Advertisement
Karanganyar Diminta Setop Rekrut Guru Honorer

Advertisement
Harianjogja.com, KARANGANYAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar diminta menyetop perekrutan tenaga honorer bagi tenaga pendidik atau guru. Penyetopan ini terkait rencana penghapusan tenaga harian lepas (THL) oleh pemerintah pusat pada 2023 mendatang.
Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Sari Widodo, mengungkapkan nasib tenaga honorer yang ada saat ini tidak jelas ke depan dengan adanya rencana kebijakan penghapusan tersebut.
Advertisement
“Nasibnya belum tahu nanti kalau dihapus. Belum tahun kelanjutan mereka [THL] akan diangkat atau diberhentikan, sehingga jangan tambah dulu,” katanya kepada wartawan, Senin (25/7/2022).
Ia mengatakan pemerintah akan dibuat dilematis dengan keberadaan tenaga honorer. Jika diangkat, siapa yang menanggung gajinya. Sebaliknya jika diberhentikan, sekolah juga tak memiliki anggaran untuk memberi pesangon. Dengan kondisi ini, ia menilai pemkab sebaiknya tidak menambah honorer sepanjang regulasinya belum jelas.
“Mendingan tahun ini sampai besok 2023 jangan angkat honorer dulu karena regulasi belum jelas. Sekolah jangan beri PHP [harapan] juga. Kami tidak menafikan memang butuh SDM di kala ada pensiun besar-besaran,” katanya.
Sari Widodo menambahkan, saat ini bantuan operasional siswa (BOS) daerah telah dihapus. Anggaran BOS daerah terkena imbas refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19. Padahal keberadaan honorer di Kabupaten Karanganyar terbanyak ada pada tenaga pendidik dan kesehatan.
Menurut data yang diperoleh Solopos.com - Jaringan Harianjogja.com, dari situs referensi.data.kemdikbud.go.id yang dikutip pada Kamis (2/6/2022), diketahui jumlah guru honorer di Karanganyar ada sebanyak 1.873 orang. Sementara guru tidak tetap (GTT)/pegawai tidak tetap (PTT) kabupaten ada 369 orang.
Sementara guru tetap yayasan (GTY)/pegawai tetap yayasan (PTY) di Karanganyar ada 1.152 orang. Sementara guru dan pegawai kependidikan berstatus PNS ada 6.510 orang.
Selain honorer tenaga pendidik, ia juga menyoroti masih banyaknya sekolah dasar yang kekurangan murid. Ia pun mendukung Pemkab segera melakukan regrouping sekolah dengan minim siswa ini.
“Regrouping sekolah itu keputusan cerdas. Banyak sekolah negeri kekurangan murid. Guru juga kasihan tidak ada murid,” katanya. Setelah digabung, Pemkab bisa memanfaatkan lahan bekas sekolah tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Advertisement

Damkarmat Bantul Tangani 140 Kejadian Kebakaran hingga September 2025
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
- Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
Advertisement
Advertisement