Advertisement
Kementerian PUPR Butuh Rp 43,7 Triliun Bangun IKN, untuk Beli Aspal, Semen, hingga Peralatan
Huma Betang Umai, karya SHAU Architectures, Studi APTA dan Cilaki memenangkan juara kedua desain Istana Wakil Presiden (Wapres) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara - Dok. Kementerian PUPR
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan pembangunaan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur mencapai Rp 43,7 triliun selama 2022-2024.
Ketua Bidang Pelaksanaan Transportasi Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Atyanto Busono mengatakan anggaran tersebut diperlukan hanya untuk pembangunan oleh Kementerian PUPR.
Advertisement
BACA JUGA: 3 Kecamatan di Bantul Ini Alami Hari Tanpa Hujan Lebih Lama, Sampai 2 Bulan
"Ini baru dari PUPR, kita sampai 2024 butuh dana Rp 43 triliun ini untuk kita saja," kata Atyanto di acara Seminar 'Mendukung Pemabngunan IKN Berkelanjutan' di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (4/8/2022).
Atyanto menuturkan jumlah anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan yang dilakukan beberapa bagian dari PUPR misalnya Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air, dan Ditjen Perumahan.
Adapun biaya tersebut merupakan total dari estimasi kebutuhan sumber daya material dan peralatan konstruksi. Beberapa di antaranya yaitu:
- Aspal sebanyak 396.620 ton
- Semen sebanyak 1.943.092. ton
- Baja sebanyak 425.418 ton
- Beton Pracetak 748.433 ton
- Peralatan 2.761 unit
Di sisi lain, Direktur Kelembagaan & Sumber Daya Konstruksi Kemen PUPR Nicodemus Daud mendorong pembelanjaan material untuk pembangunan kawasan IKN menggunakan produk dalam negeri yang sudah terintegrasi di e-Katalog.
Pasalnya, ia menunjukkan data utilitasi beberapa produk dalam negeri masih rendah, artinya masih banyak produk impor yang memenuhi pasar nasional.
"Maka selain semua elemen atau material pembangunan IKN itu mengarah pada ramah lingkungan, memiliki sertifikasi menjadi penting untuk memastikan semua pembangunan menggunakan sebanyak-banyaknya produk dalam negeri," kata Nicodemus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
Menteri Koperasi Minta Tambahan Anggaran untuk Kopdes Merah Putih
600 Ribu Rekening Bermasalah Bisa Dapat Bansos, Ini Syaratnya
Advertisement
Transparansi Pemilu, DPR Pertanyakan Dokumen Capres yang Dibatasi
Airlangga: Lima Program Prioritas Presiden Bisa Tampung 3 Juta Lebih Pekerja
Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
Pemerintah Alokasikan Rp9 Triliun Untuk Perbaikan Jalan Inpres
Advertisement
Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
Soal Kecelakaan di Bromo, Kemenhub Tunggu Hasil Investigasi KNKT
Korut Kecam Latihan Militer Bersama Korsel, Jepang dan AS
PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement
Hari Ini Ada Demo, Polisi Kerahkan 4.562 Personel Amankan Jakarta
Berita Pilihan
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Ini Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement
Terbaru! Jadwal KRL Jogja-Solo Selasa 16 September 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Gempa Magnitudo 3,1 Guncang Cilacap Dini Hari Ini
- Kematian Mahasiswa Unnes saat Demo di Semarang Sedang Diinvestigasi
- 7 Jenazah Korban Kecelakaan Bus RS Bina Sehat Dimakamkan di Jember
- Daftar 10 Negara yang Menolak Palestina Merdeka
- Polisi Selidiki Penyebab Kecelakaan Maut Bus Rombongan Rumah Sakit Bina Sehat
- Polisi Peru Tangkap Komplotan Pembunuh Diplomat Indonesia Zetro Purba
- Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus DJKA
Advertisement
Advertisement
