Anggota Dewan Pakar Golkar Usul Luhut-Bamsoet Gantikan Airlangga

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam menilai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) pantas menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu.
"Saya ini klasifikasinya biasa-biasa saja, kalau saya lihat ada beberapa nama di mana? Orang yang duduk di pemerintahan, superhebat. Siapa yang selevel dengan Pak Airlangga? Ya Opung, Luhut Binsar Pandjaitan. Itu kalau mau dilihat yang superhebat,” kata Ridwan dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Advertisement
Dia menilai Luhut cocok sebagai senior Golkar yang duduk di pemerintahan. Ridwan juga menyebut sejumlah tokoh di pemerintahan yang juga politikus Golkar tetapi belum mumpuni.
Ada pula nama Menko PMK, Muhadjir Effendy tetapi sudah bukan bagian Golkar. Pasalnya, Muhadjir pernah menjadi pengurus Golkar Malang pada masa pemerintahan Orde Baru.
"Menkopolhukam, Mahfud MD, dia tidak pernah Golkar. Pak Luhut di Golkar sebagai Ketua Dewan Penasihat, terus ada lagi yang di pemerintahan, Pak Bahlil pernah menjadi pengurus Golkar terus ada lagi Pak Agus Gumiwang. Menpora yang lagi sekarang tetapi kan tidak ada, mungkin tidak masuk kriteria, belum masuk kriteria," tambahnya.
Selain itu, Bamsoet salah satu yang cocok menggantikan Airlangga merupakan bagian di luar pemerintahan. Dia juga mengklaim dirinya layak menggantikan Airlangga. “Di luar pemerintahannya ya calonnya itu aja ada Pak Bamsoet, ada saya, tetapi tidak menutup senior kalau mau turun,” kata Ridwan.
BACA JUGA: Bendera Parpol di Kulonprogo Terus Dirazia
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) mengungkapkan bahwa Luhut mampu menjadi Ketua Umum Golkar di tengah kesibukannya.
Pasalnya, sosok Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu memiliki kepemimpinan yang luar biasa. Hal ini berbeda dengan Airlangga yang dinilai tak berhasil membagi waktu sebagai menteri dan ketua umum. "Luhut itu sibuknya luar biasa, tapi dia punya kepemimpinan luar biasa. Karena, dia mengerti manajemen. Jadi tidak harus dia yang pimpin," jelas Lawrence.
Sebelumnya, tiga ormas pendiri Partai Golkar yakni Kosgoro 1957, ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) meminta Airlangga Hartarto untuk mundur dari posisi Ketua Umum DPP Golkar.
"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian. Memimpin [sebagai] Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara dari 14 persen naik," ujar Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan SOKSI, Lawrence TP Siburian dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, Airlangga sebagai Ketua Umum DPP Golkar tidak jelas akan membawa partai berlambang pohon beringin tersebut ke arah mana. Padahal, waktu pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menyisakan waktu tiga bulan lagi.
Saat ini elektabilitas Airlangga Hartarto hanya mencapai 1% dan perolehan suara Golkar sebesar 14%. Lalu, apabila ingin membentuk koalisi baru, masih terdapat partai yang belum menentukan arah dukungannya, yakni PAN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Sah! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN, Berikut 7 Poin Pentingnya
- Dukung Pertumbuhan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau RI, Inggris Siapkan Rp514 Miliar
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- Anies Kritik Program PSN, Jokowi Tantang Balik: Tunjuk Proyek Mana, yang Nitip Siapa?
Advertisement

Anggaran Pilkada Gunungkidul Masih Belum Jelas, Pemkab: Angka Sementara Rp41 Miliar
Advertisement

Danau Toba Dikartu Kuning UNESCO, Sandiaga: Ini Jadi Alarm
Advertisement
Berita Populer
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- KPK Ungkap 3 Klaster Korupsi di Kementan, dari Pemerasan, Gratifikasi hingga Pencucian Uang
- BPJS Kesehatan Bakal Putus Kontrak dengan Fasyankes yang Tak Jalani Kesepakatan
- BUMN Waskita Karya Gagal Bayar Utang Obligasi Senilai Rp941 Miliar
- Duh, Cuaca Terpanas di Jateng Diperkirakan hingga 38 Derajat Celcius
- Buat Peta Bawah Laut Bersama, RI dan Australia Survei Dasar Laut
Advertisement
Advertisement