Advertisement
Bukan Kaleng-Kaleng, Harta Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Capai Rp8,91 Miliar, Ini Daftarnya...

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak yang baru saja dilantik dikabarkan memiliki harta senilai Rp8,91 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK di elhkpn.kpk.go.id, pada periode 2021.
Johanis dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Ketua KPK di Istana Kepresidenan pada Jumat (28/10/2022).
Advertisement
Kekayaan Johanis terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp4,57 miliar yang tersebar di empat titik wilayah, tepatnya di kawasan Kabupaten Karawang dan Jakarta Timur.
Untuk alat transportasi dan mesin, harta kekayaan Johanis sebesar Rp230 juta dengan perincian satu mobil Toyota Corella Sedan tahun 1997, satu mobil Honda CR-V Jeep tahun 2004, satu mobil Willys Universal CJ 7 tahun 1980, dan satu motor Yamaha Mio tahun 2011.
Selain itu, Johanis punya harta bergerak senilai Rp55 juta. Dia juga memiliki surat berharga senilai Rp200 juta.
BACA JUGA: Benarkah Gagal Ginjal Akut karena E.coli? Ini Penjelasannya...
Kemudian, dia juga memiliki harta kas dan setara kas senilai Rp3,84 miliar. Pada 2021, Johanis tak tercatat memiliki hutang. Artinya, total kekayaannya sebesar Rp8.911.168.628.
Sekadar informasi Johanis Tanak merupakan Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Johanis pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada 1983.
Kemudian, dia melanjutkan pendidikannya di Universitas Airlangga hingga mendapatkan Gelar Doktor Program Studi Ilmu Hukum pada Juni 2019.
Dalam rekam jejaknya, dirinya juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Bahkan, sempat menjadi Direktur Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung.
Dia juga pernah menangani perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang melibatkan mantan Gubernur Sulawesi Tengah Mayjeni TNI (Purn) HB Paliudju.
Ketika Johanis menetapkan Paliudju sebagai tersangka, dia mengaku sempat dipanggil Jaksa Agung saat itu, M. Prasetyo.
Kebetulan, Paliudju dan M. Prasetyo merupakan kader dari Partai NasDem. Johanis mengklaim bahwa dirinya coba meyakinkan Prasetyo bahwa Paliudju memang terbukti melakukan korupsi.
BACA JUGA: Danamon, Adira dan MUFG Dorong Pertumbuhan Pembiayaan Otomotif di Indonesia
Selain itu, Johanis juga coba menyampaikan bagaimana publik memandang negatif jika Jaksa Agung diangkat dari partai politik. Akhirnya, menurut Johanis, Prasetyo tetap memerintahkan Johanis untuk menahan Paliudju.
Cerita tersebut dia sampaikan saat menjalani seleksi calon pimpinan KPK pada 2019 lalu.
Pada 2019, Johanis ikut dalam seleksi calon pimpinan KPK. Namun, dirinya tak lolos usai mendapatkan nol suara di DPR. Nama Johanis Tanak kemudian diusulkan oleh Presiden Jokowi sebagai calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli.
Johanis Tanak bersaing dengan I Nyoman Wara. Selanjutnya, Johanis terpilih melalui voting, di mana dirinya mendapatkan 38 suara, sedangkan Wara hanya memperoleh 14 suara. Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (29/9/2022) pun mengesahkan Johanis sebagai Wakil Ketua KPK baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pengaturan Skor Liga 2 Indonesia, Klub Suap Wasit hingga Rp1 Miliar
- Sederet Artis yang Raup Cuan dari TikTok Shop
- Ini Modus Tersangka Pengaturan Skor Liga 2 Indonesia
- TikTok Dilarang Jualan, 6 Juta Penjual dan 7 Juta Kreator Bisa Gulung Tikar
- Ingat! BPJS Kesehatan Tidak Menanggung Biaya Berobat 21 Kondisi Penyakit
Advertisement

Grebeg Maulud Kraton Jogja, Ratusan Warga Berebut Gunungan Hasil Bumi
Advertisement

Tiket Gratis Masuk Ancol, Berlaku Bagi Pengunjung Tak Bawa Kendaraan Bermotor
Advertisement
Berita Populer
- Harga Tiket Kereta Cepat Bandung-Jakarta Mulai dari Rp250.000 hingga Rp350.000
- Harga Beras di Indonesia Lebih Mahal dari Vietnam & Filipina, Ini Penyebabnya
- Cak Imin Sebut Food Estate Era Jokowi Gagal, Usul Manajemen Bisnis Rakasasa
- Ketum PSI Kaesang Pangarep Diusulkan Jadi Cabup Boyolali 2024
- Jokowi Perintahkan LRT Dibangun Sampai Bogor
- Bursa Karbon Resmi Meluncur, Bagaimana Nasib Emiten Energi Fosil?
- Kemenkeu Raup Pajak Digital Rp14,57 Triliun dari TikTok hingga Shopee
Advertisement
Advertisement