Advertisement

Kemenkumham Tambah Enam Penjelasan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Surya Dua Artha Simanjuntak
Rabu, 06 Juli 2022 - 22:17 WIB
Budi Cahyana
Kemenkumham Tambah Enam Penjelasan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Wamenkumham Eddy Hiariej menyampaikan bahwa pemerintah menambahkan enam penjelasan di RKHUHP pasal 218 ayat (2) atau pasal penghinaan presiden. - Youtube: Setpres RI

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menambah penjelasan di RKUHP pasal 218 ayat (2) atau pasal penghinaan presiden.

"Jadi kami menambah penjelasan [di pasal penghinaan presiden]," ucap Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward O.S. Hiariej dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (6/7/2022).

Advertisement

PROMOTED:  5 Mitos dan Fakta Kesehatan Anak ala Tokopedia Parents

Edward memastikan bahwa tim RKUHP telah mengadakan diskusi publik di 20 kota di Indonesia. Namun, dia tak mengungkapkan 20 kota yang dimaksud

Dari hasil diskusi, katanya, tim telah menyelesaikan pembahasan 14 pasal krusial RKUHP, salah satunya pasal penghinaan presiden.

Berikut ini adalah enam poin penjelasan yang ditambahkan dalam pasal penghinaan presiden tersebut, yaitu:

  1. Yang dimaksud dengan "dilakukan untuk kepentingan umum" adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijkan presiden dan wakil presiden.
  2. Kritik adalah menyampaikan pendapat terhadap kebijkan presiden dan wakil presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut.
  3. Kritik bersifat konstruktif dan sedapatnya mungkin memberikan suatu alternatif maupun solusi dan/atau dilakukan dengan cara yang objektif.
  4. Kritik mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan kebijakan, atau tindakan presiden dan wakil presiden lainnya.
  5. Kritik juga dapat berupa membuka kesalahan atau kekurangan yang terlihat pada presidan dan wakil presiden atau menganjurkan pergantian presiden dan wakil presiden dengan cara yang konstitusional.
  6. Kritik tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat dan martabat dan/atau menyinggung karakter atau kehidupan pribadi presiden dan wakil presiden.

PROMOTED:  Kisah Dua Brand Kecantikan Lokal Raup Untung dari Tokopedia: Duvaderm dan Guele

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Piala Dunia 2022

Advertisement

alt

Enam Kandidat Berebut Jabatan Sekda Bantul

Bantul
| Rabu, 30 November 2022, 14:27 WIB

Advertisement

alt

Masangin Alkid, Tembus Dua Beringin Bakal Bernasib Mujur

Wisata
| Selasa, 29 November 2022, 15:07 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement