Advertisement
Rehabilitasi DAS Kawasan Wisata DSP, Puluhan Petani Menoreh Dilatih Pembenihan Alpukat

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Sebanyak 64 petani di Kawasan Pegunungan Menoreh dilatih menanam pembenihan Alpukat, Senin (3/7/2023). Kegiatan itu merupakan bagian dari rehabilitas daerah aliran sungai (DAS) untuk menjaga kelestarian lingkungan di kawasan wisata yang masuk dalam destinasi super prioritas (DSP).
Adapun pelaksananya adalah PT Bharinto Ekatama (BEK), anak usaha PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITM) selaku pemegang izin Persetujuan Pemakaian Kawasan Hutan (PPKH) yang menerima mandat merehabilitasi DAS di kawasan destinasi super prioritas (DSP) Borobudur, Bukit Menoreh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Advertisement
BACA JUGA : Kulonprogo Bercita-cita Punya Destinasi Wisata Super Prioritas
Para petani dilatih pengembangan tanaman alpukat, mulai dari pengembangan bibit unggul hingga perawatan tanaman hingga pascapanen. Selain pemberian materi, para peserta juga praktik langsung.
“Upaya rehabilitasi DAS di kawasan perbukitan menoreh telah dimulai sejak November 2021 dengan pendekatan agroforestri. Jenis pohon yang ditanam pada area tersebut antara lain Alpukat, Kelengkeng, Durian, Mangga, Beringin hingga Aren. Hingga saat ini progres rehabilitasi DAS di wilayah ini mencapai penanaman awal [P.0] 100% dan pemeliharaan tahun pertama [P.1] 90 persen,” kata Direktur Keberlanjutan dan Manajemen Risiko ITM Ignatius Wurwanto.
Adapun konsep agroforestry atau wanatani dalam rehabilitasi DAS Menoreh dan Borobudur menggunakan pendekatan tanaman budidaya dikembangkan berdampingan dengan tanaman lain. Oleh karena itu keragaman tanaman di dalam hutan atau tegalan masih tetap terjaga.
“Kearifan lokal yang tertuang dalam konsep menanam jenis buah dan umbi yang dikenal sebagai pala gumantung, pala kapendem dan pala kasimpar ini yang mengilhami kami dalam pengembangan program,” ujarnya.
Program rehabilitasi DAS dilakukan di lahan seluas 250 hektare yang tersebar di delapan kecamatan di Kulonprogo dan Magelang. Para petani yang ikut berasal dari 32 kelompok tani hutan (KTH). Melalui rehabilitasi DAS di wilayah destinasi super prioritas, perusahaan swasta ikut andil dalam mendukung program strategis pemerintah. Terutama memperkuat keberadaan destinasi wisata favorit dan meningkatkan taraf ekonomi kelompok petani setempat.
Melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan KTH, muaranya bisa mendukung pemberdayaan masyarakat dan juga memberikan sumbangan pada tujuan pembangunan berkelanjutan.
BACA JUGA : 101 Isu Destinasi Wisata Super Prioritas Belum Tuntas
“Hingga awal kuartal pertama 2023 ini kami telah menyerahterimakan lahan rehabilitasi DAS seluas 23.700 hektare melalui Kementerian LHK. Kami menapakkan langkah menjadi perusahaan yang semakin hijau, menerapkan kaidah pertambangan yang baik dan bertanggung jawab maupun pengembangan portfolio energi terbarukan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement