Baru Dilantik, Sultan Punya Program Kontrak 35.000 Hektare Tanah dengan Petani Jogja

Harianjogja.com, JAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan akan memprioritaskan empat program dalam 5 tahun kepemimpinannya ke depan.

Dia memerinci, salah satu prioritas programnya adalah terkait dengan kontrak 35.000 hektare tanah dengan petani menjadi upaya pemerintah provinsi setempat meningkatkan kecukupan pangan.

“Kami ada 4 prioritas, kemiskinan, ketimpangan wilayah, kecukupan pangan, dan lingkungan. Jadi, kalau pangan tadi juga kami laporkan ke Presiden, di mana kami punya kontrak dengan pemilik tanah petani itu 35.000 hektare untuk ditanami pangan,” tuturnya kepada wartawan, Senin (10/10/2022).

Menurutnya, kecukupan pangan memang menjadi salah satu prioritas dalam program kerja setelah dirinya dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027.

Lebih lanjut, dia menjelaskan kontrak tersebut berdurasi 10 tahun dan bisa diperpanjang, di mana 35 ribu hektare lahan yang dikontrak harus ditanami untuk pangan, khususnya beras.

Meski begitu, dia menyatakan para petani pemilik lahan tetap memiliki keleluasaan apabila ingin keluar dari kontrak tersebut atau menjual kepemilikan tanah mereka.

“Itu boleh, tapi nanti Bapak/Ibu Bupati harus bisa mengganti dengan [lahan] petani lain sesuai dengan yang akan keluar itu berapa hektare," katanya.

BACA JUGA: Ini Temuan KontraS di Kanjuruhan, Kekerasan Sistematis hingga Minimnya Bantuan untuk Suporter

Alasannya adalah untuk memastikan keberlangsungan program penguatan ketahanan pangan lewat keberadaan lahan tanam tetap, apalagi program itu sudah cukup lama dilakukan dan telah membuahkan hasil positif terhadap kebutuhan beras DIY.

"Itu yang kami lakukan selama tujuh tahun ini kami produksinya berlebih. Kami hanya butuh setiap tahun 667.000 ton kira-kira segitu, tetapi produksinya sudah 980.000 ton," ujarnya.

Alhasil, dia mengatakan bahwa kelebihan produksi tersebut, peruntukan dan harga jualnya di pasaran diserahkan secara bebas kepada para petani.

Tidak hanya itu, dia melanjutkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY juga terus melakukan pendataan dan verifikasi kecukupan pangan di setiap desa di wilayah mereka.

"Desa-desa mana yang kecukupan pangan dan desa-desa mana yang belum kecukupan pangan, karena kondisi geografisnya tidak memungkinkan untuk surplus," katanya.

Sebelumnya, Jokowi juga berpesan secara khusus kepada Kepala Daerah Yogyakarta untuk fokus pada dua hal yakni pengendalian harga pangan dan inflasi daerah. 

"Yang paling penting, saya tadi titip kepada beliau untuk urusan yang berkaitan dengan harga pangan dan inflasi supaya menjadikan fokus perhatian,” ujarnya usai pelantikan. 

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terpilih masa jabatan tahun 2022 - 2027 di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 10 Oktober 2022.

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dilantik adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X sebagai Wakil Gubernur DIY.

Pasangan terpilih terlebih dahulu menerima petikan Surat Keputusan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta. Bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan didampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, gubernur dan wakil gubernur terpilih kemudian melakukan prosesi kirab menuju Istana Negara.

Pelantikan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih digelar berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/P Tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X secara resmi mengemban tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY setelah diambil sumpah jabatan oleh Kepala Negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com