Advertisement
Inflasi Sedang Tinggi, Pemerintah Diminta Tunda Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus menjadi perbincangan publik. Ekonom Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira meminta pemerintah menunda rencana kenaikkan harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar, di tengah inflasi domestik yang mencapai 4,94 persen secara tahunan, tertinggi sejak Oktober 2015.
Bhima beranggapan manuver pemerintah yang belakangan ingin menaikkan harga BBM murah itu justru berpotensi menggiring Indonesia masuk pada fase stagflasi atau perlambatan ekonomi. Konsekuensinya, rencana pemulihan ekonomi nasional bisa molor tiga hingga lima tahun selepas pandemi Covid-19.
Advertisement
BACA JUGA: Hendak Terbitkan IPL Tol Jogja-YIA, Ini yang Jadi Pertimbangan Pemda DIY
“Imbasnya permintaan industri manufaktur bisa terpukul, serapan tenaga kerja bisa terganggu dan target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar,” kata Bhima saat dihubungi, Minggu (21/8/2022).
Berdasarkan catatan Celios, serapan subsidi energi domestik baru mencapai Rp88,7 triliun sepanjang Januari sampai Juli 2022. Di sisi lain, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 mencatatkan surplus Rp106,1 triliun atau 0,57 persen dari produk domestik bruto (PDB) periode Juli.
Artinya, Bhima menggarisbawahi, pemerintah turut menikmati kenaikkan harga minyak mentah di pasar internasional. Dia berharap pemerintah dapat mengalokasikan surplus APBN itu untuk menambal beban pada subsidi energi tahun ini.
“Pemerintah juga bisa secara paralel pangkas belanja infrastruktur, belanja pengadaan barang jasa di Pemda dan pemerintah pusat,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dari APBN diperkirakan bisa bengkak hingga Rp550 triliun apabila PT Pertamina (persero) tidak diizinkan menaikkan harga solar dan pertalite oleh pemerintah.
BACA JUGA: Warna-Warni Puluhan Layangan Warnai Langit Pantai Samas
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan lebarnya gap antara harga keekonomian dan harga jual solar dan pertalite pada saat harga minyak dunia tinggi mendorong perlunya penyesuaian harga BBM. Terlebih, terang Luhut, saat subsidi BBM yang ditopang oleh kantong negara saat ini sudah mencapai Rp502 triliun.
"Hingga saat ini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun," katanya melalui keterangan resmi, Minggu (21/8/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement

Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement