Begini Tiga Opsi Pemerintah Soal Nasib Tenaga Honorer
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) masih terus mengkaji isu penghapusan tenaga honorer di lingkup pemerintahan.
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan tiga opsi dalam program penghapusan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara (ASN) yang direncanakan rampung pada 2024.
Advertisement
Opsi pertama, yaitu tidak mengangkat semua non-ASN. Skenario kedua, mengangkat semua tenaga honorer, atau ketiga, mengangkatnya secara bertahap sesuai dengan prioritas, yakni pendidikan dan kesehatan.
“Nanti akan kami kaji yang terbaik bersama DPR, Kemenkeu dan juga melihat potensi di lapangan,” ujarnya di Jakarta, dikutip Rabu (12/10/2022).
Azwar bersama pihaknya pun mengaku tengah dilema karena keinginan publik agar ASN Indonesia lincah dan cepat serta berstandar Internasional.
“Di sisi lain, ada dilema-dilema bagaimana sistem rekrutmen ini kadang tidak berjalan profesional, zona nyaman, dan seterusnya. Itulah dilema-dilema yang kami hadapi dan ini sedang kami cari alternatif terus menerus ya,” lanjutnya.
Azwar juga menyebutkan, bukan masalah dari ketersediaan SDM yang kurang, melainkan saat ini untuk tenaga pendidik dan kesehatan masih kurang merata.
BACA JUGA: Aremanita yang Sempat Dijenguk Jokowi Meninggal, Korban Kanjuruhan Jadi 132
“Problemnya soal pemerataan SDM ternyata formasi di seluruh indonesia sudah kami siapkan dari tahun ke tahun yang di Maluku, Papua, Kalimantan. Tetapi setahun setelah itu mereka pindah ke kota dan pindah ke jawa. Akhirnya ASN P3K numpuk di Jawa,” paparnya.
Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Puskesmas Indonesia (Apkesmi) mencatat jumlah tenaga kesehatan honorer di seluruh wilayah Indonesia jauh lebih banyak dari tenaga kesehatan yang berstatus Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Merujuk data Apkesmi, dari sekitar 10.373 puskesmas di Indonesia, komposisi tenaga kesehatan (nakes) honorer mencapai 60 hingga 70 persen, sedangkan yang berstatus ASN hanya 30 sampai 40 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Program Makan Bergizi Gratis, Pemkab Bantul Petakan Kalurahan Pemasok Ikan Segar
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Presiden Prabowo dan PM Inggris Sepakat Dukung Gencatan Senjata di Gaza
- RUU Tax Amnesty Tiba-tiba Masuk Prolegnas, Pengamat: Prioritas Saat Ini Justru RUU Perampasan Aset
- Bareskrim Polri Pulangkan DPO Judi Online Situs W88 dari Filipina
- KJRI Hamburg Jerman Resmi Melayani Permohonan Paspor Elektronik
- Koperasi Diminta Bergerak Ikut Bantu Pelaku UMKM dan Perangi Rentenir
- Pembangunan Kesehatan di Indonesia Berkembang, Hanya Saja Masih Menghadapi Kesenjangan dengan Negara Maju
- Berani ke Italia, Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant Bisa Ditangkap
Advertisement
Advertisement