Rumah Rapuh Roboh di Sragen Timpa Nenek 83 Tahun hingga Meninggal
Rumah roboh di Sragen menimpa Satiyem, 83, hingga meninggal. Korban berada di teras saat bangunan rumahnya ambruk.
Calon penumpang masih banyak terlihat saat arus balik pasca-Lebaran pada Senin (10/6/2019) di Terminal Wates./Harian Jogja-Fahmi Ahmad Burhan
Harianjogja.com, SRAGEN — Para pelaku usaha angkutan umum di wilayah Kabupaten Sragen bersiap menaikkan tarif angkutan senilai Rp1.000/penumpang untuk penyesuaian dengan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Tarif angkutan pedesaan yang semula Rp5.000/penumpang naik jadi Rp6.000/penumpang.
Kenaikan tarif angkutan itu berlaku mulai Minggu (4/9/2022). Sebelumnya Presiden Joko Widodo memutuskan harga BBM jenis pertalite naik dari Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter, biosolar dari Rp5.150/liter menjadi Rp6.800/liter, dan pertamax dari Rp12.500/liter menjadi Rp14.500/liter.
Seorang sopir angkutan pedesaan dengan trayek Sragen-Tangen, Samin, 63, saat berbincang dengan Solopos.com, Minggu siang, mengungkapkan naiknya harga BBM berdampak pada pelaku usaha angkutan umum. Samin yang tinggal di Katelan, Tangen, berharap penumpang bisa memaklumi kenaikan tarif tersebut.
“Tidak usah ramai-ramai, saya kira pelanggan kami sudah bisa menyadari harga BBM naik sehingga tarifnya [angkutan] pun naik Rp1.000 mulai hari ini. Biasanya Rp5.000 per orang naik menjadi Rp6.000 per orang,” ujar Samin yang mengaku sudah menjadi sopir angkutan sejak 1982.
Samin mengatakan dengan kenaikan harga BBM tersebut, untuk beli solar otomatis naik dari biasanya Rp60.000/hari menjadi Rp80.000/hari. “Sekarang itu angkutan umum mencari penumpang itu susah. Pelanggannya ya tinggal para bakul-bakul itu,” ujarnya.
Pemilik angkutan umum Sragen-Tangen, Wiryo, 50, menyampaikan dengan naiknya harga BBM otomatis mengikuti keputusan sesama pelaku usaha angkutan umum. Dia mengatakan kebutuhan solar untuk pulang pergi sekarang bisa sampai Rp100.000/hari padahal sebelumnya hanya Rp80.000/hari.
“Kami itu kadang pulang tidak bawa penumpang. Saya ke Pasar Bunder itu mengantarkan daun pesanan para bakul tempe di Pasar Bunder. Saat pulang ikut antre di terminal untuk mengangkut bakul kalau ada. Kalau tidak ada yang pulang nganggur,” jelasnya.
Penumpang Sepi
Pemilik angkutan umum Sragen-Kedawung, Tejo, 45, mengaku armada di jalur Sragen-Kedawung itu sekarang tinggal dua unit. Tejo menjadi salah satu sopir yang masih menjalankan trayek tersebut.
Sejak pagi Tejo masih nongkrong di terminal angkutan umum karena belum ada penumpang. Ia mengaku pelanggan tetapnya hanya bakul di Pasar Kedawung yang kulakan ke Pasar Bunder.
“Mereka ini kulakannya tidak setiap hari. Ada yang kulakan tiga hari sekali dan ada yang sepekan sekali. Jadi saya itu ya hanya melayani para bakul itu. Para penumpang lainnya memilih naik motor,” ujarnya.
Sepinya penumpang angkutan umum sudah terjadi sejak pandemi Covid-19 pada 2020. Sebelum pandemi, masih ada 1-2 orang penumpang selain bakul masih lumayan. Sejak pandemi itu, kata Tejo, praktis tidak ada penumpang.
“Kami baru mulai merangkak memperbaiki ekonomi malah harga BBM naik. Saya kira pertalite tak jadi naik. Kalau tahu mau naik ya tangki angkutan itu pasti saya penuhi dulu,” ujar Tejo yang tinggal di Karangmalang, Sragen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Rumah roboh di Sragen menimpa Satiyem, 83, hingga meninggal. Korban berada di teras saat bangunan rumahnya ambruk.
Wamenkomdigi Nezar Patria mengungkap empat prinsip pembangunan data center agar mendukung ekosistem AI dan ekonomi digital Indonesia.
DPRD Sleman mendorong perluasan pembayaran digital untuk meningkatkan PAD, memperkuat transparansi, dan meminimalkan kebocoran pendapatan.
Investasi Kulonprogo mencapai Rp121 miliar hingga triwulan III 2026. UMKM mendominasi, sedangkan sektor usaha besar masih minim.
Korea Selatan melelang 99 barang mewah sitaan penunggak pajak, mulai dari Rolex, Hermès, emas batangan hingga perhiasan.
RANS milik Raffi Ahmad mengungkap nilai kontrak influencer Rp14,69 miliar dengan Kementerian Kebudayaan dan KKP.