Ekonom Indef Usul Agar Kabinet Prabowo Tak Terlalu Gemoy, Ini Dampaknya
Pembentukan kabinet pemerintahan mendatang lebih baik dirampingkan atau tidak gemoy. Hal itu bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif
Pedagang melayani pembeli di Pasar Karbela, Jakarta, Senin (9/5/2022). /Antara Foto-Dhemas Reviyanto
Harianjogja.com, JAKARTA — Tingkat inflasi domestik berpotensi menembus level 5 persen, sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa dampak dari kenaikan harga pada komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) tersebut cukup berisiko pada tingkat inflasi.
“Proyeksi inflasi bisa menyentuh 5 hingga 5,5 persen year on year tahun ini. Semakin tinggi disparitas harga barang subsidi dan nonsubsidi, semakin tinggi migrasinya,” katanya kepada Bisnis, Senin (11/7/2022).
Bhima menilai, kenaikan harga yang berimbas pada inflasi akan mempengaruhi konsumsi masyarakat, terutama kelas menengah yang akan menghabiskan uang lebih banyak untuk biaya kebutuhan hidup.
“Daya beli kelas menengah akan turun dan berdampak terhadap penjualan berbagai produk sekunder dan tersier. Siap-siap penjualan rumah, kendaraan bermotor, dan barang elektronik akan turun,” jelasnya.
BACA JUGA: Kejahatan Child Grooming di Bantul Terbongkar, Polda DIY Temukan Fakta Mencengangkan!
Sementara itu, masyarakat kelas atas dinilai cenderung lakukan saving atau menahan diri untuk belanja dikarenakan sinyal inflasi akan tinggi tahun ini.
Adapun, pemerintah juga akan membatasi pembelian BBM dan LPG bersubsidi agar bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran.
Namun demikian, Bhima menilai kebijakan pembatasan tersebut berisiko memicu masalah, salah satunya disebabkan oleh faktor pendataan.
Menurutnya, masalah pendataan harus diperbaiki, rumah tangga yang masuk golongan subsidi dan non-subsidi harus dipetakan.
“Masalahnya pembatasan yang dilakukan sedikit terlambat karena penggunaan MyPertamina misalnya justru menyulitkan orang miskin yang berhak membeli,” katanya.
Bhima menambahkan, pemerintah perlu mendorong pembangunan jaringan gas untuk mengurangi ketergantungan pada LPG impor yang nilainya mencapai Rp80 triliun.
“Windfall dari pendapatan pajak dan PNBP komoditas ekspor, sebaiknya sebagian disisihkan untuk bangun jaringan pipa jargas. Itu solusi tapi selama ini progress lambat dan kurang jadi prioritas,” tambah Bhima.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan di Indonesia pada Juni 2022 telah mencapai 4,35 persen yoy.
Pada periode yang sama, inflasi bulanan mencapai 0,61 persen (month-to-month/mtm) dan inflasi tahun kalender 2022 sebesar 3,19 persen.
Secara tahunan, makanan minuman dan tembakau menjadi penyumbang inflasi tahunan terbesar dengan andil 0,47 persen dan inflasinya mencapai 1,77 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Pembentukan kabinet pemerintahan mendatang lebih baik dirampingkan atau tidak gemoy. Hal itu bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif
Program kerja sama Cek Kesehatan Gratis antara Gojek dan Kementerian Kesehatan berlangsung sejak Februari hingga Desember 2026, diawali di Palembang dan Bandung
Petugas retribusi Parangtritis dibacok orang tak dikenal. Polisi masih menyelidiki pelaku dan motif penyerangan.
Kasus kebakaran di Sleman capai 56 kejadian. Warga diminta waspada El Nino dan dilarang membakar sampah.
Studi terbaru ungkap larangan orang tua pada teman anak bisa merusak persahabatan dan berdampak pada emosi.
Bareskrim Polri menggerebek THM New Zone Medan, 34 orang diamankan, sebagian positif narkoba. Kasus masih didalami.