Pemerintah Obral Insentif di IKN

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah harus menarik minat investor untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sejumlah insentif yang diberikan pemerintah dinilai belum cukup.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bima Yudhistira menilai obral insentif bukan satu-satunya pertimbangan investor untuk menanamkan uangnya di IKN. Namun, kondisi makroekonomi termasuk ancaman resesi global, naiknya suku bunga dan selisih kurs jadi faktor utama.

"Investor tidak hanya mengumpulkan dana dari internal, tapi juga melalui skenario pinjaman baik domestik maupun luar negeri, di tengah naiknya suku bunga. Biaya pinjaman akan lebih mahal sehingga menambah cost of financing proyek di IKN. Soal selisih kurs, berpengaruh terhadap biaya material konstruksi terutama yang didatangkan dari impor, plus penyesuaian upah yang akan lebih tinggi tahun depan karena inflasi. Variabel tadi perlu dihitung secara cermat oleh calon investor," kata Bima kepada Bisnis, Senin (24/10/2022).

Dia menambahkan kendati pemerintah telah menerbitkan UU IKN sebagai dasar hukum. Namun, investor mempertimbangkan kepastian hukum pascapemilu 2024.

Menurutnya, dengan alasan kondisi resesi dan pelebaran defisit fiskal bisa saja presiden terpilih 2024 menerbitkan Perppu untuk menunda sementara pembangunan IKN Nusantara. Risiko politik punya beban besar bagi pengusaha, apalagi investasi yang dibutuhkan berorientasi jangka panjang.

Selain itu, faktor imbal hasil diproyek IKN karena rencana awal adalah pemindahan ibu kota pemerintahan bukan kawasan industri atau kawasan komersial akan menentukan minat investor.

"Bicara soal IRR [internal rate of return], tentu investor belajar soal imbal hasil beberapa proyek infrastruktur komersial seperti bandara dan jalan tol yang rendah, apalagi IKN pusat pemerintahan bukan bisnis," jelasnya.

Sebelumnya, Otorita IKN Nusantara menyatakan tawaran untuk berinvestasi di Ibu Kota Baru mendapatkan respons yang sangat positif dari para investor. Minat investasi yang tercatat 25 kali lebih besar dari lahan yang disediakan pada tahap awal.

Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono menjelasksan pada tahap awal pihaknya telah menyediakan lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 921 hektare yang siap untuk digarap.

Dia mengatakan, dalam penjajakan pasar yang telah digelar, antusiasme dari para investor untuk terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara tercatat sangat besar.

"[Ketersediaan lahan] dibandingkan yang minat itu, lebih banyak minatnya 25 kali. Artinya 25 kali lebih besar dari lahan yang tersedia," ujar Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com