Advertisement
Begini Tiga Opsi Pemerintah Soal Nasib Tenaga Honorer

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) masih terus mengkaji isu penghapusan tenaga honorer di lingkup pemerintahan.
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan tiga opsi dalam program penghapusan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara (ASN) yang direncanakan rampung pada 2024.
Advertisement
Opsi pertama, yaitu tidak mengangkat semua non-ASN. Skenario kedua, mengangkat semua tenaga honorer, atau ketiga, mengangkatnya secara bertahap sesuai dengan prioritas, yakni pendidikan dan kesehatan.
“Nanti akan kami kaji yang terbaik bersama DPR, Kemenkeu dan juga melihat potensi di lapangan,” ujarnya di Jakarta, dikutip Rabu (12/10/2022).
Azwar bersama pihaknya pun mengaku tengah dilema karena keinginan publik agar ASN Indonesia lincah dan cepat serta berstandar Internasional.
“Di sisi lain, ada dilema-dilema bagaimana sistem rekrutmen ini kadang tidak berjalan profesional, zona nyaman, dan seterusnya. Itulah dilema-dilema yang kami hadapi dan ini sedang kami cari alternatif terus menerus ya,” lanjutnya.
Azwar juga menyebutkan, bukan masalah dari ketersediaan SDM yang kurang, melainkan saat ini untuk tenaga pendidik dan kesehatan masih kurang merata.
BACA JUGA: Aremanita yang Sempat Dijenguk Jokowi Meninggal, Korban Kanjuruhan Jadi 132
“Problemnya soal pemerataan SDM ternyata formasi di seluruh indonesia sudah kami siapkan dari tahun ke tahun yang di Maluku, Papua, Kalimantan. Tetapi setahun setelah itu mereka pindah ke kota dan pindah ke jawa. Akhirnya ASN P3K numpuk di Jawa,” paparnya.
Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Puskesmas Indonesia (Apkesmi) mencatat jumlah tenaga kesehatan honorer di seluruh wilayah Indonesia jauh lebih banyak dari tenaga kesehatan yang berstatus Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Merujuk data Apkesmi, dari sekitar 10.373 puskesmas di Indonesia, komposisi tenaga kesehatan (nakes) honorer mencapai 60 hingga 70 persen, sedangkan yang berstatus ASN hanya 30 sampai 40 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Kembali Bangun Permukiman Ilegal di Tepi Barat, Sebanayk 2.339 Unit
- Polisi Tangkap Sejumlah Orang Mengaku Wartawan yang Memeras Warga
- Kemenag Imbau Masyarakat Cek Arah Kiblat Secara Mandiri pada 15-16 Juli 2025
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
Advertisement

Wakil Bupati Bantul Apresiasi Turnamen Liga Nyeker Mandingan, Isi Liburan Sekolah
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Satgas Pangan Polri Tindaklanjuti Laporan Dugaan 212 Produsen Beras Nakal, Empat Orang Diperiksa
- Pentagon Akui Rudal Iran Menghantam Pangkalan Udara Al Udeid milik AS di Qatar
- Wacana Pemberangkatan Jemaah Haji Menggunakan Kapal Laut Ditolak BP Haji
- Penerima Bansos Bermain Judol, Cak Imin Tegaskan Akan Ada Sanksi Tegas
- Kecelakaan KMP Tunu Pratama, Nelayan Temukan Satu Jenazah Diduga Penumpang
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Tim SAR Temukan Bangkai Kapal Tunu dalam Posisi Terbalik di Dasar Laut Selat Bali
Advertisement
Advertisement