Advertisement
Ini Rincian Data Transaksi Rp349 Triliun versi Mahfud MD

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Komisi III DPR RI telah menggelar rapat kerja bersama Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Rabu (29/3/2023).
Rapat yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana itu selesai pada sekitar pukul 23.00 WIB.
Advertisement
Mahfud dalam paparannya mengatakan, berdasarkan 300 laporan hasil analisis (LHA) PPATK pada periode 2009-2023, ditemukan berbagai transaksi janggal yang nilainya mencapai angka Rp349.874.187.592.987.
Dugaan TPPU itu, ujarnya, melibatkan sebanyak 1.074 entitas yang 491 di antaranya adalah aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Mahfud mengatakan, 491 entitas ASN Kemenkeu yang diduga terlibat dalam TTPU dibagi menjadi tiga kelompok LHA. Kategori pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan jumlah senilai Rp35,54 miliar.
Diduga 461 entitas ASN Kemenkeu terlibat di dalam kasus tersebut.
Kategori kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain dengan jumlah sebesar Rp53,82 miliar, dengan jumlah entitas ASN Kemenkeu yang terlibat sebanyak 30 orang.
Kategori terakhir adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai Penyidik Tindak Pidana Asal (TPA) dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu senilai Rp260,50 miliar.
Tidak ada ASN Kemenkeu yang diduga terlibat dalam kategori ketiga ini.
Maraknya temuan kasus TPPU di lingkungan Kemenkeu, membuat Mahfud menduga bahwa ada anak buah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang justru mencoba menutupi keberadaan kasus-kasus tersebut.
BACA JUGA: Sekolah di Kulonprogo Terkena Tol Jogja YIA, Bagaimana Nasib Belajar Siswa?
Mahfud menjelaskan, pada 2020, PPATK telah mengirim surat imbauan ke Kemenkeu agar dilakukan pemeriksaan adanya dugaan TPPU pada 2017. Meski begitu, surat itu tak pernah sampai ke Sri Mulyani.
"Ternyata ketika surat yang tahun 2020, yang memperingatkan agar yang 2017 itu dilaksanakan, kok dibilang tidak ada," ujar Mahfud usai rapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2023) malam.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku bingung. Oleh sebab itu, dia konfirmasi ke PPATK. Nyatanya, PPATK berhasil menunjukkan bukti ada surat imbauan yang dimaksud.
Dirinya lantas menafsirkan hal tersebut sebagai indikasi adanya bawahan Sri Mulyani yang mencoba menutupi akses ke Menkeu untuk mengusut dugaan TPPU di lingkungan lembaga yang dipimpinnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
Advertisement
Advertisement