Survei: Meski Utang Negara Bertambah, Publik Tak Ingin Harga BBM Naik

Harianjogja.com, JAKARTA — Mayoritas publik ingin pemerintah tidak menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) meski harus menambah hutang negara, sesuai hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Minggu (24/7/2022).

LSI melakukan survei nasional pada 27 Juni sampai 5 Juli 2022 dengan jumlah responden mencapai 1.206 orang. Survei mempertanyakan sejumlah isu, salah satunya kenaikan harga BBM.

Saat ditanya mengenai harga BBM, 53,3 persen reponden merasa tak terjangkau. Sedangkan 37,9 persen lainnya merasa sudah terjangkau.

“Mayoritas atau lebih banyak yang merasa harga BBM saat ini kurang terjangkau hampir di setiap kelompok demografi,” tulis kesimpulan survei.

Ketika diberi dua pilihan terkait kenaikan harga minyak dunia, 48,1 persen responden ingin pemerintah berupaya tak menaikkan harga BBM dalam negeri meski utang negara  bertambah untuk menutupi subsidi. Sedangkan 32,7 persen lainnya ingin pemerintah menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban APBN dan tidak menambah utang negara.

“Lebih banyak yang setuju agar pemerintah tetap berupaya agar tidak menaikan harga BBM meski harus menambah hutang, kecuali di kelompok etnis Madura, Betawi, kalangan pelajar, terutama di wilayah Jawa Timur dan Maluku-Papua,” simpul survei tersebut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi blak-blakan bahwa anggaran negara untuk subsidi BBM terlalu besar. Apalagi, jelasnya, keadaan global saat ini penuh ketidakpastian akibat terus munculnya krisis.

“Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini?” ujar Jokowi saat menyampaikan pembukaan di Rakernas II PDIP, Selasa (21/6/2022).

Meski begitu, Jokowi sadar mustahil pemerintah tak mensubsidi BBM karena ada faktor sosial-politik yang harus diperhitungkan.