Duit Rp10 Triliun Digelontorkan untuk Kartu Prakerja Tahun Depan

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan anggaran program Kartu Prakerja akan dialokasikan di kisaran Rp10 triliun.

Hal tersebut disampaikan Airlangga di sela-sela konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Gedung DJP, Jakarta Selatan pada Selasa (16/8/2022).

" [Anggaran untuk tahun depan] Kira-kira Rp10 triliun," katanya.

Anggaran ini turun dibandingkan anggaran 2022 sebesar Rp11 triliun. Apalagi, tahun depan pelaksanaan program Kartu Prakerja bakal digelar secara hybrid alias offline dan online.

Airlangga menyampaikan, memang anggaran antara pelatihan offline dan online akan berbeda.

Meski demikian, Airlangga mengungkapkan pelatihan secara hybrid tersebut perlu dibuat prototype dulu.

"Kan kita harus mulai dulu. Kalau untuk offline kan sudah ada pelatihan-pelatihan vokasi dan kalau model Kartu Prakerja tidak boleh sentralis di satu dua kota saja, tapi harus di berbagai wilayah," jelasnya.

Direktur Pelaksana Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari sebelumnya menyampaikan, pelatihan Kartu Prakerja akan digelar secara offline, setelah dua tahun lamanya dilaksanakan secara online.

Dia mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan pilot project program Kartu Prakerja offline dengan hati-hati.

"Kita sedang menyiapkan ya, dan kami di PMO intinya menyiapkan dengan hati-hati agar ketika diimplementasikan dapat memberikan hasil yang maksimal," kata Denni di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (16/6/2022).

Adapun secara total bansos dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun pada RAPBN 2023.

BACA JUGA: Beredar Kabar Gaji PNS Naik, Pidato Nota Keuangan Jokowi Bahas Ini soal ASN

Anggaran bansos tersebut akan terus diarahkan untuk mampu menjadi daya mungkin guna pengentasan kemiskinan dan kerentanan utamanya melalui perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Sebagaimana tercantum dalam Buku Nota Keuangan beserta Rancangan APBN (RABPN) TA 2023, sebagian besar anggaran perlindungan sosial dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat, yaitu melalui kementerian/lembaga dan non-k/l.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com