Advertisement
Duit Rp10 Triliun Digelontorkan untuk Kartu Prakerja Tahun Depan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan anggaran program Kartu Prakerja akan dialokasikan di kisaran Rp10 triliun.
Hal tersebut disampaikan Airlangga di sela-sela konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Gedung DJP, Jakarta Selatan pada Selasa (16/8/2022).
Advertisement
" [Anggaran untuk tahun depan] Kira-kira Rp10 triliun," katanya.
Anggaran ini turun dibandingkan anggaran 2022 sebesar Rp11 triliun. Apalagi, tahun depan pelaksanaan program Kartu Prakerja bakal digelar secara hybrid alias offline dan online.
Airlangga menyampaikan, memang anggaran antara pelatihan offline dan online akan berbeda.
Meski demikian, Airlangga mengungkapkan pelatihan secara hybrid tersebut perlu dibuat prototype dulu.
"Kan kita harus mulai dulu. Kalau untuk offline kan sudah ada pelatihan-pelatihan vokasi dan kalau model Kartu Prakerja tidak boleh sentralis di satu dua kota saja, tapi harus di berbagai wilayah," jelasnya.
Direktur Pelaksana Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari sebelumnya menyampaikan, pelatihan Kartu Prakerja akan digelar secara offline, setelah dua tahun lamanya dilaksanakan secara online.
Dia mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan pilot project program Kartu Prakerja offline dengan hati-hati.
"Kita sedang menyiapkan ya, dan kami di PMO intinya menyiapkan dengan hati-hati agar ketika diimplementasikan dapat memberikan hasil yang maksimal," kata Denni di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (16/6/2022).
Adapun secara total bansos dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun pada RAPBN 2023.
BACA JUGA: Beredar Kabar Gaji PNS Naik, Pidato Nota Keuangan Jokowi Bahas Ini soal ASN
Anggaran bansos tersebut akan terus diarahkan untuk mampu menjadi daya mungkin guna pengentasan kemiskinan dan kerentanan utamanya melalui perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Sebagaimana tercantum dalam Buku Nota Keuangan beserta Rancangan APBN (RABPN) TA 2023, sebagian besar anggaran perlindungan sosial dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat, yaitu melalui kementerian/lembaga dan non-k/l.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement

Sasar 2 Terminal di Gunungkidul, Kegiatan Jumat Bersih Jangan Hanya Seremonial Semata
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
- Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Advertisement