IMF Sebut Dunia Untung Rp1.123 Kuadriliun Jika Hentikan Penggunaan Batu Bara

Harianjogja.com, JAKARTA — International Monetary Fund atau IMF memperkirakan penghentian penggunaan batu bara di seluruh dunia dapat memberikan keuntungan hingga US$77,89 triliun atau sekitar Rp1.123 kuadriliun (asumsi kurs Rp14.400).

Tingginya keuntungan itu membuat penghentian penggunaan batu bara harus segera berjalan. Hal tersebut tercantum dalam laporan IMF bertajuk The Great Carbon Arbitrage yang terbit pada Juni 2022. Laporan itu ditulis oleh Ekonom IMF Tobias Adrian, Ekonom Columbia University Patrick Bolton, dan Ekonom Stanford University Alissa M. Kleinnijenhuis.

Studi tersebut mengukur keuntungan dari penghentian batu bara serta biaya untuk menggantinya dengan energi baru dan terbarukan (EBT). Selain itu, terdapat kalkulasi atas keuntungan sosial yang diperoleh dari penghentian batu bara tersebut.

Berdasarkan perhitungan IMF, penghentian penggunaan batu bara dapat memberikan keuntungan bruto hingga US$106,9 triliun atau berkisar Rp1.540 kuadriliun (asumsi kurs Rp14.400). Terdapat biaya menghentikan penggunaan batu bara senilai US$29 triliun (sekitar Rp417 kuadriliun), sehingga keuntungan secara neto adalah US$77,89 triliun (sekitar Rp1.123 kuadriliun). 

"Ini mewakili sekitar 1,2 persen dari PDB dunia saat ini setiap tahunnya hingga tahun 2100," tertulis dalam laporan tersebut, dikutip pada Sabtu (4/6/2022).

Studi tersebut menunjukkan bahwa terdapat keuntungan sekitar US$125 (Rp1,8 juta) dalam penghentian penggunaan setiap satu ton batu bara, lalu adanya keuntungan sekitar US$55 (Rp792.000) dari hilangnya setiap satu ton emisi karbondioksida.

IMF menilai bahwa penghentian penggunaan batu bara dapat menghindari munculnya emisi karbon hingga 1.326 gigaton dan akan terdapat sekitar 632 gigaton batu bara yang tidak tergunakan. Namun, tingginya keuntungan dari penghentian batu bara membuat kebijakan itu harus dilakukan secara global.

"Manfaat bersih dari penghentian penggunaan batu bara begitu besar sehingga upaya baru, penetapan harga karbon, dan kebijakan pembiayaan lain yang kita diskusikan, harus diupayakan," tertulis dalam laporan itu.