Advertisement
Megaproyek IKN Dinilai Bisa Mangkrak karena Tak Ada Investor Besar
Titik Nol IKN - Humas Setkab - Oji.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Proyek strategis pemerintah yaitu Ibu Kota Negara (IKN) dinilai berpotensi mangkrak lantaran belum ada investor besar yang serius untuk menanamkan modalnya. Hal tersebut diungkap oleh Institute for Development of Economics and Finance atau Indef.
Economics and Public Policy Researcher Indef Nailul Huda menilai kendati pemerintah telah menerbitkan beragam peraturan yang ditujukan untuk meningkatkan minat investasi di IKN, investor pasti tertarik jika ada keuntungan yang bisa didapat.
Advertisement
Seiring banyaknya investor yang mundur di proyek IKN, kemungkinan akan banyak Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN yang digelontorkan oleh pemerintah, termasuk meliputi Surat Berharga Negara (SBN). Bukan tidak mungkin, pembangunan proyek akan lebih banyak mengandalkan kemampuan pemerintah.
“Kami rasa ke depan akan banyak proyek nasional yang mangkrak pembangunannya, termasuk IKN. Tidak hadirnya investor dan keterbatasan APBN akan membuat IKN mangkrak dan terbengkalai,” terangnya kepada Bisnis, Senin (10/7/2023).
Baca juga: Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, Disdikpora DIY Melarang Perpeloncoan
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp6 triliun untuk gedung dan bangunan dalam pos Belanja Modal. Dana jumbo itu salah satunya untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak memerinci besaran anggaran yang dikucurkan untuk IKN, namun anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan Gedung kantor kawasan IKN oleh Kementerian PUPR.
“Gedung dan bangunan Rp6 triliun ini terutama untuk IKN yang dibangun oleh PUPR,” papar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (10/7/2023).
Selain untuk IKN tersebut, belanja modal gedung dan bangunan juga diperuntukkan bagi gedung sekolah milik Kemendikbudristek, namun dikerjakan oleh Kementerian PUPR, rumah sakit Kementerian Kesehatan, serta rumah susun atau rusun milik prajurit TNI dan Polri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
