Advertisement
Bos Freeport AS Bicara Perpanjangan Kontrak & RI Tambah Saham

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah Indonesia terus melakukan diskusi mengenai perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di tambang Grasberg, Papua selepas 2041.
Richard Adkerson, Chairman and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Inc. (FCX) mengungkapkan, para pemangku kepentingan memiliki pemahaman bersama bahwa perpanjangan kontrak PTFI selepas 2041 diperlukan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada di Grasberg.
Advertisement
Dalam pembahasan perpanjangan kontrak tersebut, Freeport dan pemerintah Indonesia tengah mendiskusikan sejumlah kompensasi, termasuk penambahan kepemilikan saham Indonesia di PTFI sebesar 10 persen.
BACA JUGA : 2 Permendag Ini Bikin Freeport Bisa Kembali Ekspor Tembaga
"Kami telah memiliki item untuk didiskusikan, termasuk hak kepemilikan tambahan untuk pemerintah Indonesia, dan kami telah setuju untuk mendukung bisnis Papua untuk melakukan hal-hal semacam itu," ujar Adkerson dalam earning conference call FCX kuartal II/2023, dikutip Sabtu (22/7/2023).
Lebih lanjut, dia mengimbuhkan bahwa penambahan 10 persen kepemilikan Indonesia itu baru akan terjadi setelah 2041.
Dia juga menekankan meski kepemilikan pihak Indonesia di PTFI mayoritas, kontrol manajemen operasi PTFI masih di tangan Freeport-McMoran sebagaimana perjanjian IUPK pada 2018. Hal ini mengingat betapa rumitnya pengelolaan tambang Grasberg.
"Faktor kuncinya adalah di bawah perjanjian 2018, Freeport-McMoRan mengelola, mengontrol manajemen operasi dan semua pihak senang dengan itu. Ada pengakuan luas oleh pemerintah [Indonesia] betapa rumitnya bisnis ini, dan mereka sangat melengkapi dan senang dengan cara kami menjalankan bisnis. Jadi itu benar-benar kemitraan yang baik," tuturnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kepemilikan saham Indonesia di PTFI bertambah hingga mencapai di atas 51 persen. Menurutnya, hingga saat ini, pemerintah masih melakukan proses pembicaraan terkait dengan perpanjangan IUPK yang akan berakhir pada 2041, di mana salah satu syaratnya Freeport harus melepas kembali sahamnya ke pemerintah.
BACA JUGA : Perpanjangan Izin Impor Tembaga Freeport Dinilai Diskriminatif
“Divestasi Freeport masih terus, ini masih proses pembicaraan terus. Intinya kami minta tambahan presentasenya, bukan di 51 persen, tetapi ada tambahan persentase lagi,” kata Jokowi kepada wartawan di Smelter Tembaga Freeport Indonesia, Selasa (20/6/2023).
Adapun, saat ini pemerintah Indonesia telah menguasai kepemilikan saham mayoritas PTFI sebesar 51,2 persen, sementara sisanya digenggam Freeport-McMoRan. “Yang jelas lebih besar dibandingkan yang sekarang,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
- Tunjangan Guru Non ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025, Segini Besarannya
- Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti Sumsel, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Ungkap Penyebabnya
Advertisement

Kegiatan Padat Karya di Gunungkidul Turun Drastis Tahun Ini, Begini Penjelasan Pemkab
Advertisement

Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Sita Uang Rp479 Miliar Terkait Korupsi Duta Palma
- Puluhan Preman di Serang Diringkus Polisi, Paling Banyak Anggota Ormas
- Jawa Barat dan Riau Jadi Pilot Project Zero ODOL
- Pegadaian Edukasi Pegawai Istana Kepresidenan soal Investasi Emas
- Kemensos Sebut 66 Sekolah Rakyat Siap Berdiri Tahun Ini
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
- PPATK Sebut Perputaran Dana Judi Online Bisa Tembus Rp150,36 Triliun Selama 2025
Advertisement