Advertisement
Suap Royal Kedhaton Jerat Eks Wali Kota Jogja, KPK Periksa Direktur Utama Summarecon Agung (SMRA)
Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri/Antara - HO/Humas KPK
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Ardianto Pitono Adhi dan Direktur Keuangan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Lidya Suciono.
Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap izin pembangunan Apartemen Royal Kedhaton di Yogyakarta.
BACA JUGA: Minim Pendaftar, SDN Nolobangsan Gratiskan Seragam Olahraga
Keterangan dari Ardianto dan Lidya dibutuhkan untuk melengkapi berkass perkara Mantan Wali Kota JogjaHaryadi Suyuti (HS)
"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HS," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (21/6/2022).
Selain dua anggota dewan direksi SMRA, lembaga antirasuah juga akan memeriksa Sekretaris Direktur Utama PT Summarecon Agung Yusnita Suhendra, Direktur Java Orient Property Danda Jaya Kartika, serta dua staf finance PT. Summarecon Agung bernama Christy Surjadi dan Valentina Aprilia.
Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan petinggi PT Summarecon Agung Tbk Oon Nushino (ON) sebagai tersangka kasus suap izin pembangunan apartemen Royal Kedhaton di Kota Jogja.
Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama Haryadi Suyuti (HS), Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jogja Nurwidhihartana (NWH), dan Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi Suyuti Triyanto Budi Yuwono (TBY).
BACA JUGA: Desain Tol Jogja dari dari Maguwo hingga Tirtoadi Berubah, Ini Penjelasan Pemda
Oon Nushino selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sedangkan tersangka Haryadi, Triyanto, dan Nurwidiahartana sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kekayaan Calon Hakim Agung Khusus Pajak Berharta Rp51 M jadi Sorotan Warga
Hendak Perang Sarung Pakai Batu, Puluhan Remaja Ditangkap Polisi
Siap-Siap, Hari Ini Jogja Diprediksi Hujan Lebat
Advertisement
Ini 10 Aplikasi Puasa Lengkap dengan Jadwal Salat, Imsak, Doa, Zakat
Respons Cara Kritik BEM UI, GMNI Sebut Ada Pergeseran Etika
Cuti Bersama Lebaran 2023 Ditambah, Buruh: Perlu Dikaji Lebih Dalam
Kemenhub 'Jewer' Maskapai yang Jual Tiket Pesawat Mahal
KKB Serang Anggota TNI-Polri yang Amankan Tarawih, 2 Orang Meninggal
Advertisement
Strategi Baru, Rusia Serang Bagian Utara dan Selatan Ukraina
213 Kapal Penyeberangan Disiapkan untuk Mudik Lebaran 2023
Rusia Mulai Ubah Pertempuran di Ukraina
Korban Tewas akibat Serangan Militer AS di Suriah Jadi 19 Jiwa
Obat Sirop yang Lolos Kemenkes dan BPOM Boleh Dikonsumsi
Advertisement
Earth Hour 2023: Lampu Padam Selama 1 Jam demi Bumi
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Bisa Dicoba! Ini 3 Wisata Air di Jogja Langsung dari Sumbernya
Advertisement
Berita Populer
- Ini Alasan Pemerintah Tambah Cuti Bersama Lebaran 2023
- Harga Tiket Pesawat Jelang Mudik Lebaran Dipantau KPPU
- Perahu Tambang Terbalik di Surabaya, Belasan Orang Jadi Korban
- Diancam, Mahfud Siap Klarifikasi soal Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun
- Stok Pangan Nasional Jelang Lebaran 2023 Dipastikan Aman
- Kemenhub Akan Tindak Maskapai yang Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif
- Buruh Minta Penambahan Cuti Bersama Lebaran 2023 Dikaji Lagi
Advertisement
Advertisement
