Advertisement
Vaksin Covid-19 Bakal Berbayar, Ini Bocoran Menkes
Ilustrasi pria menerima suntikan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin berencana akan menerapkan aturan vaksin Covid-19 berbayar. Vaksinasi Covid-19 tidak akan gratis lagi?
Menkes mengatakan tidak ada lagi vaksinasi Covid-19 gratis, terkecuali untuk masyarakat yang tercatat di Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Advertisement
“Mungkin nanti vaksinasi yang gratis akan kami paketkan dalam PBI, dan itu hanya vaksin dalam negeri. Sedangkan vaksin lainnya akan kami masukan seperti vaksinasi rutin saya seperti vaksin influenza, dan harganya bekisar US$5 - US$10 atau sekitar di bawah Rp200 ribu,” jelas Budi dalam rapat Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Budi menyampaikan untuk yang non PBI, masyarakat nantinya bisa membeli vaksin-vaksing tersebut melalui apotik dan rumah sakit secara umum.
BACA JUGA: JCW Kritik Lambannya Penanganan Perkara Korupsi Perawatan Stadion Sultan Agung Bantul
Hal itu seperti ketika masyarakat ingin melakukan vaksinasi meningitis atau vaksinasi influenza yang umum biasa dilakukan di fasilitas kesehatan.
“Dengan dilakukan hal tersebut, beban negara akan terkonsentrasi ke masyarakat-masyarakat yang miskin saja, dan itu akan di-cover dengan mekanisme normal melalui PBI,” jelas Budi.
Sebagai informasi, vaksinasi Covid-19 mengalami penurunan drastis, di mana rata-rata nya di bulan Januari 2023 sekitar 27 ribu an dengan stok vaksin yang dimiliki Kemenkes saat ini sekitar 9,3 juta an.
Sisa stok vaksin tersebut terdiri dari berbagai jenis vaksin, antara lain Janssen 138 ribu stok, Pfizer 3,5 juta stok, Sinopharm 10 ribu stok, Indovac 4,3 juta stock, Zifivax 199 ribu stok, dan Inavac 1,1 juta stok.
Budi menambahkan bahwa pembelian vaksin saat ini dialihkan ke vaksin dalam negeri, sementara vaksi luar negeri tersisa hibah saja.
Adapun, untuk vaksin luar negeri ini akan dialihkan untuk vaksin anak khususnya untuk yang balita karena sejauh ini untuk balita hanya menggunakan Pfizer.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
Advertisement
100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
Menteri Koperasi Minta Tambahan Anggaran untuk Kopdes Merah Putih
600 Ribu Rekening Bermasalah Bisa Dapat Bansos, Ini Syaratnya
Advertisement
Transparansi Pemilu, DPR Pertanyakan Dokumen Capres yang Dibatasi
Airlangga: Lima Program Prioritas Presiden Bisa Tampung 3 Juta Lebih Pekerja
Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
Pemerintah Alokasikan Rp9 Triliun Untuk Perbaikan Jalan Inpres
Advertisement
Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
Berita Pilihan
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Ini Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement
2 Kalurahan Gunungkidul Belum Bisa Cairkan Dana Desa Termin Kedua
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kematian Mahasiswa Unnes saat Demo di Semarang Sedang Diinvestigasi
- 7 Jenazah Korban Kecelakaan Bus RS Bina Sehat Dimakamkan di Jember
- Daftar 10 Negara yang Menolak Palestina Merdeka
- Polisi Selidiki Penyebab Kecelakaan Maut Bus Rombongan Rumah Sakit Bina Sehat
- Polisi Peru Tangkap Komplotan Pembunuh Diplomat Indonesia Zetro Purba
- Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus DJKA
- Hubungan Venezuela-AS Memanas, Ini Penyebabnya
Advertisement
Advertisement
