Advertisement
Survei: Ini Penyebab Publik Tak Puas dengan Kinerja Jokowi
Hasil survei Indikator Politik Indonesia: Alasan utama publik tak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi karena harga kebutuhan pokok yang naik. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi - Antara/Hafidz Mubarak
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi alasan utama publik merasa tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu terungkap dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Senin (11/7/2022).
Adapun, Indikator melakukan survei nasional pada periode 16-24 Juni 2022 terhadap 1.200 responden. Sejumlah pertanyaan dilemparkan kepada responden, salah satunya terkait kinerja Presiden Jokowi.
Advertisement
Hasilnya, 67,5 persen persen responden mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Meski begitu, masih ada 30,2 persen responden yang menyatakan tak puas.
Dari responden yang tak puas, 44,1 persen di antaranya beralasan Jokowi tak bisa mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok sehingga kerap naik. Lalu, 15,4 persen menyatakan bantuan dari pemerintah sering tidak merata.
Kemudian, berdasarkan basis sosio-demografis yang tak puas dengan kinerja Presiden Jokowi berada di wilayah Sumatra, Banten, dan Maluku-Papua. Di tiga wilayah tersebut, yang menyatakan puas dan tidak puas hampir berimbang.
Di Sumatra, 44,3 persen responden merasa tak puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Di Banten, 46,6 persen yang menyatakan tak puas, sedangkan di Maluku-Papua sebesar 46,3 persen.
BACA JUGA: Fakta Baru Polisi Tembak Polisi, Mabes Klaim Ada Perbuatan Tak Senonoh terhadap Istri Kadiv Propam
Survei ini juga melemparkan pertanyaan soal masalah paling mendesak dan harus segera ditangani pemerintah. Hasilnya, 43 persen responden ingin pemerintah mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok. Di urutan kedua, sebanyak 15 persen responden ingin pemerintah menciptakan lapangan kerja.
“Sejauh ini isu harga-harga secara umum yang kurang terjangkau warga merupakan alasan utama mengapa warga kurang puas atas kinerja presiden,” bunyi kesimpulan survei tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan IKN Capai 80 Persen
Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 40 Persen
Advertisement
KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Advertisement
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Advertisement
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Cek Jadwal dan Lokasi Bus SIM Keliling Bantul Sabtu 27 April 2024
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
