PPh Final UMKM Persen Kini Hanya untuk WP Pribadi dan Koperasi
Pemerintah mencoret CV, firma, dan PT umum dari penerima PPh Final UMKM 0,5% untuk menutup celah penghindaran pajak.
Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto/Dok.Biro Pers Istana
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah mengurusi soal pemilihan presiden (pilpres) selama menjabat. Hinca menyebut sikap SBY tak seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
Jokowi berkelakar bahwa pada 2024 merupakan tahun kemenangan Prabowo Subianto jika maju sebagai calon presiden (capres) RI.
"Saya ini dua kali menjadi Walikota Solo menang, kemudian ditarik di Jakarta sekali menang. Selanjutnya, dua kali di Pemilu Presiden, menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini [Pilpres 2024] jatah Pak Prabowo," ujar Jokowi disambut teriakan penonton di iNews Tower, Senin (7/11/2022).
Hinca mengaku memang tak ada yang salah dengan pernyataan Jokowi. Meski begitu, dia membandingkan pernyataan Jokowi tersebut dengan sikap SBY selama menjabat jadi presiden pada 2004 hingga 2014.
BACA JUGA: Begini Hasil Survei Jika Pilpres Digelar Hari Ini
"Saya kira sah-sah saja bicara di situ, mendukung Si A, tetapi era kami, eranya pak SBY, sama sekali tidak pernah mau ikut cawe-cawe, apalagi menentukan, siapalah ini, siapa itu. Enggak pernah ikut campur sampai selesai," ujar Hinca kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Dia berpendapat seharusnya seorang presiden fokus menjalankan pemerintahan sampai selesai. Soal penerusnya, lanjutnya, biarkan rakyat yang menentukan.
"Siapa penggantinya yang akan datang, siapapun itu, itu pilihan rakyat. Kan bukan pilihan presiden," jelasnya.
Hinca pun khawatir dengan dorongan Jokowi akhir-akhir kepada menteri-menterinya untuk maju dalam ajang Pilpres 2024. Apalagi, jelasnya, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengizinkan menteri maju capres 2024 tanpa harus mengundurkan diri.
"Saya kira presiden tidak mesti terlalu jauh ikut meramaikan bursa pencapresan, justru sebaliknya mengajak para menteri-menteri bekerja serius mengurus pemerintahan dan negara ini terutama perekonomian kita yang belum baik-baik saja," ucap pria yang juga anggota Komisi III DPR tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Pemerintah mencoret CV, firma, dan PT umum dari penerima PPh Final UMKM 0,5% untuk menutup celah penghindaran pajak.
Empat wisatawan terseret ombak Pantai Jungwok Gunungkidul saat hendak berfoto. Seorang wisatawan asal Solo meninggal dunia.
Kemenhub mendirikan posko darurat di Pelabuhan Trisakti untuk menangani insiden Kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Masalembo.
DPRD DIY mendorong penanganan kekeringan melibatkan seluruh OPD, tidak hanya BPBD, dengan dukungan koordinasi dan anggaran memadai.
Debit Sungai Tinalah Kulonprogo surut saat kemarau. Kondisi ini membuat wisata keceh diminati, tetapi wisatawan diminta tetap waspada.
Kejagung mengungkap Ferry Boboho mengembalikan Rp5 miliar pada Agustus 2026. Uang itu bagian dari Rp40 miliar Tan Kian.