Advertisement
Waduh, Menteri PPN/Bappenas Sebut Ada Eselon 1 yang Terima BLT
Penyaluran BLT BBM dan Sembako di Kota Tangerang oleh Pemerintah melalui Kantor Pos. Setiap Keluarga Penerima Manfaat akan mendapatkan bantuan yang diterima senilai Rp600.000 - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menekankan pentingnya pemutakhiran data yang benar-benar memiliki akurasi yang tinggi, lengkap, dan mencakup seluruh penduduk dalam melindungi dan menyejahterakan rakyat Indonesia.
Suharso menyampaikan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam perlindungan sosial baik di tingkat Pusat hingga desa melalui program-program sosial. Namun, program tersebut seringkali tak tepat sasaran.
Advertisement
Bahkan, dia mengungkapkan, hingga saat ini ada Eselon 1 yang masih mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT. “Sampai hari ini Eselon 1, derajatnya Eselon 1 masih mendapatkan BLT, sampai hari ini. Padahal saya sudah sampaikan sejak 2020 tetapi sampai tahun ini Pak Mendagri, Pak Kemal Faruk itu masih mendapatkan BLT. Alhamdulillah meskipun kemudian disalurkan ke orang lain yang lebih berhak,” ucap Suharso, Rabu (14/9/2022).
BACA JUGA: Ada Rekening Anggota Polisi di Akun Judi Online, Begini Jawaban Polri
Oleh karena itu, menurut dia, upaya pemerintah dalam perlindungan sosial perlu diperkuat, disatupadukan, disempurnakan, terutama agar perlindungan sosial tersebut benar-benar efektif mencapai tujuannya dan bisa mengurangi exclusion dan inclusion error. Hal tersebut bisa tercapai dengan adanya Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek.
Regsosek merupakan program pendataan kondisi sosial ekonomi penduduk, mulai dari demografi, perumahan, keadaan disabilitas, status kepemilikan aset, hingga informasi geospasial. Regsosek ini dilakukan untuk seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali, termasuk presiden dan seluruh pejabat negara.
Suharso menuturkan, melalui informasi penduduk yang komprehensif dan universal, Regsosek akan mampu menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk dan meningkatkan ketepatan sasaran-sasaran program pemerintah, tidak saja bantuan sosial tetapi juga peningkatan daya saing UMKM yang rata-rata dimiliki penduduk kelas menengah dan bawah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
Pemerintah Segera Menyusun Data Tunggal Kemiskinan
Advertisement
Pekan Depan Dipanggil, Firli Bahuri Diminta Kooperatif
Puncak Arus Mudik Liburan Natal Diprediksi Terjadi pada 24 Desember
Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
Advertisement
Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
Polri Sebut Telah Menindak 85 Influencer yang Promosikan Judi Online
Advertisement
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Cek Lokasi dan Jadwal SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini, Sabtu 23 November 2024
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- KJRI Hamburg Jerman Resmi Melayani Permohonan Paspor Elektronik
- Koperasi Diminta Bergerak Ikut Bantu Pelaku UMKM dan Perangi Rentenir
- Pembangunan Kesehatan di Indonesia Berkembang, Hanya Saja Masih Menghadapi Kesenjangan dengan Negara Maju
- Berani ke Italia, Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant Bisa Ditangkap
- Pemerintah Inggris Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran
- Momen Pilkada Sleman 2024, Harda Tulus Mengabdi dan Ingin Ikhlas Melayani
- 687 Warga Negara Asing Terjaring Operasi Jagratara, Pelanggaran Izin Tinggal Mendominasi
Advertisement
Advertisement
