Advertisement
Tanggal Iduladha Beda antara Pemerintah dan Muhammadiyah, Begini Kata Ma'ruf Amin

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin meminta agar masyarakat tetap mengedepankan sikap toleransi terkait dengan perbedaan Lebaran Iduladha 1444 Hijriah.
“Soal Lebaran itu memang sudah lama ada perbedaan, perbedaan kriteria dalam menetapkan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijah. Ini karena ini momen-momen biasanya ada perbedaan itu,” katanya, Senin (19/6/2023).
Advertisement
Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan Iduladha 1444 H jatuh pada 29 Juni 2023, sedangkan Muhammadiyah juga telah menetapkan Iduladha yang akan dilaksanakan pada 28 Juni 2023.
BACA JUGA: Muslim di Malaysia Rayakan Iduladha 2023, Kamis 29 Juni Mendatang
Lebih lanjut, Wapres ke-13 RI ini mengatakan bahwa sudah dari lama ada perbedaan dalam penetapan hari besar baik awal Ramadan, Syawal, hingga Zulhijah.
Dia mengaku bahwa meskipun pemerintah sudah lama mengupayakan untuk membuat satu kriteria sehingga penetapan hari raya dapat seragam, tetapi hal tersebut belum bisa direalisasikan di lapangan.
Oleh karena itu, dia berharap sikap toleransi sudah dapat dibangun yaitu adanya sikap saling mengerti dan saling memahami adanya perbedaan. Apalagi, terkait dengan ketetapan Hari Raya tersebut.
“Memang tidak selalu berbeda tapi kita ada perbedaan, dimana perbedaan itu terjadi kalau tinggi hilang kurang dari dua derajat itu pasti beda, itu pasti beda, karena beda kriteria tapi kalau diatas dua derajat itu pasti sama. Oleh karena itu 10 tahun yang akan datang sudah bisa dilihat saat ini terjadi perbedaan, dan masyarakat sudah siap untuk berbeda dalam penetapan puasa, lebaran, Idulfitri, Iduladha."
Sumber: Bisnis.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
Advertisement
Advertisement