Advertisement
Progresif, Kuba Resmi Legalkan Pernikahan Sesama Jenis Setelah Referendum
_1661140382.jpg)
Ilustrasi LGBTQ - Bloomberg
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kuba akhirnya melegalkan perkawinan sesama jenis lewat referendum. Mayoritas penduduk Kuba mendukung pernikahan sesama jenis untuk untuk meningkatkan perlindungan bagi kaum minoritas.
Dewan Pemilihan Nasional Kuba menyatakan 74,1 persen dari mereka yang memenuhi syarat untuk memilih dalam referendum nasional pada Minggu (25/9/2022) telah memberikan suara. Sebagaimana dikutip CNN.com, Selasa (27/9/2022), dengan 94% suara dihitung kemarin, sebanyak 3.936.790 memilih mendukung dan 1.950.090 menentang. Angka itu menunjukkan dukungan yang luar biasa untuk undang-undang baru yang lebih menghormati hak asasi manusia.
Undang-undang keluarga yang baru memberikan perlindungan yang lebih besar kepada perempuan, anak-anak dan orang tua. Produk legislasi itu juga memungkinkan pasangan LGBTQ untuk menikah dan mengadopsi anak.
Selama beberapa dekade, orang-orang LGBTQ di Kuba menghadapi diskriminasi di pulau yang dikelola komunis itu. Pada awal 1960-an, setelah Fidel Castro mengambil alih kekuasaan, banyak kaum gay dikirim ke kamp kerja pemerintah bersama para pembangkang politik.
Meskipun homoseksualitas dilegalkan di Kuba pada tahun 1979, banyak pria dan wanita gay mengatakan bahwa mereka masih menghadapi diskriminasi terbuka.
Mariela Castro, putri mantan presiden Kuba Raul Castro, secara terbuka mengadvokasi melalui lembaga yang didanai pemerintah untuk hak-hak yang lebih baik bagi kaum gay, lesbian dan transgender. Namun dorongan untuk kesetaraan yang lebih besar menghadapi tentangan keras baik dari luar maupun dari dalam pemerintah Kuba.
BACA JUGA: Penembakan di Sekolah Rusia, Korban Tewas hingga 13 Orang
Pada 2018, legislator Kuba mengabaikan ketentuan yang akan melegalkan pernikahan sesama jenis di tengah kekhawatiran bahwa reaksi homofobia akan menurunkan jumlah pemilih referendum untuk menyetujui konstitusi baru.
Tahun berikutnya, polisi Kuba membubarkan parade damai hak LGBTQ dengan mengatakan para pengunjuk rasa tidak memiliki izin untuk mengadakan rapat umum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Solopos
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
UGM Jadi Peraih Penghargaan Terbanyak pada Anugerah Merdeka Belajar Tahun 2023
Gerindra Tunjuk Mantan Anggota Komnas HAM Jadi Jubir Bidang HAM
Waspadai Gelombang Tinggi Dua Hari ke Depan, Ini Penjelasan BMKG
Kasi Intelijen Bea Cukai Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Komoditas Emas
Advertisement
Pembebasan Pilot Susi Air, Mahfud Tolak Intervensi Internasional
Jokowi Tegaskan Akan Ikut Cawe-cawe Suksesi Pilpres 2024, Ini Alasannya
Antisipasi Serangan Bjorka, BPJS Ketenagakerjaan Anggarkan IT Rp300 Miliar
Advertisement
Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menolak
Penipu Tiket Coldplay Ditangkap Polres Malang di Probolinggo
Dugaan Korupsi, Kantor Bea Cukai Digeledah Kejagung
Alasan Jokowi Tak Restui Gibran Jadi Cawapres: Belum Cukup Umur
Advertisement
Pesan Kemenag untuk Calon Jemaah Haji Lansia
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Ada Tenda Terapung untuk Pengalaman Berkemah yang Berbeda, Mau Coba?
Advertisement
Berita Populer
- Pengendara Moge yang Tabrak Santri di Ciamis Menyerahkan Diri
- Ingat! Gaji Ke-13 ASN yang Cair 5 Juni 2023 Tak 100 Persen
- Kumpulan Ucapan Selamat Hari Lahir Pancasila 2023
- Kejanggalan Proyek BTS Kominfo Telah Lama Terendus
- Ada Rentetan Gempa, BMKG Imbau Warga Salatiga Tetap Tenang
- 13 Ruas Tol Baru Ditargetkan Beroperasi pada Akhir 2023
- Lewat Gardu Pintar, OMG Sebarkan Semangat Belajar
Advertisement
Advertisement
