Literasi Kalah Cepat dengan Akses Layanan Keuangan Bikin Pinjol Ilegal Marak

Harianjogja.com, SOLO--Literasi keuangan yang lebih inklusif dinilai kunci untuk mengatasi persoalan pinjol ilegal yang belakangan marak.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Wimboh Santoso, menyoroti lemahnya literasi keuangan inklusif masyarakat Indonesia yang membuat pinjaman online (pinjol) ilegal dan kripto tumbuh subur.

Sektor keuangan digital diproyeksi tumbuh delapan kali lipat pada 2030 mendatang, yakni dari sekitar Rp600 triliun menjadi Rp4.500 triliun. Potensi tersebut dapat memunculkan berbagai tantangan bagi pelaku usaha dan lembaga di sektor keuangan.

Selain itu, digitalisasi sektor keuangan juga makin memperluas akses masyarakat terhadap sektor keuangan. Kondisi ini menuntut penguatan literasi keuangan yang baik di masyarakat untuk memitigasi risiko dan melindungi konsumen dari praktik-praktik keuangan yang keliru.

BACA JUGA: Terlibat Kasus Pidana, 3 PNS di Gunungkidul Dinonaktifkan

Sayangnya, berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2019, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah, yakni hanya 38,03 persen. Sedangkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan meningkat menjadi 76,19 persen.

Situasi tersebut mendorong pentingnya penyediaan akses dan jaminan literasi keuangan bagi masyarakat. Wimboh Santoso, mengatakan OJK selaku lembaga pengawas industri jasa keuangan mempunyai tugas dalam menyediakan akses keuangan yang cepat, inklusif, diiringi dengan pemahaman baik dari masyarakat.

“Ini menjadi tantangan kami bagaimana akses cepat, inklusivitasnya tinggi, tapi paham. Literasi keuangan menjadi penting agar masyarakat paham,” tuturnya pada acara Webinar Series Nyengkuyung G20 Seri III dengan tema Mendorong Inklusi Finansial dan Penguatan Ekonomi Digital yang digelar Solopos Media Group (SMG) dan Harian Jogja, Kamis (16/6/2022).

Acara yang didukung OJK, Prodia, Telkom, dan BPD DIY itu ditayangkan secara live di kanal Youtube Espos Live. Presiden Direktur SMG Arif Budisusilo dan Direktur Bisnis/Pemimpin Redaksi Harian Jogja Anton Wahyu P menjadi moderator.

Pinjol dan Kripto
Acara dihadiri pula oleh Dirut BPD DIY Santoso Rohmad, Kepala Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Tastaftiyan Risfandy. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, juga memberikan sambutannya melalui video meski tidak bisa bergabung secara daring.

Dalam materinya, Ketua OJK turut menyoroti munculnya fenomena pinjaman online ilegal yang salah satunya disebabkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan yang inklusif.

“Kadang-kadang tidak paham sehingga banyak produk ilegal yang masuk terutama pinjol ilegal yang sempat marak. Produk digital lainnya yang tidak ada underline value-nya adalah produk kripto,” jelasnya.

Selain pinjol dan kripto, Wimboh juga mengatakan masih belum adanya kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga data diri. Ia juga mengajak seluruh masyarakat agar bertanggung jawab terhadap pemahaman literasi keuangan masyarakat.

“Masyarakat banyak terkecoh sharing data pribadi kepada orang lain karena tidak paham,. Sehingga kami mengajak masyarakat bersama-sama sosialisasi produk keuangan. Jangan sampai masyarakat terjebak,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Solopos.com berjudul "Ketua OJK Ungkap Kelemahan Masyarakat Di Sektor Keuangan Inklusif"