China Dukung Indonesia Jadi Ketua Dewan HAM PBB 2026

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah China menyatakan dukungan kepada Indonesia untuk menjadi Ketua Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada periode 2026.

“China mendukung Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden baru Dewan HAM PBB dan siap meningkatkan dialog serta kerja sama dengan semua pihak,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Kamis.

Indonesia sebelumnya telah dipilih oleh anggota Kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM PBB untuk dinominasikan sebagai ketua badan PBB tersebut pada masa jabatan 2026. Penunjukan ini bertepatan dengan momentum 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.

Nominasi tersebut dijadwalkan akan ditetapkan secara resmi dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Jika ditetapkan, jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.

Lin Jian menegaskan kesiapan China untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mendorong multilateralisme dan pengembangan isu HAM internasional secara konstruktif.

“Kami siap bekerja sama untuk mempraktikkan multilateralisme sejati dan bersama-sama mempromosikan perkembangan isu hak asasi manusia internasional yang sehat,” katanya.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI pada Rabu (24/12) menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen memimpin jalannya sidang serta proses internal Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang.

Indonesia juga akan memanfaatkan momentum keketuaan tersebut untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama.

Keketuaan Dewan HAM PBB ditentukan melalui mekanisme rotasi kawasan. Pada 2026, giliran kepemimpinan berada di tangan Kelompok Asia-Pasifik. Indonesia sendiri saat ini tercatat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026.

Keanggotaan Dewan HAM PBB ditetapkan melalui pemungutan suara langsung dan rahasia oleh Majelis Umum PBB, dengan mempertimbangkan kontribusi negara kandidat dalam advokasi dan perlindungan HAM serta komitmen sukarela di bidang tersebut.

Dewan HAM PBB memiliki 47 kursi yang didistribusikan secara geografis, yakni Afrika (13 kursi), Asia-Pasifik (13 kursi), Amerika Latin dan Karibia (8 kursi), Eropa Barat dan negara lain (7 kursi), serta Eropa Timur (6 kursi).

Saat ini, Indonesia menempati kursi Dewan HAM PBB dari kawasan Asia-Pasifik bersama China, Jepang, Kuwait, Kepulauan Marshall, Qatar, Korea Selatan, Thailand, Bangladesh, Kirgizstan, Maladewa, dan Vietnam.

Adapun Biro Dewan HAM PBB terdiri atas lima orang, yakni satu presiden dan empat wakil presiden yang mewakili lima kelompok regional, dengan masa jabatan selama satu tahun sesuai siklus tahunan Dewan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara