Advertisement
DPRD Kabupaten Magelang Ingatkan Penanganan Dampak Kenaikan Harga BBM

Advertisement
MAGELANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang menyoroti penggunaan APBD Perubahan 2022 Kabupaten Magelang untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada perekonomian masyarakat.
Hal itu tertuang dalam pandangan umum DPRD terhadap Rancangan APBD Perubahan 2022 yang disampaikan dalam rapat paripurna Kamis (15/9/2022).
Advertisement
Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kabupaten Magelang menyebutkan dengan adanya kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) yang semula Rp367 miliar menjadi Rp402 miliar, maka Pemkab Magelang harus berusaha keras untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemandirian daerah.
"Pemkab perlu kembali mengoptimalkan penggalian potensi PAD sebagai sumber pendapatan daerah, mengambil langkah strategis dengan melakukan terobosan yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan pelayanan publik dan kemandirian daerah," tulis Ketua F-PDIP, Grengseng Pamuji.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menilai kenaikan harga BBM tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan efek domino yang akan muncul setelah kebijakan tersebut ditetapkan. Di antaranya adalah peningkatan angka inflasi, penurunan daya beli masyarakat hingga naiknya harga kebutuhan pokok.
"Angka kemiskinan di Kabupaten Magelang 11,91 persen, padahal target RPJMD 2019-2024, pada 2021 sebesar 8,78 persen sampai 9,78 persen, sehingga melebihi. Kami mohon Bupati dan jajaran segera mengambil langkah strategis menanggulangi kemungkinan peningkatan angka kemiskinan yang disebabkan kenaikan harga BBM," tulis Ketua F-PKS, Dalami Nur Sidiq.
BACA JUGA: Siasat Mendukung Puan Maharani Jadi Capres 2024, Dewan Kolonel Dibentuk
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) merasa harus memastikan masyarakat terlayani oleh negara dan hidup sejahtera, serta tidak ada ruang penyimpangan dan penyelewengan bantuan sosial berupa BLT BBM.
Dalam penyaluran BLT BBM, ternyata menimbulkan kegaduhan karena penerima bantuan adalah orang yang sama dengan penerima BPNT sehingga masyarakat yang tidak menerima bantuan dan terdampak langsung dengan kenaikan BBM mengadu.
"Mereka sebenarnya sudah masuk DTKS, tetapi regulasi tidak mampu meng-cover. Kami usul kepada Bupati untuk memberi arahan kepada kepala desa dan badan permusyawaratan desa agar bantuan yang kuotanya terbatas benar-benar diberikan kepada orang-orang yang tidak menerima bantuan dan sudah masuk DTKS," tulis Ketua Fraksi Gerindra, Agus Sugiyono.
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) mengingatkan agar RAPBD Perubahan 2022 mementingkan upaya pemulihan ekonomi, yakni melalui penguatan UMKM dan usaha lain yang berbasis pada sektor primer dalam menunjang ekonomi kerakyatan.
"Perlu mendorong kebangkitan pertumbuhan ekonomi berbasis keluarga dan lingkungan masyarakat/komunitas, di samping memberi ruang inovasi dan kreativitas masyarakat," tulis Ketua Fraksi Golkar, Joko Anariyanto.
Ketua Fraksi Amanat Demokrat, Bambang Surendro mengingatkan Pemda memperhatikan kondisi yang memungkinkan inflasi tinggi, maka penggunaan anggaran pelu cermat dan seksama, supaya tidak overlap dengan arah pembangunan yang direncanakan.
"Untuk menjaga keadaan tersebut maka dalam menggunakan anggaran harus mendasarkan skala prioritas," katanya.
Kerja Keras
Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan, Muhamad Sobikin melihat bahwa beberapa OPD masih harus kerja keras untuk memenuhi target pendapatan sampai akhir tahun.
"Hal ini bisa dilihat dari beberapa dinas yang berkorelasi pada PAD masih tertatih-tatih bahkan prosentasenya rata-rata masih di kisaran angka 50%. Padahal tahun anggaran tinggal menyisakan efektif empat bulan. Bagaimana Bupati memberikan warning?"katanya.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menyarankan Silpa RAPBD Perubahan 2022 sebesar Rp328 miliar diprioritaskan pada 10 program prioritas.
"Silpa yang begitu besar tersebut dalam implementasi untuk perencanaan 10 program prioritas," kata Ketua F-PKB, Sukur Akhadi.
Sementara itu, Bupati Magelang, Zaenal Arifin menegaskan akan mengambil kebijakan dan langkah strategis dalam rangka menanggulangi peningkatan angka kemiskinan yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement