Advertisement

Pembebasan Lahan Ibu Kota Negara Belum Beres, Bagaimana Kelanjutan Proyeknya?

Afiffah Rahmah Nurdifa
Selasa, 26 Juli 2022 - 15:27 WIB
Budi Cahyana
Pembebasan Lahan Ibu Kota Negara Belum Beres, Bagaimana Kelanjutan Proyeknya? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin prosesi Kendi Nusantara atau penyatuan air dan tanah dari seluruh provinsi di Indonesia di kawasan Titik Nol Kilometer IKN, Kalimantan Timur pada Senin (14 Maret 2022). - Youtube Setpres

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah berupaya menyelesaikan pembebasan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sampai sekarang belum beres. Padahal, proyek IKN ditargetkan bakal resmi dimulai pada Agustus 2022.

Kementerian Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan upaya pembebasan lahan tidak akan menghambat pembangunan IKN Nusantara.

Advertisement

PROMOTED:  5 Mitos dan Fakta Kesehatan Anak ala Tokopedia Parents

BACA JUGA: Suporter Bola Bikin Rusuh di Jogja, Sultan: Kenapa Kekerasan Selalu Terjadi?

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) dan Badan Otorita IKN.

"Saat ini terus kita sudah berkoordinasi dengan Kakantah karena ada kawasan hutan di sana dan dengan kepala otoritas untuk menyelesaikan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)," kata Hadi dalam konferensi pers Rakernas Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Hadi menjelaskan bahwa RDTR yang dimaksud saat ini sudah selesai dan dalam proses penyerahan kepada Kepala Badan Otorita IKN.

Namun, saat ini yang masih berproses adalah pembebasan kawasan hutan. Menurut Hadi, setelah kawasan tersebut selesai, maka pembangunan akan langsung berjalan.

"Nah, kalau kawasan hutan sudah lepas, kemudian permasalahan tanah sudah lepas, maka RDTR sudah berjalan. Kemudian master plan yang dibuat oleh kepala otoritas itu bisa dijalankan, pembangunan langsung berjalan," ujarnya.

Advertisement

Ditemui di waktu yang sama, Juru Bicara (Jubir) Menteri ATR/BPN Teguh Hari Prihatono mengatakan lahan seluas 800 hektare saat ini masih dalam proses pembebasan. Namun, pihaknya memastikan akan segera selesai dalam waktu dekat dan tidak akan mempengaruhi proses pembangunan IKN.

"Karena kan proses pembangunannya bertahap, jadi tentu itu (pembangunan) juga berdasarkan prioritas-prioritas. Sementara untuk target 2024 bisa dipastikan tidak bermasalah," jelasnya.

Lebih lanjut, Teguh menegaskan bahwa kewenangan ATR/BPN ini adalah sebagai penyedia lahan. Adapun, Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN yaitu 256.142 hektare (ha) dengan Kawasan Pengembangan IKN seluas 199.962 ha.

Advertisement

BACA JUGA: Dapur Umum Buruh Gendong Jogja Dijadikan Sengketa, Komisi Informasi Teruskan Persoalan ke Pusat

"Lahan-lahan ini kan sementara masih ada yang di wilayah kewenangan lembaga maupun kementerian lain, ini yang sekarang sedang proses untuk penyerahan kepada kementerian ATR/BPN. Setelah penyerahan itu dan semuanya tertatata di kementerian ATR/BPN nanti akan disarahkan kepada otorita IKN," ungkapnya.

Berdasarkan arahan Menteri ATR/BPN Hadi, dia menjelaskan jika dalam proses pembebasan ada sengketa lahan yang terjadi, maka sudah sepatutnya hal ini dilakukan bersama melalui kerja sama, tak hanya ATR/BPN tetapi juga penegak hukum, pemerintah daerah, dan kejaksaan.

PROMOTED:  Kisah Dua Brand Kecantikan Lokal Raup Untung dari Tokopedia: Duvaderm dan Guele

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Piala Dunia 2022

Advertisement

alt

Dibuka untuk Umum! Ada 1.000 Lowongan Kerja di Job Fair UII Jogja

Jogja
| Kamis, 08 Desember 2022, 20:47 WIB

Advertisement

alt

Jalan Layang Paling Membingungkan di Dunia, Perlu 10 Menit Keluar Kalau Salah Jalur

Wisata
| Rabu, 07 Desember 2022, 23:07 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement