Advertisement
Wamen ATR BPN: Kalau Ada Tanah Muhammadiyah Diganggu, WA Saya!
Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni saat memberikan pidato di Milad Nasyiatul Aisyiyah. - Youtube
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Politikus PSI yang juga Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Raja Juli Antoni mengaku mendapatkan sejumlah laporan dari masyarakat mengenai tanah aset Muhammadiyah yang diganggu. Ia berjanji akan akan menuntaskan sejumlah persoalan pertanahan di tanah air untuk memberikan kepastian hukum.
"Sudah ada beberapa laporan, ada kasus di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sudah lahir keputusan MA, tetapi internal BPN-nya [diduga] bermain dengan pihak yang menganggu [tanah Muhammadiyah]. Kemudian di Karawang saya juga dapat laporan," katanya saat memberikan pidato Milad Nasyiatul Aisyiyah di UAD sebagaimana dipantau lewat Youtube, Senin (25/7/2022).
Advertisement
BACA JUGA: Dear Moms, Cermati Tips Tingkatkan Kualitas Pola Asuh Anak Berkualitas
Ia menambahkan dalam waktu dekat ini ATR/BPN akan melakukan MoU dengan PP Muhammadiyah untuk mempercepat pendaftaran pendataan sertifikasi tanah miliknya Muhammadiyah. "MoU sudah pernah, tetapi saya cek tidak jalan. Saya punya otoritas untuk menghubungi langsung Ketua wilayahnya, kalau ada tanah Muhammadiyah diganggu silahkan WA saya," ucapnya.
Ia berharap kepada kader Nasyiatul Aisyiyah bisa terlibat melalui program ATR/BPN untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya melalui tanah objek reforma agraria (TORA) yang telah ditetapkan sekitar 9 juta hektare. Jenis tanah ini merupakan lahan eks digunakan oleh perusahaan swasta maupun PTPN dan Perhutani namun telah puluhan tahun tidak dirawat. Di sisi lain ada warga lokal yang merawat selama lebih dari 20 atau 30 tahun.
BACA JUGA: Mendesak! Investor Diarahkan Tanamkan Modal untuk Parkir Vertikal di Jogja
"Pak Jokowi memiliki komitmen kuat untuk meredistribusikan tanah yang selama ini ditempati rakyat. Kalau NA ikut program TORA, melakukan organisasi masyarakat untuk membagi tanah dan diyakini benar kemudian bisa diproses menjadi SHM, ini akan lebih bermanfaat secara sosial," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Advertisement
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Konflik Antarnegara Bisa Berdampak pada Harga Energi di Indonesia
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
Advertisement
Advertisement
