Menko Airlangga: RAPBN TA 2023 Usung Poduktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Harianjogja.com, JAKARTA — Di tengah berbagai gejolak tantangan global, perekonomian Indonesia mampu untuk tetap kokoh dan dapat tumbuh impresif dibandingkan sejumlah negara lain.

Angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,44% pada Q2 tahun 2022 menambah catatan positif pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah tumbuh di atas 5% selama tiga triwulan berturut-turut.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut juga tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/08), mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh sektor konsumsi dan ekspor yang meningkat.

Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengatakan pertumbuhan ekonomi yang impresif tersebut juga didukung oleh sektor lain yang tumbuh positif yakni sektor industri, pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan pertanian. Hilirisasi untuk kebijakan di sektor otomotif juga terbukti menjadi salah satu penghela atau pendorong sektor manufaktur.

Indeks Kepercayaan Konsumen juga berada di level optimis pada Juli 2022 yakni 123,2 dan penjualan ritel terus tumbuh pada Juli 2022 dan mencapai 8,7%. Prospek permintaan juga terus meningkat yang tercermin dari Purchasing Manager Index (PMI) yang terus berada di level ekspansi yakni 51,3 pada Juli 2022.

“Kualitas ekonomi juga membaik karena angka kemiskinan yang menurun, demikian juga tingkat pengangguran juga menurun,” kata Menko Airlangga.

Terkait stabilisasi harga dan inflasi, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah terus mendorong program kebijakan terkait dengan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan juga melakukan komunikasi secara efektif dengan masyarakat. Dengan demikian tantangan hiperinflasi di tahun ini dapat ditangani, begitu pula di tahun depan.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah terus mendorong UMKM yang salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang realisasinya hingga Juli 2022 relatif baik yakni tercatat mencapai 56% dari target.

Sedangkan total outstanding KUR sejak Agustus 2015 hingga 31 Juli 2022 sebesar Rp530 triliun yang diberikan kepada 36,56 juta debitur dengan NPL yang rendah yakni 1,03%.

“Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa salah satu yang bisa diandalkan ke depan adalah reformasi struktural,” ujar Menko Airlangga.

Percepatan implementasi reformasi struktural, termasuk implementasi Sovereign Wealth Fund, dapat menjadi alternatif untuk membiayai pembangunan ekonomi.

Pemerintah juga melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sejak tahun 2016 hingga Juni 2022 telah terdapat 135 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi sebesar Rp858 triliun.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan terkait sektor pangan dan sektor energi yang saat ini menjadi tantangan global. Dari segi ketahanan pangan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima Indonesia dari International Rice Research Institute memberikan confident bahwa penanganan sistem ketahanan pangan dan sistem pertanian di Indonesia terus membaik.

Dari sektor energi, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi dan kompensasi untuk energi sebesar Rp502,4 triliun.

"Pemerintah sedang melakukan review terkait dengan kebutuhan akibat dari kenaikan harga BBM baik dari volume maupun dari segi kebijakan selanjutnya. Dari kajian-kajian tersebut Pemerintah memperhitungkan potensi kenaikan inflasi dan juga terkait dengan efek terhadap PDB ke depan,” lanjut Menko Airlangga.

Terkait Rancangan APBN, Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun.

Pada tahun 2023 APBN ditujukan untuk mendukung peningkatan produktivitas dengan tetap mengoptimalkan fungsi shock absorber dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan antisipatif terhadap risiko ketidakpastian. Selain itu juga didorong untuk meningkatkan produktivitas bagi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Terkait perlindungan sosial, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News