Advertisement
Mahfud: Peraih WTP Belum Tentu Bebas Korupsi
Mahfud Sebut Kementerian dan Lembaga Peraih WTP Belum Tentu Bebas Korupsi / ANTARA FOTO/Reno Esnir - aww.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak menjamin integritas sebuah lembaga.
Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, Mahfud menjelaskan status WTP tidak menjamin sebuah lembaga bebas dari korupsi hanya dengan menilai kesesuaian antara transaksi dan buku laporan keuangan.
Advertisement
"WTP tak jamin tak ada korupsi. Sebab WTP hny menilai kesesuaian antara transaksi dan buku LK [laporan keuangan]," tulis Mahfud seperti dikutip pada Sabtu (24/9/2022).
Hal tersebut, lanjut Mahfud, dapat dibuktikan dengan dua hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kini berstatus tersangka korupsi. Padahal, lembaga tersebut 14 kali menerima status WTP.
Baca juga: Ditangkap KPK dan Siap Buka-bukaan, Yosep Parera: Semua Aspek di Negara Kita Butuh Duit!
Selain MK, Mahfud juga menyebut institusi lain seperti Mahkamah Agung (MA), kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (Pemda), serta DPR RI/DPRD, yang masih tidak bisa lepas dari jerat kasus korupsi meski sudah mendapatkan status WTP.
"Kemarin ada OTT [operasi tangkap tangan] di MA dan bupati divonis karena suap untuk dapat WTP," kata Mahfud.
Adapun, cuitan Mahfud tersebut menjadi tanggapan terhadap komentar salah satu warganet yang mengomentari video terkait dana otonomi khusus (otsus) Papua yang sangat besar tetapi dikorupsi oleh pejabatnya.
"Kok bisa dapat WTP?" cuit warganet tersebut.
Sebagaimana diketahui, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh lembaga pemerintah, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai opini tertinggi terhadap laporan keuangan suatu institusi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tambang Ilegal Rusak 4.000 Hektare IKN, Pelaku Wajib Reforestasi
Sidang Praperadilan Delpedro Dkk Ricuh, Dipicu Penolakan Gugatan
Kasus Penghasutan Demo, Gugatan Praperadilan Khariq Ditolak
ASEAN Perkuat Aturan Dagang lewat ATIGA Upgrade
Advertisement
Sejarah dan Isi Teks Asli Ikrar Sumpah Pemuda Tahun 1928
Wapres Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis
KPK: Penindakan Tambang Ilegal Mandalika Tak Bisa Sendirian
Trump: Amerika Serikat Siap Jadi Mitra dan Sahabat ASEAN
Percepat Dekontaminasi, Satgas Cs-137 Relokasi 91 Warga Cikande
Advertisement
NTT Diguncang Gempa Magnitudo 6,3 Pagi Ini
Soeharto Dinilai Memenuhi Syarat Diusulkan Pahlawan Nasional
Puluhan Orang Terluka Akibat Penembakan di Washington
Menkum Temui Minta Dukungan China Terkait Royalti Hak Cipta
Kejagung: Pelaku Judol di Indonesia dari Anak SD hingga Tunawisma
Advertisement
Dokter Dikeroyok di Indramayu, 5 Orang Ditangkap Polisi
Berita Pilihan
Advertisement
18 Kandidat Lolos, Lelang 6 Jabatan Eselon II Bantul Tunggu Bupati
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Jawa Tengah Bakal Memiliki KRL, Ini Bocoran Rutenya yang Dilalui
- Peneliti Ungkap Jalan Kaki 4.000 Langkah Turunkan Risiko Kematian
- Pemkab Gunungkidul Tak Gegabah Bikin Rusunawa Baru, Begini Alasannya
- KA Purwojaya Anjlok, Perjalanan Sejumlah Kereta Api Dibatalkan
- Ungkap Kasus Proyek Kereta Cepat, Mahfud MD Siap Dipanggil KPK
- Soal Sumber Air Minum dari Sumur Bor, BPKN Bakal Klarifikasi Aqua
- Sultan HB X: Dialog Kebangsaan, Meneguhkan Persatuan dan Perdamaian
Advertisement
Advertisement
