Advertisement
Survei: Ini Penyebab Publik Tak Puas dengan Kinerja Jokowi
Hasil survei Indikator Politik Indonesia: Alasan utama publik tak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi karena harga kebutuhan pokok yang naik. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi - Antara/Hafidz Mubarak
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi alasan utama publik merasa tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu terungkap dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Senin (11/7/2022).
Adapun, Indikator melakukan survei nasional pada periode 16-24 Juni 2022 terhadap 1.200 responden. Sejumlah pertanyaan dilemparkan kepada responden, salah satunya terkait kinerja Presiden Jokowi.
Advertisement
Hasilnya, 67,5 persen persen responden mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Meski begitu, masih ada 30,2 persen responden yang menyatakan tak puas.
Dari responden yang tak puas, 44,1 persen di antaranya beralasan Jokowi tak bisa mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok sehingga kerap naik. Lalu, 15,4 persen menyatakan bantuan dari pemerintah sering tidak merata.
Kemudian, berdasarkan basis sosio-demografis yang tak puas dengan kinerja Presiden Jokowi berada di wilayah Sumatra, Banten, dan Maluku-Papua. Di tiga wilayah tersebut, yang menyatakan puas dan tidak puas hampir berimbang.
Di Sumatra, 44,3 persen responden merasa tak puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Di Banten, 46,6 persen yang menyatakan tak puas, sedangkan di Maluku-Papua sebesar 46,3 persen.
BACA JUGA: Fakta Baru Polisi Tembak Polisi, Mabes Klaim Ada Perbuatan Tak Senonoh terhadap Istri Kadiv Propam
Survei ini juga melemparkan pertanyaan soal masalah paling mendesak dan harus segera ditangani pemerintah. Hasilnya, 43 persen responden ingin pemerintah mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok. Di urutan kedua, sebanyak 15 persen responden ingin pemerintah menciptakan lapangan kerja.
“Sejauh ini isu harga-harga secara umum yang kurang terjangkau warga merupakan alasan utama mengapa warga kurang puas atas kinerja presiden,” bunyi kesimpulan survei tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bawaslu Bakal Terapkan Teknologi Pengawasan Pemungutan Suara di Pilkada 2024
Advertisement
Para Calon Kepala Daerah Diingatkan Tidak Berkampanye Saat Masa Tenang
Bawaslu Minta Seluruh Paslon Fokus Menyampaikan Program saat Kampanye Akbar
Menpar: Kunjungan Wisatawan ke Bali Belum Merata
Advertisement
Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
Pemerintah Segera Menyusun Data Tunggal Kemiskinan
Advertisement
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Lestarikan Warisan Budaya Tak Benda, Kementerian Kebudayaan Gelar Indonesia ICH Festival di Jogja
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Pekan Depan Dipanggil, Firli Bahuri Diminta Kooperatif
- Libur Natal dan Tahun Baru, Potensi Pergerakan Orang Diprediksi Mencapai 110,67 Juta Jiwa
- Pemerintah Segera Menyusun Data Tunggal Kemiskinan
- Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
- BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Sinergi PLKK untuk Pelayanan Kecelakaan Kerja yang Lebih Cepat
- Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
- Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
Advertisement
Advertisement
