Advertisement
Bos Freeport AS Bicara Perpanjangan Kontrak & RI Tambah Saham

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah Indonesia terus melakukan diskusi mengenai perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di tambang Grasberg, Papua selepas 2041.
Richard Adkerson, Chairman and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Inc. (FCX) mengungkapkan, para pemangku kepentingan memiliki pemahaman bersama bahwa perpanjangan kontrak PTFI selepas 2041 diperlukan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada di Grasberg.
Advertisement
Dalam pembahasan perpanjangan kontrak tersebut, Freeport dan pemerintah Indonesia tengah mendiskusikan sejumlah kompensasi, termasuk penambahan kepemilikan saham Indonesia di PTFI sebesar 10 persen.
BACA JUGA : 2 Permendag Ini Bikin Freeport Bisa Kembali Ekspor Tembaga
"Kami telah memiliki item untuk didiskusikan, termasuk hak kepemilikan tambahan untuk pemerintah Indonesia, dan kami telah setuju untuk mendukung bisnis Papua untuk melakukan hal-hal semacam itu," ujar Adkerson dalam earning conference call FCX kuartal II/2023, dikutip Sabtu (22/7/2023).
Lebih lanjut, dia mengimbuhkan bahwa penambahan 10 persen kepemilikan Indonesia itu baru akan terjadi setelah 2041.
Dia juga menekankan meski kepemilikan pihak Indonesia di PTFI mayoritas, kontrol manajemen operasi PTFI masih di tangan Freeport-McMoran sebagaimana perjanjian IUPK pada 2018. Hal ini mengingat betapa rumitnya pengelolaan tambang Grasberg.
"Faktor kuncinya adalah di bawah perjanjian 2018, Freeport-McMoRan mengelola, mengontrol manajemen operasi dan semua pihak senang dengan itu. Ada pengakuan luas oleh pemerintah [Indonesia] betapa rumitnya bisnis ini, dan mereka sangat melengkapi dan senang dengan cara kami menjalankan bisnis. Jadi itu benar-benar kemitraan yang baik," tuturnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kepemilikan saham Indonesia di PTFI bertambah hingga mencapai di atas 51 persen. Menurutnya, hingga saat ini, pemerintah masih melakukan proses pembicaraan terkait dengan perpanjangan IUPK yang akan berakhir pada 2041, di mana salah satu syaratnya Freeport harus melepas kembali sahamnya ke pemerintah.
BACA JUGA : Perpanjangan Izin Impor Tembaga Freeport Dinilai Diskriminatif
“Divestasi Freeport masih terus, ini masih proses pembicaraan terus. Intinya kami minta tambahan presentasenya, bukan di 51 persen, tetapi ada tambahan persentase lagi,” kata Jokowi kepada wartawan di Smelter Tembaga Freeport Indonesia, Selasa (20/6/2023).
Adapun, saat ini pemerintah Indonesia telah menguasai kepemilikan saham mayoritas PTFI sebesar 51,2 persen, sementara sisanya digenggam Freeport-McMoRan. “Yang jelas lebih besar dibandingkan yang sekarang,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kacau! Alat Pemantau Gunung Kelud Senilai Rp1,5 Miliar Dicuri
- Cara Daftar dan Cek Pengumuman Hasil Seleksi PPG 2025
- Sejumlah PR Karding yang Dititipkan kepada Mukhtarudin Sebagai Menteri P2MI
- KPK Usut Dugaan Korupsi pada Pelayanan Publik Lain di Kemenaker
- Bahlil Kirim Tim ke Lokasi Tambang Freeport yang Longsor
Advertisement

Wali Asuh dan Wali Asrama Sekolah Rakyat, Mensos: Dampingi Siswa dengan Hati
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- DPR Desak Prabowo Teken Perpres Soal Perlindungan Pekerja Transportasi Online
- Presiden Prabowo Panggil Airlangga, Bahlil hingga Raja Juli ke Istana
- Merasa Omongannya Dipelintir, Purbaya Minta Maaf dan Bakal Berhati-hati
- Longsor, Freeport Indonesia Hentikan Sementara Operasional Penambangan
- Kecam Pemerasan Tarif, BRICS Bakal Lakukan Perlawanan
- Main Domino Bareng Aziz Wellang, Raja Juli Minta Maaf ke Prabowo dan Masyarakat
- Reshuffle Kabinet Jangan Sekadar Kosmetik, Harus Perbaiki Tata Kelola Nasional
Advertisement
Advertisement