Buka Mata - Singkawang Jadi Kota Paling Toleran di Indonesia tahun 2022

Singkawang Jadi Kota Paling Toleran di Indonesia tahun 2022

Dalam laporan SETARA Institute, Singkawang menjadi kota paling toleran di Indonesia tahun 2022. Sementara posisi terendah merupakan Kota Cilegon.

Sejak 2015, SETARA secara berkala meneliti Indeks Kota Toleran (IKT) di kota-kota di seluruh Indonesia. Objek kajian IKT sebanyak 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia. Empat kota yang dieliminir merupakan kota-kota administrasi di DKI Jakarta yang digabungkan menjadi satu, DKI Jakarta.

Posisi 10 teratas secara berturut-turut yaitu Singkawang, Salatiga, Bekasi, Surakarta, Kediri, Sukabumi, Semarang, Manado, Kupang, dan Magelang. Sementara posisi IKT terendah yaitu Kota Cilegon. Adapun posisi 10 terendah secara berturut-turut yaitu Prabumulih, Lhokseumawe, Pariaman, Medan, Banda Aceh, Mataram, Sabang, Padang, Depok, dan Cilegon.

Studi IKT merujuk pada empat variabel dengan delapan indikator sebagai alat ukur. Pertama variabel regulasi Pemerintah Kota dengan indikator rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya, serta ada tidaknya kebijakan diskriminatif. Variabel kedua berupa regulasi sosial dengan indikator peristiwa intoleransi dan dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi.

Selanjutnya, ada variabel tindakan pemerintah dengan indikator pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi serta tindakan nyata terkait isu toleransi. Terakhir, variabel demografi sosio-keagamaan dengan indikator heterogenitas keagamaan penduduk dan inklusi sosial keagamaan.

Merujuk pada posisi 10 teratas, ada beberapa temuan pola daerah yang dianggap baik tingkat IKT-nya. Pertama, kota tersebut memiliki rancangan program dan kegiatan pengelolaan toleransi dan kerukunan yang jelas, terukur dan terlaksana baik. Semua ini masuk dalam catatan perencanaan program seperti RPJMD dan RKP, juga di dalam publikasi berita seperti di website pemerintah dan media massa lainnya.

Kedua, kota terkait memiliki kebijakan pembangunan ruang dialog antar umat beragama, antar etnis, antar suku. Kebijakan ini konkret secara peraturan dan implementasi. Ketiga, kota tersebut tanpa peristiwa diskriminatif.

Selanjutnya, atau keempat, kota dengan posisi teratas memiliki penguatan dinamika masyarakat sipil. Pemerintah kota yang memiliki kesadaran untuk melibatkan berbagai forum masyarakat, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan, cenderung memiliki peningkatan kapasitas kerukunan yang lebih tinggi.

Terakhir, kota yang IKT-nya baik memiliki kualifikasi visi dan misi berorientasi kemajemukan, kebinekaan, dan pengarusutamaan gender. Kota-kota yang mencantumkan visi-misi kemajemukan, kebhinekaan dan pengarusutamaan gender selalu memiliki anggaran pembiayaan untuk berinteraksi secara berkala dengan masyarakat. Dengan bekal penganggaran tersebut, kota-kota ini pada umumnya juga peraih kota ramah anak, kota harmoni dan kota kerukunan.

Sumber: SETARA Institute

Rekomendasi pada Kota-Kota di Indonesia

Dalam kajiannya dari 2015 sampai 2022, SETARA Institute melihat adanya stagnasi dan belum ada peningkatan nilai yang signifikan. Beberapa kota berhasil mencapai nilai istimewa, namun beberapa kota lainnya masih terjebak dalam situasi-situasi intoleran.

Berdasarkan hasil studi, ada enam rekomendasi. Pertama perbaikan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, terutama dalam membangun jaminan kebebasan beragama berkeyakinan, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas dan rentan.

Kedua penetapan skema kualifikasi kepemimpinan untuk pemimpin daerah. Pemimpin daerah harus memiliki kesadaran akan wawasan kebangsaan, kemajemukan dan kebhinekaan. Untuk yang ketiga, kolaborasi kerja antar pemerintah kota, yang difasilitasi oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya, atau yang keempat, kampanye kearifan lokal dan budaya yang menjunjung toleransi dan kerukunan. Daerah-daerah kota yang masih menjunjung tinggi warisan kearifan lokal dan melestarikannya ke dalam tradisi kehidupan sehari-hari cenderung tidak memiliki problematika intoleransi.

Kelima berupa penguatan kelompok masyarakat sipil, seperti forum kerukunan, forum kebangsaan dan organisasi pemuda. Forum-forum semacam ini membangkitkan dinamika masyarakat sipil dalam menghadapi kejadian-kejadian intoleran di masyarakat.

Terakhir, pengarusutamaan tata kelola inklusif di tingkat pusat dan daerah yang mendukung terwujudnya kesetaraan, partisipasi, dan toleransi dengan menciptakan lingkungan keterlibatan, rasa hormat dan koneksi dari berbagai kelompok, melibatkan kekuatan yang beragam dari perbedaan etnis, agama dan budaya, gender, serta memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan dan marjinal.

Sumber: SETARA Institute

Grafis

10 teratas IKT 2022

Singkawang

Salatiga

Bekasi

Surakarta

Kediri

Sukabumi

Semarang

Manado

Kupang

Magelang.

10 terendah IKT 2022

Prabumulih

Lhokseumawe

Pariaman

Medan

Banda Aceh

Mataram

Sabang

Padang

Depok

Cilegon

Tolak Ukur IKT

Variabel regulasi pemerintah kota.

Indikator:

Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya.

Ada tidaknya kebijakan diskriminatif.

Variabel kedua berupa regulasi sosial.

Indikator:

Peristiwa intoleransi.

Dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi.

Variabel tindakan pemerintah.

Indikator:

Pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi.

Tindakan nyata terkait isu toleransi.

Variabel demografi sosio-keagamaan.

Indikator:

Heterogenitas keagamaan penduduk.

Inklusi sosial keagamaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.