Advertisement
Survei: Meski Utang Negara Bertambah, Publik Tak Ingin Harga BBM Naik
Petugas SPBU di Kota Palembang mengisi BBM kendaraan saat libur Natal 2020 - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Mayoritas publik ingin pemerintah tidak menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) meski harus menambah hutang negara, sesuai hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Minggu (24/7/2022).
LSI melakukan survei nasional pada 27 Juni sampai 5 Juli 2022 dengan jumlah responden mencapai 1.206 orang. Survei mempertanyakan sejumlah isu, salah satunya kenaikan harga BBM.
Advertisement
Saat ditanya mengenai harga BBM, 53,3 persen reponden merasa tak terjangkau. Sedangkan 37,9 persen lainnya merasa sudah terjangkau.
“Mayoritas atau lebih banyak yang merasa harga BBM saat ini kurang terjangkau hampir di setiap kelompok demografi,” tulis kesimpulan survei.
Ketika diberi dua pilihan terkait kenaikan harga minyak dunia, 48,1 persen responden ingin pemerintah berupaya tak menaikkan harga BBM dalam negeri meski utang negara bertambah untuk menutupi subsidi. Sedangkan 32,7 persen lainnya ingin pemerintah menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban APBN dan tidak menambah utang negara.
“Lebih banyak yang setuju agar pemerintah tetap berupaya agar tidak menaikan harga BBM meski harus menambah hutang, kecuali di kelompok etnis Madura, Betawi, kalangan pelajar, terutama di wilayah Jawa Timur dan Maluku-Papua,” simpul survei tersebut.
Sebelumnya, Presiden Jokowi blak-blakan bahwa anggaran negara untuk subsidi BBM terlalu besar. Apalagi, jelasnya, keadaan global saat ini penuh ketidakpastian akibat terus munculnya krisis.
“Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini?” ujar Jokowi saat menyampaikan pembukaan di Rakernas II PDIP, Selasa (21/6/2022).
Meski begitu, Jokowi sadar mustahil pemerintah tak mensubsidi BBM karena ada faktor sosial-politik yang harus diperhitungkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
