Advertisement
Jabatan Ferdy Sambo yang Disegani, Kadiv Propam Polri, Bintang 2 Rasa Bintang 5
Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan terkait pernyataan Kapolri terhadap penuntasan kasus kematian Brigadir Joshua di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa (9/8/2022). Pemerintah memberikan apresiasi kepada Kapolri dan Jajarannya terkait kemajuan kasus Brigadir Joshua dan penetapan tersangka baru. ANTARA FOTO/Reno Esnir - aww.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kekuasaan seorang Kepala Divisi (Kadiv) Profesi dan Pengamanan (Propam) berpangkat inspektur jenderal atau bintang dua seperti Ferdy Sambo sangat luas di tubuh Polri serasa bintang lima, sehingga disegani banyak pihak.
Kadiv Propam, jelas Mahfud, membawahi direktorat atau deputi yang punya wewenang untuk memeriksa hingga menghukum seorang polisi. Akibatnya, semua keputusan penting di kepolisian berada di tangan Ferdy Sambo.
Advertisement
“Kadiv Propam itu hanya bintang dua, tapi itu bisa bintang lima, karena satu-satunya [kekuasaan memeriksa hingga menghukum] itu ada pada dia [Kadiv Propam] semua, maka semua agak takut,” jelas Mahfud dalam siaran YouTube Akbar Faizal Uncensored dikutip pada Jumat (19/8/2022).
BACA JUGA: Polisi Tetapkan Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi Sebagai Tersangka
Oleh sebab itu, Mahfud akan menyiapkan memorandum terkait reformasi internal Polri untuk diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Memorandum akan merekomendasi pemisahan kekuasaan pada Divisi Propam, antara yang memeriksa hingga yang menghukum.
Dia mencontohkan pemisahan kekuasaan yang dimaksud seperti sistem ketatanegaraan Indonesia, parlemen dan pengadilan dipisah dan sejajar.
“Ya misalnya tadi, di Propam itu divisi-divisinya itu supaya dipisah, ikut kekuasaan saja yang klasik itu. Ada yang mengatur, ada yang memeriksa, ada yang menghukum, ada yang mengeksekusi,” urainya.
Mahfud sadar bahwa banyak pihak yang menginginkan Polri di bawah kementerian, seperti TNI di bawah Kementerian Pertahanan.
Meski begitu, menurut Mahfud, pemindahan Polri di bawah satu kementerian tertentu akan memerlukan waktu yang lama. Apalagi, lanjutnya, akan terjadi kegaduhan jika wacana tersebut disetujui.
“Tidak usah perubahan undang-undang, status polri di bawah kementerian, kalau itu gaduh nanti. Itu gaduh, saya sudah tahu akan gaduh,” ungkap Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
TNI Sterilkan Lokasi Ledakan Amunisi di Garut dari Masyarakat Sipil
Kasus Keracunan Makanan MBG di Bogor, BGN Sebut Akan Bertanggung Jawab
Kisah Dramatis, Tm SAR Gabungan Selamatkan Kucing dari Dalam Sumur
Waspada Penipuan! Jangan Tergiur Penawaran Haji Tanpa Visa Resmi
Advertisement
TNI Selidiki Masuknya Warga Sipil ke Lokasi Peledakan Amunisi TNI AD
Menbud Fadli Zon: Candi Borobudur Simbol Toleransi Umat Beragama
15 Jemaah Calon Haji Dipulangkan dari Emberkasi Solo, Ini Penyebabnya
Advertisement
Menteri Pigai Minta Seluruh Karyawan Kemenham Jadi Pembela HAM
4 Korban Longsor Samarinda Berhasil Ditemukan
Mantan Presiden Duterte Ditahan ICC Justru Terpilih Jadi Wali Kota Davao
Advertisement
Potensi Transaksi Narkoba di Indonesia Capai Rp524 Triliun Per Tahun
Berita Pilihan
- Profil Eddie Nalapraya, Bapak Pencak Silat Dunia yang Wafat di Usia 93 Tahun
- BNN Ungkap Wilayah Pesisir dan Perbatasan Rawan Peredaran Narkoba, Begini Polanya
- Seorang Perawat Rumah Sakit di Cirebon Diduga Lecehkan Remaja Disabilitas, Polisi Periksa 11 Saksi
- Mensos Usahakan Siswa Lulusan Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa
- Dukung Pengamanan Kejaksaan oleh TNI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR: Untuk Efektifkan Penegakan Hukum
Advertisement
Three Musketeers dari Gunungkidul Juara Turnamen Gateball Piala Wali Kota Jogja
Advertisement
Destinasi Kepulauan Seribu Ramai Dikunjungi Wisatawan, Ini Tarif Penyeberangannya
Advertisement
Berita Populer
- Ledakan di Garut Tewaskan 13 Orang, Prosedur Pemusnahan Amunisi Harus Dievaluasi
- Dukung Pengamanan Kejaksaan oleh TNI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR: Untuk Efektifkan Penegakan Hukum
- Polisi Tetapkan 5 Mahasiswa Sebagai Tersangka Perusakan saat Unjuk Rasa di Gedung DPR
- Mensos Usahakan Siswa Lulusan Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa
- Seorang Perawat Rumah Sakit di Cirebon Diduga Lecehkan Remaja Disabilitas, Polisi Periksa 11 Saksi
- Sekeluarga Tertimbun Tebing Longsor di Samarinda, Dua Meninggal Dunia, 2 Masih dalam Pencarian
- Presiden Prancis Emmanuel Macron Dituduh Pakai Narkoba Saat ke Ukraina, Ini Tanggapan Kantor Kepresidenan
Advertisement
Advertisement
