Ini Sejumlah Solusi yang Ditawarkan BI untuk Mengatasi Kemiskinan di DIY

Abdul Hamied Razak

Jum'at, 20 Januari 2023 - 20:47 WIB

Bhekti Suryani

Ini Sejumlah Solusi yang Ditawarkan BI untuk Mengatasi Kemiskinan di DIY

Foto Ilustrasi. - Ist/Freepik

Harianjogja.com, JOGJA– Kenaikan angka kemiskinan di DIY pada September 2022 berdampak pada tingkat gini ratio atau ketimpangan ekonomi DIY yang mencapai 0,459 (September 2022). BI mencatat, angka tersebut merupakan tertinggi se-Indonesia.

Rasio gini pada September 2022 meningkat 0,020 poin jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2022 yang besarnya 0,439 dan meningkat 0,023 poin dibandingkan dengan rasio gini September 2021 yang sebesar 0,436. Kenaikan rasio gini ini terjadi baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan.

"Berdasarkan hasil asesmen yang kami lakukan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DIY, terdapat beberapa hal perlu dilakukan pemerintah. Di antaranya berupaya terus menciptakan lapangan kerja baru," kata Direktur Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Yogyakarta Budiharto Setyawan melalui rilisnya, Jumat (20/1/2023).

Bank Indonesia, kata Budi, sangat mendukung kesuksesan DIY dalam menjaga keberlangsungan proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah. Menurutnya, proyek strategis yang berlanjut sampai dengan 2025 perlu terus dikawal agar dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar/lokal.

Bank Indonesia juga mendorong pemerintah daerah untuk mengawal optimalisasi penggunaan dana desa, agar memiliki multiplier effect yang besar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Dana desa apabila dimanfaatkan secara swakelola dan padat karya, diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa, sehingga harapannya dapat mempercepat proses penurunan kesenjangan antara desa dan kota," katanya.

Instansinya juga mengapresiasi upaya DIY dalam meningkatkan upah minimum provinsi (UMP) 2023, sehingga tidak lagi menjadi yang terendah di Indonesia. "Kenaikan UMP ini penting terutama untuk mengurangi gap pendapatan penduduk DIY dengan penduduk pendatang, sehingga diharapkan dapat memperbaiki gini ratio," ujar Budi.

Pemda juga diminta untuk terus memberikan perhatian serius terhadap isu sosial yang berkembang di masyarakat. "Kami sangat mendukung upaya Pemda DIY maupun Pemerintah Kota dan Kabupaten yang menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama, dalam mengantisipasi potensi konflik antar kelompok. Kami turut mengapresiasi respons cepat dari Pemda dalam mengatasi isu sosial yang berkembang, sehingga tidak merusak citra positif DIY," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News