Advertisement
KPK soal Permintaan Hukuman Adat untuk Lukas Enembe: Bukan Penegakan Hukum Positif
Gubernur Papua Lukas Enembe (kiri) tiba di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/10)./ANTARA FOTO - Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons permintaan pengusutan perkara korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe dengan hukum adat. Hanya saja untuk kejahatan korupsi secara hukum acara formil maupun materiil harus menggunakan hukum positif
Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya menghargai keberadaan hukum adat di Indonesia
Advertisement
Hanya saja, kata Ali, untuk kejahatan korupsi secara hukum acara formil maupun materiil harus menggunakan hukum positif yang berlaku secara nasional.
"Perihal apabila hukum adat kemudian juga akan memberikan sanksi moral atau adat kepada pelaku tindak kejahatan, hal tersebut tentu tidak pada proses penegakan hukum positif sesuai UU yang berlaku," kata Ali kepada wartawan, dikutip Kamis (13/10/2022).
Baca juga: Ini Daftar Orang Kaya Pemilik Jalan Tol di Indonesia
Ali meyakini para tokoh masyarakat Papua tetap teguh menjaga nilai-nilai luhur adat yang diyakininya, termasuk nilai kejujuran dan antikorupsi.
"Sehingga tentunya juga mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di Papua," kata Ali.
Lebih lanjut, KPK menyayangkan pernyataan dari penasihat hukum Lukas, yang seharusnya tahu dan paham persoalan hukum, sehingga bisa memberikan nasihat-nasihat secara professional.
"Kami khawatir statement yang kontraproduktif tersebut justru dapat menciderai nilai-nilai luhur masyarakat Papua itu sendiri," kata Ali.
Hukuman Adat
Adapun, pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, menyebut warga Papua meminta pengusutan perkara dilakukan secara adat. Hal ini lantaran Lukas merupakan kepala suku di Papua.
"Masyarakat Papua mau selesaikan secara hukum adat Papua," kata Aloysius.
Lukas Enembe sendiri sampai sekarang belum memenuhi panggilan penyidik KPK. Lukas dikabarkan masih sakit. Kendati demikian, tidak ada kejelasan mengenai penyakit yang diderita Gubernur Papua tersebut.
Di sisi lain, penyidik KPK tak kunjung melakukan aksi tegas kepada Lukas Enembe. Mereka khawatir jika penjemputan paksa Lukas Enembe akan memakan korban jiwa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemenkop UKM Targetkan RUU Perkoperasian Disahkan Akhir 2023
Marak Penyelewengan BBM, Pertamina Sanksi 59 SPBU
Ingat! BPJS Kesehatan Tidak Menanggung Biaya Berobat 21 Kondisi Penyakit
Advertisement
Jokowi Akan Hadir di KTT Asean-GCC di Riyadh Oktober 2023
Harga Pangan Hari Ini 26 September 2023, Beras Terus Merangkak Naik
Dukung Pemerintah CEKAL Stunting, PLN Sigap Salurkan Bantuan
Advertisement
Kaesang Akui Privilege Anak Jokowi Daya Tarik Jadi Ketua Umum PSI
Indonesia Butuh Payung Hukum untuk Energi Terbarukan
Kaesang Ketum, PSI Sindir Partai Tua Tidak Bisa Regenerasi
Muhaimin Sebut Konstelasi Politi Berubah Usai Kaesang Jadi Ketum PSI
Advertisement
Berita Pilihan
- Ingat! BPJS Kesehatan Tidak Menanggung Biaya Berobat 21 Kondisi Penyakit
- Sidang Kasus Korupsi BTS Kominfo, JPU Hadirkan Sejumlah Saksi untuk Johnny Plate
- Komisaris Pertamina Baru, Bambang Suswantono Miliki Harta Rp10,9 Miliar
- Kereta Cepat WHOOSH, dari Jebakan Utang China hingga Buang-Buang Uang
- Cerita Soebronto Laras dan Kecintaannya pada Otomotif
Advertisement
Aliran Air Selokan Mataram Dimatikan Sebulan, Petani Menjerit
Advertisement
Tiket Gratis Masuk Ancol, Berlaku Bagi Pengunjung Tak Bawa Kendaraan Bermotor
Advertisement
Berita Populer
- Anak Usaha Telkom, Metranet Sepakati Kerja Sama antara Uzone.id dengan Populix
- Kantor Bupati dan DPRD Gorontalo Dibakar, Polisi: Motifnya Cuma Ikut-ikutan
- Bertindak Asusila di Rumah Warga, WNA Italia Dideportasi
- Menteri Bahlil Tuding Ada Pihak Asing Terlibat di Konflik Pulau Rempang
- Anak Perwira TNI Ditemukan Tewas Terbakar di Ujung Landasan Lanud Halim Perdanakusuma
- Kaesang Bakal Tentukan Dukungan ke Prabowo atau Ganjar Usai Minta Pendapat Kader
- Kaesang Ungkap Alasan Pilih Gabung PSI Ketimbang Partai Besar: 2024 Ada di DPR
Advertisement
Advertisement
