Advertisement
Elon Musk Bakal Izinkan Iklan Kampanye Politik di Twitter
_1670903783.jpg)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Miliarder Elon Musk akan memperluas iklan politik di Twitter untuk memfasilitasi percakapan publik seputar topik-topik penting.
Kebijakan ini akan diterapkan dalam beberapa pekan mendatang. Meski demikian belum ada rincian lebih lanjut terkait aturan baru ini, sebagaimana dilansir dari Bloomberg pada Rabu (4/1/2023).
Advertisement
"Kami percaya iklan berbasis sebab-akibat dapat memfasilitasi percakapan publik seputar topik-topik penting. Hari ini, kami melonggarkan kebijakan iklan kami untuk iklan. Kami juga berencana untuk memperluas iklan politik yang kami izinkan dalam beberapa pekan mendatang," cuit akun resmi @TwitterSafety pada Selasa (3/1/2023).
Meskipun tidak dijelaskan apa saja yang akan berubah, hal ini bertentangan terhadap kebijakan larangan iklan oleh kandidat, pejabat terpilih, dan partai politik yang pertama kali diumumkan pada tahun 2019 oleh salah satu pendiri Twitter, Jack Dorsey.
Dorsey membenarkan larangan tersebut, yang sempat menarik kemarahan kampanye pemilihan kembali Presiden Donald Trump saat itu, dengan mengatakan bahwa jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli.
BACA JUGA: Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, PDIP Hadapi Semua Parpol
Namun, sejak Elon Musk mengakuisisi Twitter senilai US$44 miliar, CEO Tesla itu menuduh adanya penyensoran oleh kepemimpinan platform media sosial sebelumnya dan memberlakukan perubahan luas dengan sedikit peringatan.
Perusahaan juga mengakhiri kebijakan yang mencegah penyebaran misinformasi Covid-19, mengembalikan akun Trump dan tokoh sayap kanan lain, juga melarang pengguna melacak jet pribadi Elon Musk. Twitter saat ini mengizinkan beberapa iklan ekonomi, lingkungan, dan sosial, meskipun dengan batasan. Perusahaan ini juga akan melonggarkan kebijakannya untuk iklan yang sama di AS.
Iklan politik adalah sumber pendapatan kecil bagi Twitter sebelum adanya larangan tersebut dengan jumlah penjualan kurang dari US$3 juta selama pemilihan paruh waktu AS 2018.
Namun, pelonggaran itu dapat membantu perusahaan yang sekarang berjuang untuk menekan kerugian pendapatan iklan karena merek-merek besar menarik diri dari platform media sosial tersebut di tengah kekhawatiran terhadap kebijakan moderasinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jelang Libur Waisak, 368.470 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
- Menteri HAM Natalius Pigai Menilai Bagus Rencana Gubernur Jabar Mengirim Siswa Nakal ke Barak Militer
- Satgas Koperasi Merah Putih Resmi Dibentuk, Zulkifli Hasan Jabat Ketua
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
Advertisement

Tanah Tutupan di Bantul Sudah Bersertifikat, Warga Tuntut Ganti Rugi JJLS
Advertisement

Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makanan untuk Jemaah Haji Indonesia Disajikan dalam Empat Warna Wadah
- Donald Trump Sebut India dan Pakistan Sepakat Gencatan Senjata karena Mediasi Amerika Serikat
- Gencatan Senjata India dan Pakistan Resmi Dimulai
- Polisi Turunkan Paksa Atribut Bendera dan Spanduk Ormas
- Stok Beras Capai 3,6 Juta Ton, Pemerintah Akan Bangun 25 Ribu Gudang Darurat
- Kemenkopolkam: Berantas Premanisme Berkedok Ormas Lewat Penindakan Hukum
- Viral Pengamen Rusak Bus Primajasa, 1 Pelaku Diringkus dan 1 Orang Buron
Advertisement