Advertisement
Pendaftar Perempuan Panwaslu Kelurahan di Kota Jogja hampir 50 Persen

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja mencatat jumlah pendaftar perempuan sebagai Panwaslu Kelurahan pada Pemilu 2024 hampir 50 persen dari total pendaftar, meskipun sebelumnya sempat dilakukan perpanjangan pendaftaran di tiga kelurahan karena belum ada pendaftar perempuan.
BACA JUGA: Pendaftaran Calon Panwas di Gunungkidul Harus Diperpanjang
Advertisement
“Pada hari terakhir pendaftaran, Kamis (26/1), tiga kelurahan dapat menjaring pendaftar perempuan dengan jumlah melebihi kuota minimal yang kami targetkan,” kata Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja Noor Harsya Aryo Samudro, Jumat (27/1/2023).
Total pendaftar Panwaslu Kelurahan di Kota Jogja mencapai 211 orang, dengan 98 di antaranya adalah pendaftar perempuan dan 113 pendaftar laki-laki. Dari total 45 kelurahan di Kota Jogja, Kelurahan Klitren dan Kelurahan Brontokusuman memiliki pendaftar terbanyak masing-masing sembilan orang.
Ketiga kelurahan dengan jumlah melebihi kuota minimal adalah Gunungketur Kecamatan Pakualaman dan Kelurahan Prenggan serta Kelurahan Purbayan, keduanya di Kecamatan Kotagede.
Sebelumnya, Bawaslu Kota Jogja menargetkan minimal tiga pendaftar per kelurahan dengan satu di antaranya adalah pendaftar perempuan.
Sedangkan hingga hari terakhir pendaftaran, di Kelurahan Gunungketur menerima total lima pendaftar dengan empat di antaranya adalah perempuan. Di Kelurahan Prenggan total tiga pendaftar dengan satu pendaftar perempuan dan di Kelurahan Purbayan menerima total tujuh pendaftar dengan dua di antaranya pendaftar perempuan.
Menurut Harsya, Bawaslu Kota Jogja melakukan jemput bola ke wilayah untuk memastikan kuota keterwakilan perempuan pada pendaftaran calon panwaslu kelurahan bisa terpenuhi.
“Sebetulnya, potensi di wilayah itu sangat banyak untuk bisa menjaring pendaftar perempuan. Mungkin ada beberapa hal terkait informasi tentang panwaslu kelurahan yang belum tersampaikan dengan baik sehingga masih ada kelurahan yang belum memenuhi kuota perempuan, misalnya honorarium sampai Rp1,1 juta dan lainnya,” katanya.
Panwaslu Kelurahan terpilih akan dilantik antara 5-6 Februari dan langsung bertugas untuk mengawal proses verifikasi faktual pendukung dari tiap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Selain itu, panwaslu kelurahan juga akan melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran daftar pemilih yang juga akan dilakukan oleh KPU Kota Jogja melalui panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarli) mulai 6 Februari.
“Jadi, panwaslu akan langsung bertugas begitu mereka dilantik secara resmi,” katanya.
Khusus untuk pengawasan terhadap pemutakhiran daftar pemilih, panwaslu kelurahan diminta menyusun prioritas pengawasan karena di satu kelurahan memiliki cukup banyak tempat pemungutan suara (TPS).
“Hanya ada satu panwaslu di tiap kelurahan sedangkan jumlah TPS lebih banyak. Makanya, perlu ada prioritas pengawasan. Misalnya di wilayah dengan penduduk yang sulit ditemui sehingga berpotensi menghambat proses verifikasi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

Bagus Adi Prayogo, Korban Meninggal Kapal Tenggelam KKN-PPM UGM Dikenal Sosok Mahasiswa Berprestasi dan Peduli Lingkungan
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
- Baru Sesaat Bebas dari Lapas, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Kembali Ditangkap KPK Terkait Pencucian Uang
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Advertisement
Advertisement