Dikritik karena Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati: Saya Disuruh Jokowi

Szalma Fatimarahma

Rabu, 20 April 2022 - 18:07 WIB

Bhekti Suryani

Dikritik karena Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati: Saya Disuruh Jokowi

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. - istimewa

Harianjogja.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyebut pemilihan dirinya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), merupakan pilihan pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan itu disampaikan oleh Megawati pada kegiatan Kick Off Pembentukan BRIDA, Rabu 20 April 2022 yang dihadirinya.

BRIN merupakan Lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.

Sebelumnya, Jokowi resmi melantik Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN di Istana Negara, Rabu 13 Oktober 2021. Dalam menjalankan tugasnya, Megawati tengah dibantu oleh 2 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, dan 6 orang anggota.

Pemilihan dirinya sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN sempat menuai kritik di masyarakat. Beberapa pihak menyebut bahwa kedudukan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP dapat menjadi peluang baginya untuk bermain politik di BRIN.

“Kenapa Ibu Mega lagi? Dia itu Ketua Umum Partai, nanti di BRIN dimainkan politik,” ujar Megawati, Rabu (20/4/22).

Dalam kegiatan Kick Off Pembentukan, Megawati tampak menyayangkan pandangan publik terhadap dirinya. Mega menegaskan bahwa dirinya merupakan seseorang yang sangat taat aturan. Tanggung jawab yang diberikan kepadanya, menuntut Mega untuk mampu bersifat objektif dan juga netral.

“Jangan melihat saya sebagai seorang politisi, saya disuruh disini oleh Presiden Jokowi. Saya minta kalau di bidang ini (penelitian), harus netral dan bukan pembenaran tetapi kebenaran.”

Dewan Pengarah BRIN yang dipimpin oleh Megawati, memiliki tugas untuk memberikan arahan kepada Kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional dari segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com