Karanganyar Diminta Setop Rekrut Guru Honorer

Harianjogja.com, KARANGANYAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar diminta menyetop perekrutan tenaga honorer bagi tenaga pendidik atau guru. Penyetopan ini terkait rencana penghapusan tenaga harian lepas (THL) oleh pemerintah pusat pada 2023 mendatang.

Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Sari Widodo, mengungkapkan nasib tenaga honorer yang ada saat ini tidak jelas ke depan dengan adanya rencana kebijakan penghapusan tersebut.

“Nasibnya belum tahu nanti kalau dihapus. Belum tahun kelanjutan mereka [THL] akan diangkat atau diberhentikan, sehingga jangan tambah dulu,” katanya kepada wartawan, Senin (25/7/2022).

Ia mengatakan pemerintah akan dibuat dilematis dengan keberadaan tenaga honorer. Jika diangkat, siapa yang menanggung gajinya. Sebaliknya jika diberhentikan, sekolah juga tak memiliki anggaran untuk memberi pesangon. Dengan kondisi ini, ia menilai pemkab sebaiknya tidak menambah honorer sepanjang regulasinya belum jelas.

“Mendingan tahun ini sampai besok 2023 jangan angkat honorer dulu karena regulasi belum jelas. Sekolah jangan beri PHP [harapan] juga. Kami tidak menafikan memang butuh SDM di kala ada pensiun besar-besaran,” katanya.

Sari Widodo menambahkan, saat ini bantuan operasional siswa (BOS) daerah telah dihapus. Anggaran BOS daerah terkena imbas refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19. Padahal keberadaan honorer di Kabupaten Karanganyar terbanyak ada pada tenaga pendidik dan kesehatan.

Menurut data yang diperoleh Solopos.com - Jaringan Harianjogja.com, dari situs referensi.data.kemdikbud.go.id yang dikutip pada Kamis (2/6/2022), diketahui jumlah guru honorer di Karanganyar ada sebanyak 1.873 orang. Sementara guru tidak tetap (GTT)/pegawai tidak tetap (PTT) kabupaten ada 369 orang.

Sementara guru tetap yayasan (GTY)/pegawai tetap yayasan (PTY) di Karanganyar ada 1.152 orang. Sementara guru dan pegawai kependidikan berstatus PNS ada 6.510 orang.

Selain honorer tenaga pendidik, ia juga menyoroti masih banyaknya sekolah dasar yang kekurangan murid. Ia pun mendukung Pemkab segera melakukan regrouping sekolah dengan minim siswa ini.

“Regrouping sekolah itu keputusan cerdas. Banyak sekolah negeri kekurangan murid. Guru juga kasihan tidak ada murid,” katanya. Setelah digabung, Pemkab bisa memanfaatkan lahan bekas sekolah tersebut.