Insentif Fiskal Difokuskan ke Industri Padat Karya, Ini Alasannya
BKPM menjadikan penyerapan tenaga kerja sebagai syarat utama insentif fiskal demi dorong investasi padat karya.
Anies Baswedan (kiri) saat Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022). Partai NasDem resmi mengusung Anies Baswedan maju jadi capres untuk Pemilu 2024./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA–Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024 pada Senin (3/10/2022).
Sebelumnya, Nasdem mengusulkan tiga nama dalam rapat kerja nasional (rakernas) pada Juni lalu. Ketiga nama tersebut adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad H.M. Ali mengungkapkan partainya lebih memilih Anies karena menghormati status Ganjar dan Andika.
Ganjar, kata Ali, masih berstatus sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP). Gubernur Jawa Tengah ini pun menyatakan secara terbuka bahwa untuk mengusungnya sebagai capres harus meminta izin kepada sang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Artinya NasDem selalu berpikir dalam melakukan koalisi kita harus setara, tidak boleh ada yang lebih tinggi dari satu dengan yang lain, maka harus ada komunikasi," jelas Ali kepada awak media di Nasdem Tower, Selasa (4/10/2022).
Ali juga memastikan bahwa belum ada pembicaraan serius antara Nasdem dengan PDIP untuk 'meminang' Ganjar sebagai capres. NasDem, kata Ali, tak mau melangkahi PDIP untuk mengusung Ganjar di Pilpres 2024.
Sementara itu, terkait Jenderal Andika, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengaku sudah menjalin komunikasi. Meskipun begitu, NasDem harus mempertimbangkan statusnya sebagai anggota TNI aktif.
Pada saat yang sama, Anies juga masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta saat dideklarasikan jadi capres usungan NasDem.
Namun, Ali menjelaskan bahwa jabatan sipil yang diemban Anies berbeda dengan jabatan militer yang diemban Jenderal Andika.
“Jabatan Anies kan jabatan sipil, jabatan Andika jabatan yang enggak dibolehin itu [militer]. Jadi lebih kepada proses saling menghargai,” ujar Ali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI-Bisnis.com
BKPM menjadikan penyerapan tenaga kerja sebagai syarat utama insentif fiskal demi dorong investasi padat karya.
PSI Bantul merampungkan kepengurusan di 17 kapanewon dan 76 DPRt, lalu memulai konsolidasi dan pendidikan politik menuju Pemilu 2029.
Kasus HIV/AIDS di Gunungkidul bertambah 36 hingga Mei 2026. Dinkes mencatat 372 pasien rutin berobat, termasuk 13 anak.
Survei LKPI mencatat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,3% pada semester I 2026.
Program Listrik Desa ditargetkan diluncurkan pada Agustus 2026. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut jadwal peresmian masih difinalisasi.
Dewas KPK mengkaji dugaan pelanggaran etik Staf Administrasi KPK Setya Budi Dias dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang.