Advertisement
Ini Sejumlah Solusi yang Ditawarkan BI untuk Mengatasi Kemiskinan di DIY

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA– Kenaikan angka kemiskinan di DIY pada September 2022 berdampak pada tingkat gini ratio atau ketimpangan ekonomi DIY yang mencapai 0,459 (September 2022). BI mencatat, angka tersebut merupakan tertinggi se-Indonesia.
Rasio gini pada September 2022 meningkat 0,020 poin jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2022 yang besarnya 0,439 dan meningkat 0,023 poin dibandingkan dengan rasio gini September 2021 yang sebesar 0,436. Kenaikan rasio gini ini terjadi baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan.
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
"Berdasarkan hasil asesmen yang kami lakukan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DIY, terdapat beberapa hal perlu dilakukan pemerintah. Di antaranya berupaya terus menciptakan lapangan kerja baru," kata Direktur Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Yogyakarta Budiharto Setyawan melalui rilisnya, Jumat (20/1/2023).
Bank Indonesia, kata Budi, sangat mendukung kesuksesan DIY dalam menjaga keberlangsungan proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah. Menurutnya, proyek strategis yang berlanjut sampai dengan 2025 perlu terus dikawal agar dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar/lokal.
Bank Indonesia juga mendorong pemerintah daerah untuk mengawal optimalisasi penggunaan dana desa, agar memiliki multiplier effect yang besar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Dana desa apabila dimanfaatkan secara swakelola dan padat karya, diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa, sehingga harapannya dapat mempercepat proses penurunan kesenjangan antara desa dan kota," katanya.
Instansinya juga mengapresiasi upaya DIY dalam meningkatkan upah minimum provinsi (UMP) 2023, sehingga tidak lagi menjadi yang terendah di Indonesia. "Kenaikan UMP ini penting terutama untuk mengurangi gap pendapatan penduduk DIY dengan penduduk pendatang, sehingga diharapkan dapat memperbaiki gini ratio," ujar Budi.
BACA JUGA: Kartu KSJPS Segera Disalurkan untuk Warga Miskin Jogja
Pemda juga diminta untuk terus memberikan perhatian serius terhadap isu sosial yang berkembang di masyarakat. "Kami sangat mendukung upaya Pemda DIY maupun Pemerintah Kota dan Kabupaten yang menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama, dalam mengantisipasi potensi konflik antar kelompok. Kami turut mengapresiasi respons cepat dari Pemda dalam mengatasi isu sosial yang berkembang, sehingga tidak merusak citra positif DIY," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Berita Pilihan
- Sempat Tertunda karena Pandemi, Pembangunan Masjid Agung Jateng di Magelang Akhirnya Dimulai
- Purnawirawan Penabrak Mahasiswa UI Ingin Nyaleg
- Jokowi dan Anies Baswedan Diduga Saling Sindir di Instagram
- Indonesia Tak Kena Resesi Seks! Angka Kelahiran Tembus 2,18 Persen
- Cerita Mbak Niken Klaten Hilang 2 Bulan: Motor Dibawa Cowok, Pulang Naik Ojek
Advertisement

Amankan ATF, Puluhan Polisi Disiagakan sejak YIA hingga Jembatan Bantar
Advertisement

Seru! Ini Detail Paket Wisata Pre-Tour & Post Tour yang Ditawarkan untuk Delegasi ATF 2023
Advertisement
Berita Populer
- Waspada TBC: Temukan, Obati Sampai Sembuh!
- Duh! Disparitas Pendidikan Warga Desa dan Kota Masih Tinggi, Segini Perbandingan Angkanya
- Sebar Hoaks Penculikan Anak, Warga Klaten Minta Maaf
- 7 Bandara Baru Dibangun di 2023, Ini Daftarnya
- Siap-Siap Indonesia Bakal Impor Beras, Gula, dan Kedelai
- Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Parpol Jadi Sorotan
- Tinggalkan PSI, Rian Ernest Pilih Berlabuh di Partai Golkar
Advertisement
Advertisement