Jokowi Janji Bangun Ibu Kota Baru Tanpa Merusak Hutan

Harianjogja.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mengedepankan konsep yang ramah lingkungan.

Jokowi menyatakan tempat persemaian bibit atau nursery yang dapat menghasilkan sekitar 20 juta bibit setiap tahun pun akan dibangun pada tahap pertama.

"Yang kita gagas di ibu kota baru ini 70 persen areanya harus menjadi area hijau, harus itu,” kata Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Selasa (22/02/2022), di Nasdem Tower, Jakarta.

Jokowi menambahkan dari lahan seluas 256.000 hektare yang disiapkan, hanya sekitar 50 ribu hektare yang dipakai dan sisanya akan dibiarkan sebagai hutan hijau.

“Ekosistem hutan yang ada sekarang ini ada beberapa yang sudah rusak, justru akan kita rehabilitasi atau kita perbaiki. Jadi jangan sampai ada sebuah anggapan bahwa kita ke sana untuk merusak hutan,” ujarnya.

IKN, imbuhnya, juga akan mengedepankan penggunaan energi hijau. Pemerintah antara lain akan memanfaatkan potensi energi hidro yang dimiliki Sungai Kayan di Kalimantan Utara.

BACA JUGA: Perpanjangan Izin Lokasi Tol Jogja-Solo Terganjal Masalah Ganti Rugi  

“(Sebanyak) 80 persen lebih nanti akan menggunakan energi hijau, yaitu dari hydropower yang ingin kita bangun di Sungai Kayan, di Kalimantan Utara,” ujarnya.

Selain itu, tata kota di IKN akan memprioritaskan pejalan kaki, pesepeda, serta transportasi publik.

“Konsep besarnya adalah smart forest city, banyak hijaunya dan banyak hutannya. Semuanya dikelola dengan teknologi modern, baik transportasi, baik sistem pengairan, baik sistem kelistrikan, baik infrastruktur komunikasi, baik pelayanan publik,” tandas Presiden.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan IKN juga bertujuan untuk mendorong pemeratan dan pertumbuhan yang Indonesia-sentris. Pasalnya, saat ini, sebanyak 56 persen populasi penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, begitu juga dengan 58 persen produk domestik bruto (PDB). Tak hanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan infrastruktur antarwilayah juga masih terjadi.

“Kajian-kajian (pemindahan ibu kota) itu sudah ada sebelumnya. Sekali lagi, perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial,” ungkapnya.