana kerja anggaran biaya asli tapi palsu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- 3 Hari, Hutan dan Lahan 160,61 Ha di Taman Nasional Baluran Situbondo Terbakar
- Baru Dilantik, Kades Termuda Klaten Tancap Gas Genjot Program 100 Hari Pertama
- Bukan TikTok Shop, Ini Biang Kerok Tanah Abang Sepi Menurut Asosiasi E-Commerce
- Prodi Bahasa dan Sastra Arab UIN Salatiga Gelar Seminar Sastra Nasional
Berita Pilihan
- Kasus Pengaturan Skor Liga 2 Indonesia, Klub Suap Wasit hingga Rp1 Miliar
- Sederet Artis yang Raup Cuan dari TikTok Shop
- Ini Modus Tersangka Pengaturan Skor Liga 2 Indonesia
- TikTok Dilarang Jualan, 6 Juta Penjual dan 7 Juta Kreator Bisa Gulung Tikar
- Ingat! BPJS Kesehatan Tidak Menanggung Biaya Berobat 21 Kondisi Penyakit
Advertisement

Jelang Diserahkan ke Masyarakat, Eko Suwanto Bersama Kepala Pelaksana BPBD DIY Cek Kelengkapan Alat Penanggulangan Bencana
Advertisement

Tiket Gratis Masuk Ancol, Berlaku Bagi Pengunjung Tak Bawa Kendaraan Bermotor
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Kebakaran Bromo Diambil Alih Polda Jawa Timur
- Virus Nipah Mengancam, Kemenkes Keluarkan Peringatan Kewaspadaan
- Kaesang Ketua Umum Partai Termuda, Megawati Tertua
- Harga Tiket Kereta Cepat Bandung-Jakarta Mulai dari Rp250.000 hingga Rp350.000
- Harga Beras di Indonesia Lebih Mahal dari Vietnam & Filipina, Ini Penyebabnya
- Cak Imin Sebut Food Estate Era Jokowi Gagal, Usul Manajemen Bisnis Rakasasa
- Ketum PSI Kaesang Pangarep Diusulkan Jadi Cabup Boyolali 2024
Advertisement
Advertisement