UU Terorisme Masih Dominan Pidana, Deradikalisasi 7 Persen
UU Terorisme masih didominasi pidana dan pemenjaraan 77 persen. Pakar UMY mendorong penguatan deradikalisasi dan reintegrasi sosial.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada Jumat (5/5/2023). Salah satu jalan yang ditinjau adalah jalan rusak. - Istimewa
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo mengungkapkan, mendapat aduan jalan rusak hingga 7.400 lokasi dari masyarakat yang disampaikan melalui media sosial, seperti Instagram, Twitter, hingga Facebook Presiden.
BACA JUGA: Instagram Jokowi Soal Jalan Rusak Diserbu Warganet
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat melakukan peninjauan jalan rusak di Kabupaten Labuanbatu Utara, Sumatera Utara, Rabu (17/5/2023).
"Kemarin saya cek urusan jalan rusak saja ada 7.400 lokasi yang masuk ke IG, Twitter, Facebook, yang kita miliki," kata Presiden dalam keterangannya, sebagaimana disaksikan melalui tayangan video dari Jakarta.
Presiden menyampaikan bahwa selain dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ia mendapat laporan aduan jalan rusak dari warganet.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka kesempatan bagi warganet untuk menyampaikan keluhan mereka terkait jalan rusak melalui unggahan video di akun instagram miliknya @jokowi.
Dalam keterangannya, Presiden menuliskan "Apabila jalan di daerah Anda masih rusak parah dan sudah lama tidak diperbaiki, sampaikan kepada saya melalui kolom komentar dan kirim video melalui pesan langsung di akun instagram ini".
Unggahan video saat Presiden Jokowi meninjau salah satu ruas jalan rusak di Provinsi Lampung itu pun dibanjiri aduan dari warganet soal jalan rusak di daerah mereka hingga 100 ribu lebih komentar.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan, aduan warganet yang disampaikan melalui kolom komentar unggahan Presiden Joko Widodo dapat memudahkan pemerintah untuk melakukan cek ulang data jalan rusak.
Bey menjelaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pendataan dan juga survei ruas jalan yang rusak di seluruh provinsi oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang ada di daerah.
"Dengan adanya pengaduan masyarakat atau warganet di akun media sosial Presiden Jokowi, dapat dilakukan 'cross check', antara data dari Kementerian PUPR dengan data yang disampaikan warganet, sehingga akan lebih tepat sasaran," kata Bey.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
UU Terorisme masih didominasi pidana dan pemenjaraan 77 persen. Pakar UMY mendorong penguatan deradikalisasi dan reintegrasi sosial.
BPS Gunungkidul masih mengolah data Sensus Ekonomi 2026. Sebanyak 1.033 petugas dikerahkan dengan sekitar 385.000 responden sasaran.
Bank Mandiri membayarkan dividen interim Rp6,16 triliun bertepatan HUT ke-28. Total dividen sepanjang kalender 2026 mencapai Rp50,63 triliun.
DPRD Bantul meminta usaha budi daya perikanan memperhatikan pengelolaan limbah agar tidak berdampak pada lingkungan dan warga.
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
Sebanyak 52,41% pekerja DIY masih berada di sektor informal. Buruh menilai kondisi ini menunjukkan warga menciptakan lapangan kerja sendiri.