Tanggal Iduladha Beda antara Pemerintah dan Muhammadiyah, Begini Kata Ma'ruf Amin
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin meminta agar masyarakat tetap mengedepankan sikap toleransi terkait dengan perbedaan Lebaran Iduladha 1444 Hijriah.
“Soal Lebaran itu memang sudah lama ada perbedaan, perbedaan kriteria dalam menetapkan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijah. Ini karena ini momen-momen biasanya ada perbedaan itu,” katanya, Senin (19/6/2023).
Advertisement
Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan Iduladha 1444 H jatuh pada 29 Juni 2023, sedangkan Muhammadiyah juga telah menetapkan Iduladha yang akan dilaksanakan pada 28 Juni 2023.
BACA JUGA: Muslim di Malaysia Rayakan Iduladha 2023, Kamis 29 Juni Mendatang
Lebih lanjut, Wapres ke-13 RI ini mengatakan bahwa sudah dari lama ada perbedaan dalam penetapan hari besar baik awal Ramadan, Syawal, hingga Zulhijah.
Dia mengaku bahwa meskipun pemerintah sudah lama mengupayakan untuk membuat satu kriteria sehingga penetapan hari raya dapat seragam, tetapi hal tersebut belum bisa direalisasikan di lapangan.
Oleh karena itu, dia berharap sikap toleransi sudah dapat dibangun yaitu adanya sikap saling mengerti dan saling memahami adanya perbedaan. Apalagi, terkait dengan ketetapan Hari Raya tersebut.
“Memang tidak selalu berbeda tapi kita ada perbedaan, dimana perbedaan itu terjadi kalau tinggi hilang kurang dari dua derajat itu pasti beda, itu pasti beda, karena beda kriteria tapi kalau diatas dua derajat itu pasti sama. Oleh karena itu 10 tahun yang akan datang sudah bisa dilihat saat ini terjadi perbedaan, dan masyarakat sudah siap untuk berbeda dalam penetapan puasa, lebaran, Idulfitri, Iduladha."
Sumber: Bisnis.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ini Daftar Wilayah yang Nihil Permohonan Sengketa Pilkada di MK Termasuk DIY
- Pilkada Jakarta Bersih dari Gugatan Sengketa, Pramono-Rano Karno Sah Menangkan Pemilihan
- Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
- Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
Advertisement
Rute Tol Solo-Jogja-YIA Kulonprogo Bakal Mengalami Perubahan, Ini Penjelasan Menteri Pekerjaan Umum
Advertisement
Mingguan (Jalan-Jalan 14 Desember) - Jogja Selalu Merayakan Buku
Advertisement
Berita Populer
- Belgia Berikan Hak Kerja Bagi PSK
- RK-Suswono Terima Hasil Pilkada Jakarta 2024 dan Cabut Aduan di DKPP
- Mantan Menkumham Yasonna Laoly Tak Hadiri Panggilan KPK, Minta Dijadwalkan Ulang
- Alasan RK-Suswono Tidak Jadi Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK
- Kemnaker Keluarkan Edaran Libur dan Cuti Bersama di Perusahaan, Begini Ketentuannya
- BRIN Teliti Vaksin Ikan untuk Tingkatkan Produktivitas Pangan Akuatik
- PKB Dukung Gagasan Prabowo Perbaiki Sistem Pemilu dan Pilkada
Advertisement
Advertisement