Advertisement
Wamen ATR BPN: Kalau Ada Tanah Muhammadiyah Diganggu, WA Saya!
Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni saat memberikan pidato di Milad Nasyiatul Aisyiyah. - Youtube
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Politikus PSI yang juga Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Raja Juli Antoni mengaku mendapatkan sejumlah laporan dari masyarakat mengenai tanah aset Muhammadiyah yang diganggu. Ia berjanji akan akan menuntaskan sejumlah persoalan pertanahan di tanah air untuk memberikan kepastian hukum.
"Sudah ada beberapa laporan, ada kasus di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sudah lahir keputusan MA, tetapi internal BPN-nya [diduga] bermain dengan pihak yang menganggu [tanah Muhammadiyah]. Kemudian di Karawang saya juga dapat laporan," katanya saat memberikan pidato Milad Nasyiatul Aisyiyah di UAD sebagaimana dipantau lewat Youtube, Senin (25/7/2022).
Advertisement
BACA JUGA: Dear Moms, Cermati Tips Tingkatkan Kualitas Pola Asuh Anak Berkualitas
Ia menambahkan dalam waktu dekat ini ATR/BPN akan melakukan MoU dengan PP Muhammadiyah untuk mempercepat pendaftaran pendataan sertifikasi tanah miliknya Muhammadiyah. "MoU sudah pernah, tetapi saya cek tidak jalan. Saya punya otoritas untuk menghubungi langsung Ketua wilayahnya, kalau ada tanah Muhammadiyah diganggu silahkan WA saya," ucapnya.
Ia berharap kepada kader Nasyiatul Aisyiyah bisa terlibat melalui program ATR/BPN untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya melalui tanah objek reforma agraria (TORA) yang telah ditetapkan sekitar 9 juta hektare. Jenis tanah ini merupakan lahan eks digunakan oleh perusahaan swasta maupun PTPN dan Perhutani namun telah puluhan tahun tidak dirawat. Di sisi lain ada warga lokal yang merawat selama lebih dari 20 atau 30 tahun.
BACA JUGA: Mendesak! Investor Diarahkan Tanamkan Modal untuk Parkir Vertikal di Jogja
"Pak Jokowi memiliki komitmen kuat untuk meredistribusikan tanah yang selama ini ditempati rakyat. Kalau NA ikut program TORA, melakukan organisasi masyarakat untuk membagi tanah dan diyakini benar kemudian bisa diproses menjadi SHM, ini akan lebih bermanfaat secara sosial," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
Alasan Pasukan TNI Terus Jaga Gedung Parlemen
Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
Kabel di Jalur Kereta Cepat Whoosh Dicuri, Pelaku Telah Diamankan
Advertisement
Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Aturan dan Petunjuk Teknis Pelantikan PPPK Paruh Waktu
Ada Gerhana Matahari Sebagian 21 September 2025
Gen Z di Timor Leste Prakarsai Demonstrasi
Prabowo Akan Menghadiri Peluncuran 25 Ribu Rumah Subsidi di Bogor
Advertisement
Inggris Akan Kerahkan Jet Tempur ke Polandia
Menhub Komitmen Perkuat Keselamatan Semua Moda Transportasi
100.000 Personel TNI Dikerahkan untuk Perayaan HUT ke-80 di Monas
Daftar 23 Negara Dukung Deklarasi Palestina Merdeka
KPK Ungkap Kuota Khusus Haji Dijual Sesama Biro
Advertisement
DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
Berita Pilihan
Advertisement
Stabilkan Harga, Pemkab Bantul Gelar Gerakan Pangan Murah
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Soal Kecelakaan di Bromo, Kemenhub Tunggu Hasil Investigasi KNKT
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Pemerintah Alokasikan Rp9 Triliun Untuk Perbaikan Jalan Inpres
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Airlangga: Lima Program Prioritas Presiden Bisa Tampung 3 Juta Lebih Pekerja
- Transparansi Pemilu, DPR Pertanyakan Dokumen Capres yang Dibatasi
Advertisement
Advertisement
