Advertisement
Buruh dan Mahasiswa Ancam Lakukan Demo Lebih Besar Tolak Perppu Cipta Kerja

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Koalisi masyarakat sipil akan melakukan aksi demonstrasi yang lebih besar menolak pengesahan Perppu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Sebelumnya, ribuan massa dari berbagai lapisan masyarakat demonstrasi menuntut hal serupa di depan Gedung DPR pada Selasa (28/2/2023). Aksi demonstrasi itu dimulai sekitar pukul 13.30 WIB.
Advertisement
Massa yang mengatasnamakan diri Protes Rakyat Indonesia akhirnya memutuskan untuk membubarkan diri sekitar pukul 18.15 WIB setelah tak ada kejelasan dari pemenuhan tuntutan mereka. Meski begitu, mereka berjanji akan melakukan aksi demonstrasi yang lebih besar agar Perppu Cipta Kerja tak disahkan menjadi UU.
"Kita akan melakukan konsolidasi dan menyiapkan aksi yang lebih besar lagi!" ujar Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno saat membubarkan massa, Selasa (28/2/2023).
BACA JUGA: Buntut Mario Dandy Bawa Rubicon ke Sabana Bromo, Pengelola Bakal Lakukan Penyelidikan
Dia pun menginstruksikan agar seluruh perserikatan buruh dan juga mahasiswa untuk berkonsolidasi menyampaikan aksi yang lebih besar lagi.
Sunarno mengatakan, bahwa rencananya aksi besar lanjutan akan dilakukan pada pertengahan Maret sebab Perppu Cipta Kerja direncakan akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 14 Maret 2023.
"Siapkan aksi besar pertengahan Maret. Kawan-kawan siap? Aksi ini bukan aksi yang terakhir. Kita akan terus melakukan perlawanan terhadap Perppu Cipta kerja," jelasnya.
Berikut 10 tuntutan terkait Perppu Cipta Kerja dan isu terkait:
1. Presiden RI segera mencabut Perpu Cipta Kerja.
2. DPR RI Menolak Perppu Cipta Kerja yang telah diterbitkan Presiden.
3. Presiden dan DPR RI segera hentikan segala bentuk pengkhianatan dan pembangkangan terhadap Konstitusi.
4. Hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak.
5. Hentikan liberalisasi agraria dan perampasan tanah, tolak bank tanah serta jalankan reforma agraria sebagai basis pembangunan nasional.
6. Wujudkan kebebasan akademik, pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis di segala jenjang.
7. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat di semua sektor.
8. Berikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja bagi pekerja non-PNS (penyuluh KB, guru honorer, pekerja perikanan dan kelautan), pengemudi ojek online.
9. Cabut seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi.
10. Segera terbitkan dan sahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang melindungi hak rakyat (RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Transportasi-Ojek Online dan RUU Masyarakat Adat).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement