Advertisement
Kominfo Blokir 7.089 Fintech Ilegal di Platform Digital
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memberikan pemaparan saat wawancara dengan Bisnis Indonesia di Jakarta, Kamis (27/10/2022). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan pemblokiran terhadap 7.089 fintech ilegal di berbagai platform digital. Hal itu dilakukan sejak 2017 hingga 9 Desember 2022.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, mengatakan penanganan pinjaman online (Pinjol) illegal di ruang digital ini dilakukan bersama Satgas Waspada Investasi (SWI).
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
“7.089 fintech ilegal di berbagai platform digital ini berupa konten fintech ilegal di media sosial, file-sharing, ataupun aplikasi fintech tanpa izin,” kata Johnny dikutip dari laman Kemenkominfo, Kamis (15/12/2022).
Johnny mengklaim pihaknya memiliki surveilance system baik alphabetic maupun numerical yang terus bekerja non-stop untuk mengawasi ruang digital agar digunakan sebagaimana mestinya.
Baca juga: Tok! DPR Akhirnya Sahkan Omnibus Law Keuangan UU PPSK
Selain melakukan pemantauan, dia mengungkapkan pihaknya juga terus mendorong pertumbuhan fintech di Indonesia dengan menghadirkan ekosistem digital yang kondusif melalui berbagai kebijakan.
“Di samping penggelaran ICT infrastructre upstream dan Infrastruktur TIK hilir, kita juga melakukan penanganan berbagai konten fintech yang melanggar peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan, keamanan bertransaksi secara digital terus diperkuat dari segi regulasi melalui pengesahan Undang-Undang No.27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Menurut Johnny, aturan yang disahkan pada September 2022 itu dibuat untuk mendorong keamanan data pribadi dalam transaksi keuangan, serta memfasilitasi penyediaan sertifikasi elektronik.
“Tolong diperhatikan, UU ini berlaku bagi seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat termasuk lembaga perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan fintech,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tiga Kelas BPJS Dihapus, Menkes Tegaskan Tak Ada Perubahan Tarif
Lahan Terdampak Belum Dibayar, Ahli Waris Blokade Akses Tol
Advertisement
Siap-Siap! Ruas Tol Bakal Uji Coba Transaksi Nirsentuh hingga Akhir 2023
Panglima TNI Sebut Keberadaan Pilot Susi Air Sudah Terdeteksi
Tarik Dukungan ke Ganjar, Kelompok Sukarelawan GP Mania Bubar
Pemerintah Pangkas Target 1.000 Kilometer Jalan Tol Beroperasi di 2024
DPR Desak BPKH Tanggung 50 Persen Biaya Setiap Jemaah Calon Haji
Advertisement
Operator Jalan Tol Siapkan Cara Cegah Kemacetan saat Mudik Lebaran
Penjelasan BMKG Terkait Klaim HAARP AS Jadi Penyebab Gempa di Turki
AP I Bidik 68 Juta Penumpang Pesawat Tahun Ini
Petinggi Golkar Curiga Ada Pihak Ingin Amandemen UUD 1945
Curhat Mensos Risma Ke DPR, Bansos Rp412 Miliar Diblokir Sri Mulyani
Advertisement
Berita Pilihan
- Dianggap Sukses Kurangi Emisi dari Sektor Kehutanan, Indonesia Terima Rp718 Miliar
- Akhirnya, Ruben Onsu Lolos dari Gugatan Rp100 Miliar
- 2023, DPUPKP Bantul akan Aspal 39 Ruas Jalan
- Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru Bergetar Sampai 1,5 jam
- Foto Bangunan di Turki Sebelum dan Sesudah Diluluhlantakkan Gempa
Advertisement
Tujuh Instansi di Lingkungan Pemkab Bantul Terima Penghargaan dari Ombudsman
Advertisement
Buyer Terkesan saat Membuat Ecoprint & Jalan-jalan ke Tamansari
Advertisement
Berita Populer
- Pertamina Catat 4,3 Juta Kendaraan Daftar Aplikasi MyPertamina, Buntut Pembatasan BBM Subsidi
- Ini Daftar Konglomerat Pemilik Maskapai Penerbangan Populer di Indonesia
- Relawan GP Mania Bubar, Bukti Jokowi Tingggalkan Ganjar?
- Bripda HS, Anggota Densus 88 Pelaku Pembunuhan Sopir Taksi Online
- Polisi Minta Maaf & Cabut Status Tersangka Mahasiswa UI, Keluarga Tolak Damai
- Banyak Pemda Pertahankan Status Kemiskinan di Daerahnya, Kenapa?
- Pemerintah Akan Tetapkan Vaksin Booster Berbayar Rp100.000
Advertisement
Advertisement
