Advertisement
Vaksin Covid-19 Bakal Berbayar, Ini Bocoran Menkes
Ilustrasi pria menerima suntikan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin berencana akan menerapkan aturan vaksin Covid-19 berbayar. Vaksinasi Covid-19 tidak akan gratis lagi?
Menkes mengatakan tidak ada lagi vaksinasi Covid-19 gratis, terkecuali untuk masyarakat yang tercatat di Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
“Mungkin nanti vaksinasi yang gratis akan kami paketkan dalam PBI, dan itu hanya vaksin dalam negeri. Sedangkan vaksin lainnya akan kami masukan seperti vaksinasi rutin saya seperti vaksin influenza, dan harganya bekisar US$5 - US$10 atau sekitar di bawah Rp200 ribu,” jelas Budi dalam rapat Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Budi menyampaikan untuk yang non PBI, masyarakat nantinya bisa membeli vaksin-vaksing tersebut melalui apotik dan rumah sakit secara umum.
BACA JUGA: JCW Kritik Lambannya Penanganan Perkara Korupsi Perawatan Stadion Sultan Agung Bantul
Hal itu seperti ketika masyarakat ingin melakukan vaksinasi meningitis atau vaksinasi influenza yang umum biasa dilakukan di fasilitas kesehatan.
“Dengan dilakukan hal tersebut, beban negara akan terkonsentrasi ke masyarakat-masyarakat yang miskin saja, dan itu akan di-cover dengan mekanisme normal melalui PBI,” jelas Budi.
Sebagai informasi, vaksinasi Covid-19 mengalami penurunan drastis, di mana rata-rata nya di bulan Januari 2023 sekitar 27 ribu an dengan stok vaksin yang dimiliki Kemenkes saat ini sekitar 9,3 juta an.
Sisa stok vaksin tersebut terdiri dari berbagai jenis vaksin, antara lain Janssen 138 ribu stok, Pfizer 3,5 juta stok, Sinopharm 10 ribu stok, Indovac 4,3 juta stock, Zifivax 199 ribu stok, dan Inavac 1,1 juta stok.
Budi menambahkan bahwa pembelian vaksin saat ini dialihkan ke vaksin dalam negeri, sementara vaksi luar negeri tersisa hibah saja.
Adapun, untuk vaksin luar negeri ini akan dialihkan untuk vaksin anak khususnya untuk yang balita karena sejauh ini untuk balita hanya menggunakan Pfizer.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Awal Tahun 2023, DPRD Kabupaten Magelang Setujui 3 Raperda
Digaji Rp172 Juta, Apa Tugas Kepala Otorita IKN dan Wakilnya?
Usia Pensiun Beda-Beda, Ini Dampaknya ke Klaim BPJS Ketenagakerjaan
Golkar Bantah Surya Paloh Tawarkan Duet Anies-Airlangga di Pilpres 2024
Advertisement
58 Konten Pengemis Online Kena Takedown, TikTok Paling Banyak
Transmart Milik Chairul Tanjung Kian Menyusut, Tinggal Segini Jumlahnya
Airlangga-Surya Paloh Bertemu, Bahas soal Reshuffle?
Ini 8 Penyakit Paling Banyak Menguras Duit BPJS Kesehatan
Advertisement
BUMN Siap Perkuat Industrialisasi Pangan
Resmi! Jokowi Tetapkan Gaji Kepala Otorita IKN Rp172 Juta
Muspusdirla Fasilitasi Program Cinta Tanah Air
Advertisement
HPSN 2023, Pengelolaan Sampah demi Capai Zero Emisi
Berita Pilihan
- Digaji Rp172 Juta, Apa Tugas Kepala Otorita IKN dan Wakilnya?
- Sempat Tertunda karena Pandemi, Pembangunan Masjid Agung Jateng di Magelang Akhirnya Dimulai
- Purnawirawan Penabrak Mahasiswa UI Ingin Nyaleg
- Jokowi dan Anies Baswedan Diduga Saling Sindir di Instagram
- Indonesia Tak Kena Resesi Seks! Angka Kelahiran Tembus 2,18 Persen
Advertisement
Fokus Pengembangan Gunungkidul Beralih dari Selatan ke Utara
Advertisement
Seru! Ini Detail Paket Wisata Pre-Tour & Post Tour yang Ditawarkan untuk Delegasi ATF 2023
Advertisement
Berita Populer
- Awas! Ada Link Palsu Pendaftaran Kartu Prakerja
- Pembangunan Rusun di 2023 Ditarget 5.379 Unit, Termasuk untuk Pekerja IKN
- Pertimbangan Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet & Ketidakhadiran 2 Menteri Nasdem di Ratas
- Enam Kejadian Gempa Guncang Indonesia Rabu Dini Hari
- Sri Mulyani Masuk Bursa Calon Gubernur Bank Indonesia, Berapa Jumlah Kekayaannya?
- 49 Siswa Madrasah Tewas Dalam Kecelakaan Kapal Terbalik di Pakistan
- Keluarga Mahasiswa UI Korban Kecelakaan Laporkan Polres Jaksel ke Ombudsman
Advertisement
Advertisement
