Advertisement
Bos Freeport AS Bicara Perpanjangan Kontrak & RI Tambah Saham

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah Indonesia terus melakukan diskusi mengenai perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di tambang Grasberg, Papua selepas 2041.
Richard Adkerson, Chairman and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Inc. (FCX) mengungkapkan, para pemangku kepentingan memiliki pemahaman bersama bahwa perpanjangan kontrak PTFI selepas 2041 diperlukan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada di Grasberg.
Advertisement
Dalam pembahasan perpanjangan kontrak tersebut, Freeport dan pemerintah Indonesia tengah mendiskusikan sejumlah kompensasi, termasuk penambahan kepemilikan saham Indonesia di PTFI sebesar 10 persen.
BACA JUGA : 2 Permendag Ini Bikin Freeport Bisa Kembali Ekspor Tembaga
"Kami telah memiliki item untuk didiskusikan, termasuk hak kepemilikan tambahan untuk pemerintah Indonesia, dan kami telah setuju untuk mendukung bisnis Papua untuk melakukan hal-hal semacam itu," ujar Adkerson dalam earning conference call FCX kuartal II/2023, dikutip Sabtu (22/7/2023).
Lebih lanjut, dia mengimbuhkan bahwa penambahan 10 persen kepemilikan Indonesia itu baru akan terjadi setelah 2041.
Dia juga menekankan meski kepemilikan pihak Indonesia di PTFI mayoritas, kontrol manajemen operasi PTFI masih di tangan Freeport-McMoran sebagaimana perjanjian IUPK pada 2018. Hal ini mengingat betapa rumitnya pengelolaan tambang Grasberg.
"Faktor kuncinya adalah di bawah perjanjian 2018, Freeport-McMoRan mengelola, mengontrol manajemen operasi dan semua pihak senang dengan itu. Ada pengakuan luas oleh pemerintah [Indonesia] betapa rumitnya bisnis ini, dan mereka sangat melengkapi dan senang dengan cara kami menjalankan bisnis. Jadi itu benar-benar kemitraan yang baik," tuturnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kepemilikan saham Indonesia di PTFI bertambah hingga mencapai di atas 51 persen. Menurutnya, hingga saat ini, pemerintah masih melakukan proses pembicaraan terkait dengan perpanjangan IUPK yang akan berakhir pada 2041, di mana salah satu syaratnya Freeport harus melepas kembali sahamnya ke pemerintah.
BACA JUGA : Perpanjangan Izin Impor Tembaga Freeport Dinilai Diskriminatif
“Divestasi Freeport masih terus, ini masih proses pembicaraan terus. Intinya kami minta tambahan presentasenya, bukan di 51 persen, tetapi ada tambahan persentase lagi,” kata Jokowi kepada wartawan di Smelter Tembaga Freeport Indonesia, Selasa (20/6/2023).
Adapun, saat ini pemerintah Indonesia telah menguasai kepemilikan saham mayoritas PTFI sebesar 51,2 persen, sementara sisanya digenggam Freeport-McMoRan. “Yang jelas lebih besar dibandingkan yang sekarang,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pengaturan Skor Liga 2 Indonesia, Klub Suap Wasit hingga Rp1 Miliar
- Sederet Artis yang Raup Cuan dari TikTok Shop
- Ini Modus Tersangka Pengaturan Skor Liga 2 Indonesia
- TikTok Dilarang Jualan, 6 Juta Penjual dan 7 Juta Kreator Bisa Gulung Tikar
- Ingat! BPJS Kesehatan Tidak Menanggung Biaya Berobat 21 Kondisi Penyakit
Advertisement

Disdik Sleman Optimalkan Pencegahan Perudungan di Sekolah
Advertisement

Di Coober Pedy, Penduduk Tinggal dan Beribadah di Bawah Tanah
Advertisement
Berita Populer
- PPPK Part Time yang Gajinya Capai Rp5 Juta per Bulan Batal, Ini Alasan Pemerintah
- Apindo Anggap Aturan E-Commerce untuk Cegah Praktik Monopoli
- Iwan Sunito, Orang Indonesia yang Dijuluki Raja Properti Australia, Bangun Proyek Rp4,5 Triliun
- Meski Hari Libur Nasional Kualitas Udara Sejumlah Daerah Tidak Sehat
- Kemenhub Sebut Bakal Ada Diskon Tarif Kereta Cepat WHOOSH
- Alasan Jokowi Bentuk Satgas Peningkatan Ekspor
- Lereng Gunung Merbabu Kebakaran, Pemadaman Dilakukan dengan Alat Seadanya
Advertisement
Advertisement