Advertisement
Soal Utang Ratusan Miliar Jusuf Hamka ke Negara, Ini Kata Ketua Satgas BLBI
Jusuf Hamka, konglomerat di balik Tol Getaci yang akan tembus Tol Jogja Solo. - JIBI - Bisnis.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Direktur Jenderal Kekayaan Negara sekaligus Ketua Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rionald Silaban menegaskan bahwa PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) milik Jusuf Hamka tidak memiliki utang kepada negara terkait BLBI.
BACA JUGA: Jusuf Hamka Tagih Utang Negara, Ini Kata Sri Mulyani
Advertisement
Rionald mengatakan, utang yang terus ditagih saat ini yaitu ke PT Citra Lamtoro Gung Persada, yang terafiliasi dengan Siti Hardijanti Rukmana
“Itu Grup Citra yang namanya Citra Lamtoro Gung. Urusan saya masih ada di tiga grup Citra yang saya tagih. Itu berbeda dengan CMNP,” katanya usai rapat dengar pendapat di Komisi XI DPR RI, Selasa (13/6/2023).
Rionald menjelaskan bahwa upaya penagihan hak negara terkait BLBI kepada Grup Citra tersebut pun masih terus dilakukan
Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memberikan tanggapan terkait utang yang ditagihkan oleh pengusaha jalan tol Jusuf Hamka ke pemerintah sebesar Rp800 miliar.
Menurut Sri Mulyani, kasus tersebut masih perlu dipelajari secara teliti. Dia menjelaskan bahwa kasus tersebut perlu dilihat secara keseluruhan karena terkait dengan persoalan masa lalu, di mana saat terjadi krisis 1998, pemerintah melakukan bailout kepada bank-bank yang hampir bangkrut melalui BLBI.
Sementara itu, CMNP terafiliasi dengan Bank Yama (Bank Yakin Makmur), bank yang mendapat bantuan likuiditas saat krisis 1998 tersebut.
Oleh karena itu, pengembalian dana deposito CMNP di Bank Yama yang ditagihkan ke pemerintah tidak dapat dilakukan karena tidak mendapatkan penjaminan pemerintah sesuai dengan ketentuan penjaminan.
“Jadi memang saya melihat ada proses hukum mengenai pengadilan di dalam hal ini. Namun di sisi lain Satgas BLBI, di mana pak Mahfud sebagai ketua tim pengarah, kita masih memiliki tagihan yang cukup signifikan, termasuk pihak pihak yang terafiliasi dengan bank Yama,” katanya.
(Sumber: Bisnis)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Advertisement
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Advertisement
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Advertisement
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Berita Pilihan
- Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
- Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Advertisement
Damkarmat Bantul Tangani 140 Kejadian Kebakaran hingga September 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
- Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
- PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Advertisement
Advertisement
